Pemerintah Desa dan Kelurahan Diminta Bikin Inovasi Turunkan Stunting

KOMPAS.com - Pemerintah desa dan kelurahan diminta untuk ikut menurunkan stunting melalui gebrakan program dan inovasi.

Hal tersebut disampaikan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Muslicha dalam webinar bertajuk Praktik Baik Desa/Kelurahan Bebas Stunting (De' Best) di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Jakarta, Selasa (24/10/2023).

"Yang sangat penting bagi desa dan kelurahan yaitu mempunyai inovasi untuk mengatasi stunting," kata Muslicha, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Pemerintah Daerah Perlu Perhatikan Indikator Sensitif untuk Intervensi Stunting

Muslicha menuturkan, angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi yakni 21,6 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

Dari persentase tersebut, diperkirakan jumlah anak yang terkena stunting mencapai 4,6 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di satu sisi, jumlah desa dan kelurahan di Indonesia mencapai sekitar 82.000.

Muslicha menuturkan, upaya penurunan stunting bisa dilakukan di level desa atau kelurahan dengan menggerakkan partisipasi langsung masyarakat.

Baca juga: Daerah Tinggi Kasus Stunting Jadi Fokus Instalasi Air Bersih

Selain itu, upaya penurunan stunting di level desa atau kelurahan bisa diwujudkan dalam beragam inovasi dan program.

"Inovasi penurunan stunting juga menjadi salah satu indikator praktik baik desa bebas stunting atau De' Best di 1.000 HPK yang digagas BKKBN," kata dia.

Indikator praktik baik lainnya dalam De' Best adalah memiliki angka penurunan stunting yang signifikan

Selain itu, memiliki dukungan anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan anggaran desa atau kelurahan.

Baca juga: Kurangnya Koordinasi Antarlembaga Jadi Kendala Turunkan Kasus Stunting

Muslicha menyampaikan, diperlukan penguatan komitmen dan aksi bersama tentunya untuk menyukseskan program De'Best di 1.000 HPK.

Program De’Best di 1.000 HPK merupakan pemaparan praktik baik desa atau kelurahan bebas stunting yang diprakarsai BKKBN dalam upaya mencegah dan menurunkan kasus stunting.

Sebelumnya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan, pemerintah dan kepala daerah diminta untuk lebih memperhatikan indikator intervensi sensitif untuk menangani stunting.

Dia meminta pemerintah daerah memperhatikan indikator-indikator yang bersifat sensitif untuk menurunkan stunting.

"Bahwa desa harus stop buang air besar sembarangan, sanitasi berbasis masyarakat harus dikembangkan, dan kebersihan lingkungan, air bersih itu penting untuk mencegah stunting," kata Hasto, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: TBC Jadi Salah Satu Penyebab Anak Stunting