Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/01/2024, 18:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Kasus ancaman terhadap pembela lingkungan terus mengalami kenaikan selama setidaknya enam tahun terakhir.

Pada 2014 sampai 2023, Auriga Nusantara mencatat setidaknya ada 133 kasus Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) atau ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia.

SLAPP kerap dilakukan pihak yang terganggu oleh upaya penyelamatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Baca juga: Hilirisasi Nikel di Halmahera, Dugaan Pelanggaran HAM dan Perusakan Lingkungan

Dilansir dari siaran persnya, Auriga Nusantara menyebutkan ancaman terhadap pembela lingkungan mengalami kenaikan signifikan pada 2017 dibandingkan 2016, selang setahun setelah pemerintah mengesahkan regulasi mengenai proyek strategis nasional.

Peningkatan kasus ancaman terhadap pembela lingkungan kembali melonjak pada 2021 bila dibandingkan 2020, ketika omnibus law disahkan.

Dari 133 ancaman terhadap pembela lingkungan yang tercatat oleh Auriga Nusantara, berikut rincian jumlah kasusnya dari tahun ke tahun.

  • 2014: 5 kasus
  • 2015: 5 kasus
  • 2016: 2 kasus
  • 2017: 14 kasus
  • 2018: 4 kasus
  • 2019: 8 kasus
  • 2020: 14 kasus
  • 2021: 24 kasus
  • 2022: 27 kasus
  • 2023: 30 kasus

Baca juga: Awal Tahun 2024, Ini 4 Kabar Positif soal Lingkungan

Data yang tercatat tersebut berasal dari ruang publik atau diketahui langsung oleh Auriga Nusantara.

Oleh karena itu, masih sangat mungkin terdapat kasus ancaman terhadap pembela lingkungan yang belum terekam oleh Auriga Nusantara.

Dari semua jenis ancaman, kriminalisasi terhadap pembela lingkungan merupakan kasus yang paling mendominasi dengan 82 kasus, disusul oleh kekerasan fisik dengan 20 kasus.

Ancaman lain yang tercatat adalah intimidasi dengan 15 kasus, pembunuhan dengan 12 kasus, imigrasi atau deportasi 2 kasus, dan perusakan properti 2 kasus.

Baca juga: Debat ke-4 Pilpres: Momentum Menarik Minat Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup

Auriga Nusantara menyebutkan, sejauh ini memang ada beberapa upaya perlindungan terhadap pembela lingkungan oleh negara.

Namun, upaya perlindungan tersebut muncul secara sporadis dan berupa aturan teknis yang sangat mungkin diabaikan bila dibenturkan dengan peraturan di atasnya.

Lembaga tersebut menilai, berbagai regulasi maupun kebijakan untuk melindungi pembela lingkungan juga tidaklah memadai.

"Bahkan, tak sedikit peraturan perundangan yang justru membuka ruang ancaman terhadap pembela lingkungan seperti UU ITE yang memenjarakan kritik dengan dalih nama baik, UU Minerba yang memasukkan protes pertambangan sebagai tindakan kriminal," tulis Auriga Nusantara.

Baca juga: Menanti Gagasan Konservasi Ekologi Lingkungan Pesisir Para Capres

Auriga Nusantara menyampaikan, meningkatnya ancaman terhadap pembela lingkungan, baik berupa rendahnya jaminan hukum terhadap mereka, tingginya kriminalisasi, maupun tiadanya efek jera terhadap pelaku kekerasan terhadapnya, menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir memberikan perlindungan.

Lembaga tersebut mendesak negara untuk memperkuat regulasi seperti menerbitkan peraturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap pembela lingkungan.

"Goodwill dan political will pemerintah juga harus tampak jelas karena apa yang dilakukan pembela lingkungan, yakni menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia, adalah pemenuhan sebesar-besarnya kemakmuran sebagaimana diamanatkan konstitusi," tulis Auriga Nusantara.

Baca juga: 3 Pegiat Lingkungan Dorong Capres-Cawapres Kaji Ulang Kebijakan Bioenergi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantu Masyarakat Rentan, DBS Foundation Beri Danah Hibah Rp 3 Milyar untuk UKM

Bantu Masyarakat Rentan, DBS Foundation Beri Danah Hibah Rp 3 Milyar untuk UKM

Swasta
Desekularisasi Entitas Alam

Desekularisasi Entitas Alam

Pemerintah
 Cegah Iklim, Kapuas Hulu Terapkan Pertanian Ramah Lingkungan

Cegah Iklim, Kapuas Hulu Terapkan Pertanian Ramah Lingkungan

LSM/Figur
KESDM: Aturan Turunan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Sudah Diharmonisasi

KESDM: Aturan Turunan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon Sudah Diharmonisasi

Pemerintah
Nyaris 3 Bulan Tak Hujan, 3 Provinsi Ini Mulai Kekeringan

Nyaris 3 Bulan Tak Hujan, 3 Provinsi Ini Mulai Kekeringan

Pemerintah
Walhi: Banjir di Halmahera Tengah Akibat Kerusakan Bentang Alam

Walhi: Banjir di Halmahera Tengah Akibat Kerusakan Bentang Alam

LSM/Figur
Peringati Hari Mangrove Sedunia, BLDF Tanam 3.000 Bibit di Pesisir Semarang

Peringati Hari Mangrove Sedunia, BLDF Tanam 3.000 Bibit di Pesisir Semarang

Pemerintah
PT GNI Gelar Agenda 'Pikat Rasa': Ajak Masyarakat dan Generasi Muda di Area Smelter untuk Kurangi Sampah 

PT GNI Gelar Agenda "Pikat Rasa": Ajak Masyarakat dan Generasi Muda di Area Smelter untuk Kurangi Sampah 

Swasta
Semarak Hari Anak Nasional di Mandalika, ITDC dan Yayasan GNI Gelar Program Mandalika CLC

Semarak Hari Anak Nasional di Mandalika, ITDC dan Yayasan GNI Gelar Program Mandalika CLC

BUMN
Akibat Perubahan Iklim, Ikan di Lautan Bisa Menyusut 10 Persen

Akibat Perubahan Iklim, Ikan di Lautan Bisa Menyusut 10 Persen

LSM/Figur
Jadi Bom Waktu, Kebutuhan Air di Jakarta Lebih Besar daripada Debitnya

Jadi Bom Waktu, Kebutuhan Air di Jakarta Lebih Besar daripada Debitnya

LSM/Figur
Investasi Energi Terbarukan Stagnan, Pemerintah Perlu Ringkas Prosedur

Investasi Energi Terbarukan Stagnan, Pemerintah Perlu Ringkas Prosedur

LSM/Figur
Menteri PPPA-MRP Dorong Perempuan Papua Berdaya, Mulai dari Ekonomi

Menteri PPPA-MRP Dorong Perempuan Papua Berdaya, Mulai dari Ekonomi

Pemerintah
Unik dan Bermanfaat, Sumpit Bekas Pakai Bisa Diolah Jadi Barang Baru

Unik dan Bermanfaat, Sumpit Bekas Pakai Bisa Diolah Jadi Barang Baru

Swasta
Jika Ingin Genjot Investasi EBT, Pemerintah Harus Perbaiki Regulasi

Jika Ingin Genjot Investasi EBT, Pemerintah Harus Perbaiki Regulasi

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com