Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 24 Januari 2024, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Implementasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) Indonesia sangat rendah bila dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Menurut Global Energi Monitor dalam laporan terbarunya, A Race to the Top: Southeast Asia 2024, kapasitas terpasang PLTS dan PLTB di Indonesia baru mencapai 178 megawatt.

Jumlah tersebut terdiri atas 21 MW kapasitas terpasang PLTS dan 157 MW kapasitas terpasang PLTB.

Baca juga: Revisi Aturan PLTS Atap Ditargetkan Rampung Tahun 2024

Capaian ini menempatkan Indonesia di posisi delapan dari 11 negara di Asia Tenggara yang dinilai oleh Global Energy Monitor.

Kapasitas PLTS dan PLTB terpasang di Indonesia terpaut jauh bila dibandingkan dengan Vietnam yang menempati posisi pertama dengan 19.501 MW.

Kapasitas terpasang PLTS dan PLTB di Indonesia juga masih di bawah negeri jiran, Malaysia dan Singapura, yang masing-masing memiliki 1.477 MW dan 186 MW.

Akan tetapi, menurut Global Energy Monitor, Indonesia berpotensi menambah kapasitas PLTS sebesar 16.530 MW yang terdiri atas 11.508 MW proyek yang diumumkan dan 5.022 proyek yang masuk tahap prakonstruksi.

Sedangkan untuk PLTB, Indonesia berpotensi menambah kapasitas sebesar 2.486 MW yang terdiri atas 1.689 MW proyek yang diumumkan dan 797 MW proyek masuk tahap prakonstruksi.

Baca juga: Menuju Kota Hijau, PLTS Kapasitas 50 MW akan Terangi IKN

Kapasitas PLTS dan PLTB di Asia Tenggara

Menurut Global Energy Monitor, berikut negara di Asia Tenggara dengan kapasitas terpasang PLTS dan PLTB dari yang terbesar hingga yang terkecil.

  • Vietnam: 19.501 MW
  • Thailand: 3.133 MW
  • Filipina: 3.018 MW
  • Malaysia: 1.477 MW
  • Kamboja: 429 MW
  • Myanmar: 190 MW
  • Singapura: 186 MW
  • Indonesia: 178 MW
  • Brunei Darussalam: 0 MW
  • Laos: 0 MW
  • Timor Leste: 0 MW

Menurut Global Energy Monitor, pengembangan energi terbarukan di Indonesia terhambat oleh besarnya pengaruh bahan bakar fosil.

Global Energy Monitor juga mencatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang di ASEAN dengan konsumsi energi fosil terbesar.

Baca juga: 4 Fakta Unik soal PLTS yang Jarang Diketahui

Data berbeda

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. PLTB berkapasitas 75 megawatt ini merupakan salah satu dari sejumlah proyek hijau yang didanai oleh PT Bank BTPN Tbk yang menjadi PLTB pertama dan terbesar di Indonesia.Dok. PT UPC Sidrap Bayu Energi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. PLTB berkapasitas 75 megawatt ini merupakan salah satu dari sejumlah proyek hijau yang didanai oleh PT Bank BTPN Tbk yang menjadi PLTB pertama dan terbesar di Indonesia.

Di sisi lain, data yang dikeluarkan GEM tersebut berbeda dengan versi pemerintah yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dikutip dari publikasi Kementerian ESDM, Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2023, total pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) pada 2023 mencapai 13.155 MW.

Dari jumlah tersebut, kapasitas terpasang PLTS adalah 573,8 MW sedangkan kapasitas terpasang PLTB adalah 154,3 MW.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
COP30: 300 Juta Dollar AS Dialokasikan untuk Riset Kesehatan Iklim
COP30: 300 Juta Dollar AS Dialokasikan untuk Riset Kesehatan Iklim
Pemerintah
Startup Indonesia Perkuat Ekosistem Inovasi Berkelanjutan lewat Nusantara Innovation Hub
Startup Indonesia Perkuat Ekosistem Inovasi Berkelanjutan lewat Nusantara Innovation Hub
Swasta
WEF: Transisi Hijau Ciptakan 9,6 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2030
WEF: Transisi Hijau Ciptakan 9,6 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2030
Pemerintah
Celios: Banyak Negara Maju Belum Bayar Utang Ekologis ke Negara Berkembang
Celios: Banyak Negara Maju Belum Bayar Utang Ekologis ke Negara Berkembang
Pemerintah
Skandal Sawit Kalteng: 108 Perusahaan Masuk Kawasan Hutan, Ogah Bangun Kebun Plasma
Skandal Sawit Kalteng: 108 Perusahaan Masuk Kawasan Hutan, Ogah Bangun Kebun Plasma
LSM/Figur
Tantangan Menggeser Paradigma Bisnis Sawit dari Produktivitas ke Keberlanjutan
Tantangan Menggeser Paradigma Bisnis Sawit dari Produktivitas ke Keberlanjutan
Swasta
Masyarakat Adat Jaga Ekosistem, tapi Hanya Terima 2,9 Persen Pendanaan Iklim
Masyarakat Adat Jaga Ekosistem, tapi Hanya Terima 2,9 Persen Pendanaan Iklim
LSM/Figur
Laporan Mengejutkan: Cuma 19 Persen Perusahaan Sawit di Kalteng Lolos Administrasi
Laporan Mengejutkan: Cuma 19 Persen Perusahaan Sawit di Kalteng Lolos Administrasi
LSM/Figur
Laporan Ceres: Kemajuan Keberlanjutan Air Korporat Terlalu Lambat
Laporan Ceres: Kemajuan Keberlanjutan Air Korporat Terlalu Lambat
Pemerintah
Konsumsi Air Dunia Melonjak 25 Persen, Bank Dunia Ungkap Bumi Menuju Kekeringan
Konsumsi Air Dunia Melonjak 25 Persen, Bank Dunia Ungkap Bumi Menuju Kekeringan
Pemerintah
COP30: 70 Organisasi Dunia Desak Kawasan Bebas Energi Fosil di Hutan Tropis
COP30: 70 Organisasi Dunia Desak Kawasan Bebas Energi Fosil di Hutan Tropis
LSM/Figur
Perkuat Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi Warga, Bakti BCA Restorasi Mata Air dan Tanam 21.000 Pohon
Perkuat Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi Warga, Bakti BCA Restorasi Mata Air dan Tanam 21.000 Pohon
Swasta
Koalisi Masyarakat Sipil: Program MBG Harus Dihentikan dan Dievaluasi
Koalisi Masyarakat Sipil: Program MBG Harus Dihentikan dan Dievaluasi
LSM/Figur
5,2 Ha Lahan Hutan di Karawang Jadi Tempat Sampah Ilegal
5,2 Ha Lahan Hutan di Karawang Jadi Tempat Sampah Ilegal
Pemerintah
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sejumlah Daerah Sepekan ke Depan
BMKG Prediksi Cuaca Ekstrem Landa Sejumlah Daerah Sepekan ke Depan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau