Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/01/2024, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Para kandidat calon wakil presiden (cawapres) harus memiliki komitmen dan memahami tujuan akhir pembangunan berkelanjutan.

Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan, mereka perlu berkomitmen memandang tujuan akhir dari pembangunan ekonomi berkelanjutan.

"Jadi kalau kita bicara pembangunan yang sifatnya fisik, itu sebetulnya bukan tujuan akhir, itu adalah tujuan antara," kata Abra sebagaimana dilansir Antara, Kamis (18/1/2024).

Baca juga: Mendekati Debat Cawapres, Para Kandidat Diminta Terbuka Soal Hilirisasi Nikel

Abra menuturkan, tujuan akhir pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah tentang kesejahteraan masyarakat bukan sekadar pembangunan fisik.

"Kita juga perlu melihat bagaimana kesadaran para kandidat ini bahwa tujuan akhir dari pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya sekadar pembangunan yang sifatnya tangible yang bisa terlihat, tetapi juga yang paling esensi adalah seluruh pembangunan fisik itu berujung pada pembangunan kesejahteraan masyarakatnya," ujarnya.

Selain itu, publik juga perlu melihat sejauh mana pemahaman kandidat cawapres terhadap agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang sifatnya sudah menjadi komitmen bersama di level global.

SDGs menjadi konsensus negara-negara di seluruh dunia untuk bisa melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan parameter yang sama antar negara.

Baca juga: Walhi Tantang Capres-Cawapres Rilis Daftar Hitam Perusahaan Penyebab Karhutla

Sehingga pencapaian SDGs satu negara dengan negara lain bisa diukur

Menurut dia, komitmen dan paradigma pembangunan berkelanjutan yang diusung masing-masing kandidat seharusnya tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh atau menyasar ke seluruh dimensi.

Artinya, paradigmanya adalah menggenjot ekonomi tetapi tidak mengorbankan aspek lingkungan, sosial, dan hukum.

"Paradigma pembangunan berkelanjutan ini tentunya menjadi nafas yang disampaikan masing-masing kandidat," tutur Abra.

Baca juga: 3 Pegiat Lingkungan Dorong Capres-Cawapres Kaji Ulang Kebijakan Bioenergi

Ia mengatakan ada lima komponen yang melingkupi pembangunan berkelanjutan, yang harus menjadi landasan dari agenda pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh masing-masing kandidat yakni aspek people, prosperity, planet, peace, dan partnership.

Aspek people berorientasi pada manusia dengan menjaga martabat dan kesetaraan. Aspek prosperity memastikan kesejahteraan tanpa menyebabkan kesenjangan dengan tetap menjaga kehidupan yang harmonis dengan alam.

Aspek planet tentang melindungi bumi, sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan keberlangsungan bumi bagi generasi berikutnya.

Aspek peace tentang menjaga perdamaian, masyarakat yang inklusif dan mengurangi kekerasan dan diskriminasi.

Baca juga: Jelang Debat Cawapres 21 Januari, Walhi Desak Kupas Tuntas Lingkungan Hidup

Aspek partnership tentang mencapai tujuan bersama melalui kerja sama global yang solid, setara dan saling menguntungkan.

Sementara untuk peringkat SDGs di level global pada 2023, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 166 negara dengan skor 70,2 persen.

Dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, Indonesia berada di bawah Thailand dengan peringkat 43 dan skor 74,74, Vietnam di peringkat 55 dengan skor 73,32, Singapura di peringkat 64 dengan skor 71,78.

"Kalau kita lihat progresnya secara umum Indonesia mengarah pada hasil yang on the track," paparnya.

Baca juga: Apa Saja yang Dikatakan Capres-Cawapres soal Perubahan Iklim dan Transisi Energi?

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah
DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

Pemerintah
Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Pemerintah
Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

BUMN
Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Pemerintah
1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

LSM/Figur
Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

LSM/Figur
Beri Dampak Positif Masyarakat, Pupuk Indonesia Gelar Program 'AKSI' di Banjarnegara Jateng

Beri Dampak Positif Masyarakat, Pupuk Indonesia Gelar Program "AKSI" di Banjarnegara Jateng

BUMN
Kawasan Karst Banjir Pengunjung, Ini Strategi Kurangi Dampak Negatifnya

Kawasan Karst Banjir Pengunjung, Ini Strategi Kurangi Dampak Negatifnya

LSM/Figur
Dianggap Berhasil Tangani Emisi dan Iklim, RI Raih Penghargaan Green Eurasia 2024

Dianggap Berhasil Tangani Emisi dan Iklim, RI Raih Penghargaan Green Eurasia 2024

Pemerintah
BI Luncurkan Kalkulator Hijau, Perusahaan Bisa Langsung Hitung Emisi

BI Luncurkan Kalkulator Hijau, Perusahaan Bisa Langsung Hitung Emisi

Pemerintah
Tanoto Foundation Ungkap Urgennya Peran Pendidikan Anak Usia Dini

Tanoto Foundation Ungkap Urgennya Peran Pendidikan Anak Usia Dini

LSM/Figur
Baru Dilantik, DPR Dituntut Perjuangkan UU Kriris Iklim

Baru Dilantik, DPR Dituntut Perjuangkan UU Kriris Iklim

Pemerintah
Perencanaan Kebijakan Harus Pahami Perubahan Iklim Regional

Perencanaan Kebijakan Harus Pahami Perubahan Iklim Regional

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau