Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 24 Januari 2024, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Pemerintah Timor Leste tertarik mempelajari model pemberdayaan desa melalui SDGs Desa yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Negara Pembangunan Lokal Timor Leste Mateus Wilfredus dos Santos Tallo saat menemui Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

"Kami sangat tertarik dengan cara pemerintah Indonesia mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan banyak desa dan paparan Pak Menteri sangat menginspirasi kami," ujar Mateus, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Kejar SDGs Desa, Desa Wisata dan Tanggap Bencana Masuk Program Kunci

Dia mengatakan, Pemerintah Timor Leste ingin mempelajari bagaimana Indonesia melakukan pemerataan pembangunan dan menjadikan desa sebagai pusat ekonomi dan subjek dalam pembangunan.

"Dalam pertemuan 13th ASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMRDPE) di Singapura, Bapak (Mendes PDTT) memaparkan pemberdayaan masyarakat desa dan dengan adanya dana desa," tuturnya.

Mateus meyakini, Indonesia dengan 75.265 desa adalah contoh tepat bagi Timor Leste untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan memajukan 452 desa yang ada di Timor Leste.

Dia menambahkan, Timor Leste sedang memulai program yang mirip dengan dana desa di Indonesia, yakni pemberian bantuan dari pemerintah pusat ke desa.

Baca juga: Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga Penting Capai SDGs Desa

Sementara itu, Abdul Halim menyampaikan, Indonesia maupun Timor Leste akan mendapatkan pembelajaran baru untuk pengembangan desa di masing-masing negara.

"Membangun desa yang paling penting adalah kita mulai dari level mikro, kita potret langsung ke desa, bukan dari perkotaan," ujarnya.

Dia menambahkan, yang tidak kalah pentng adalah memberikan ruang cukup untuk masyarakat berimprovisasi dan berpartisipasi untuk membangun desa

"Kita juga akan banyak belajar ke Timor Leste karena saya yakin kita sama-sama punya kelebihan yang tidak dimiliki satu sama lain," tuturnya.

Baca juga: Mengenal 18 Tujuan SDGs Desa

Abdul Halim menyampaikan, Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana desa sejak 2015 hingga 2023 dengan total anggaran mencapai Rp 539 triliun.

Keberadaan dana desa ini mampu mendorong 11.456 desa mencapai status desa mandiri dan 23.035 desa menjadi desa maju.

Dia menuturkan, pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa ada pendataan yang jelas serta konsep pembangunan berkelanjutan yang rinci seperti 18 poin SDGs Desa.

Rencananya, hal ini akan terus dilanjutkan, termasuk dengan kerja sama desa lintas negara sehingga referensi semakin luas untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki setiap desa.

Baca juga: SDGs Desa: Pengertian, Peraturan, dan Tujuannya

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
Pemerintah
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Pemerintah
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Pemerintah
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Swasta
Tuntaskan Program KMG-SMK, BNET Academy Dorong Penguatan Kompetensi Guru Vokasi
Tuntaskan Program KMG-SMK, BNET Academy Dorong Penguatan Kompetensi Guru Vokasi
Swasta
Harapan Baru, Peneliti Temukan Cara Hutan Tropis Beradaptasi dengan Iklim
Harapan Baru, Peneliti Temukan Cara Hutan Tropis Beradaptasi dengan Iklim
Pemerintah
Jutaan Hektare Lahan Sawit di Sumatera Berada di Wilayah yang Tak Layak untuk Monokultur
Jutaan Hektare Lahan Sawit di Sumatera Berada di Wilayah yang Tak Layak untuk Monokultur
LSM/Figur
Industri Olahraga Global Bisa Jadi Penggerak Konservasi Satwa Liar
Industri Olahraga Global Bisa Jadi Penggerak Konservasi Satwa Liar
Swasta
FAO: Perluasan Lahan Pertanian Tidak Lagi Memungkinkan
FAO: Perluasan Lahan Pertanian Tidak Lagi Memungkinkan
Pemerintah
Banjir Sumatera Disebabkan Kerusakan Hutan, Anggota DPR Ini Minta HGU Ditiadakan
Banjir Sumatera Disebabkan Kerusakan Hutan, Anggota DPR Ini Minta HGU Ditiadakan
Pemerintah
Pupuk Indonesia: Jangan Pertentangkan antara Pupuk Organik dan Kimia
Pupuk Indonesia: Jangan Pertentangkan antara Pupuk Organik dan Kimia
BUMN
PLN Kelebihan Pasokan, Proyek WtE Dikhawatirkan Hanya Bakar Uang
PLN Kelebihan Pasokan, Proyek WtE Dikhawatirkan Hanya Bakar Uang
LSM/Figur
Ekonomi Hijau Diprediksi Capai 7 Triliun Dolar AS per Tahun pada 2030
Ekonomi Hijau Diprediksi Capai 7 Triliun Dolar AS per Tahun pada 2030
Pemerintah
Skema Return dan Reuse Disebut Bisa Kurangi Polusi Plastik dalam 15 Tahun
Skema Return dan Reuse Disebut Bisa Kurangi Polusi Plastik dalam 15 Tahun
Pemerintah
Ketika Anak-anak Muda Mulai Berinisiatif untuk Lestarikan Lingkungan...
Ketika Anak-anak Muda Mulai Berinisiatif untuk Lestarikan Lingkungan...
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau