Pemilu 2024: Suara untuk Lingkungan Hidup

NEGARA demokrasi memiliki performa perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan negara non-demokrasi atau pun autokrasi (Fiorino, 2018).

Sayangnya, narasi Pemilu 2024 yang ada saat ini luput menjadikan isu lingkungan hidup maupun perubahan iklim sebagai isu sentral dan masih disandingkan sebagai pelengkap isu pertumbuhan ekonomi.

Minimnya perhatian terhadap isu lingkungan tergambar dari kualitas debat keempat calon wakil presiden yang dilangsungkan pada 21 Januari 2023, yang hanya menjadi ajang lempar jargon dan political entertainment bagi para calon wakil presiden.

Menjawab tantangan lingkungan dan politik terkini, maka penting untuk mengedepankan demokrasi lingkungan dalam perhelatan Pemilu 2024.

Memaknai demokrasi lingkungan

Demokrasi dalam konteks ‘kebebasan’ kerap dipertentangkan dengan isu lingkungan hidup, yaitu saat “suara mayoritas” kemudian memegang kendali.

Menilik kondisi bangsa saat ini, kita dapat menyaksikan bagaimana demokrasi menjadi semu, dengan mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi, kemudian menekuk hukum lingkungan.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan disusun dengan mengabaikan partisipasi yang bermakna kemudian menerobos instrumen perlindungan lingkungan hidup.

Alhasil, lingkungan hidup dan seisinya menjadi korban dari kondisi hukum dan demokrasi, termasuk masyarakat yang ada di dalamnya.

Oleh karenanya, dekonstruksi makna dari demokrasi lingkungan menjadi penting dalam perhelatan Pemilu 2024 untuk menjadi batu uji dalam menganalisis visi, misi, dan program dari calon pimpinan eksekutif maupun legislatif.

Walau kebebasan merupakan faktor penting dalam demokrasi, pemaknaannya sebagai semata-mata “kebebasan manusia” menjadikan demokrasi menjadi sangat antroposentrik.

Konsekuensinya, proses untuk melindungi lingkungan lewat proses demokratis akan gagal saat masyarakat tidak memprioritaskan perlindungan lingkungan.

Dengan demikian, demokrasi lingkungan perlu untuk mengakomodasi, bahkan menjadikan sentral, kebebasan dari lingkungan hidup, termasuk di dalamnya manusia, makhluk lainnya di samping manusia seperti binatang, tumbuhan, air, batu, dan lainnya; serta generasi yang akan datang.

Inilah yang disebut sebagai demokrasi lingkungan, di mana lingkungan dan generasi yang akan datang tidak hanya dipandang sebagai penunjang kehidupan manusia saat ini, namun benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama keputusan politik, dan kebijakan pembangunan.

Kepentingan ekologis dalam pembangunan

Demokrasi lingkungan yang menjiwai kepentingan ekologis melihat bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki fungsi bagi ekosistem yang tidak dapat tergantikan oleh sumber daya manusia.

Oleh karenanya, penting untuk menggunakan seminimal mungkin sumber daya alam dan lingkungan hidup agar generasi masa depan dapat menikmatinya dalam kuantitas dan kualitas yang sama dinikmati oleh generasi masa kini. Ini disebut sebagai paradigma keberlanjutan yang kuat (strong sustainability).

Namun demikian, paradigma pembangunan di Indonesia saat ini justru lemah dalam pembangunan berkelanjutan yang cenderung melanjutkan praktik business as usual dan memberikan prioritas pada pertumbuhan, alih-alih mengutamakan relasi ekologis.

Kondisi ini diperparah dengan adanya pengabaian hak atas masyarakat untuk tahu, dan untuk berpartisipasi menyampaikan pendapat.

Tidak heran data The Economist menunjukkan adanya penurunan peringkat demokrasi di Indonesia, serta Freedom House menunjukkan adanya penurunan skor kebebasan sipil di Indonesia.

Situasi demokrasi lingkungan yang kita alami saat ini akan mengantarkan kita pada kecacatan sistem demokrasi, dengan aktor-aktor politik tidak merepresentasikan kepentingan ekologi.

Lima hingga enam dari 10 orang anggota DPR berasal dari kalangan pelaku usaha. Melihat perkembangan situasi Pemilu 2024 hingga saat ini, apa yang dapat kita lakukan?

Suara untuk lingkungan hidup

Pada 2019 lalu, Zuzana Caputova, seorang pengacara lingkungan hidup dan pemenang Goldman Environmental Prize 2016, terpilih sebagai Presiden Slowakia.

Dalam program kerjanya, Caputova menjadikan isu mitigasi perubahan iklim, kebijakan transisi energi secara nasional untuk keluar dari bahan bakar batu bara, dan mengakhiri subsidi atas bahan bakar fosil sebagai isu prioritas.

Pembelajaran di Slowakia tersebut menunjukkan bagaimana aktor politik terpilih yang menjadikan lingkungan hidup sebagai isu sentral dapat membawa perubahan pada arah kebijakan sumber daya alam dan lingkungan hidup nasional.

Mengingat hanya manusia yang memiliki hak suara di dalam pemilu, maka hanya kita juga sebagai pemilik suara yang dapat menjiwai lingkungan hidup dan generasi masa depan dan mencerminkannya dalam keprihatinan, harapan, dan terutama pilihan kita.

Hasil dari debat keempat dan visi-misi serta program pasangan calon terkait lingkungan hidup dapat menjadi bahan refleksi bagi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Semoga suara yang kita berikan dalam proses Pemilu 2024 di bilik suara nanti dapat merefleksikan pilihan terbaik bagi ekologi dan generasi yang akan datang, serta menjadikan demokrasi lingkungan sebagai batu penjuru dalam konstelasi demokrasi di Indonesia.