Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 5 Februari 2024, 19:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak muda Indonesia mendesak pemerintah segera beralih ke ekonomi hijau. Mereka menganggap, peralihan ini mampu menyelesaikan masalah lingkungan, serta menjamin kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja baru.

Tuntutan ini tertangkap dari hasil survei tentang pentingnya bertransisi ke ekonomi hijau yang dilakukan Greenpeace Indonesia.

Survei diadakan secara daring pada 9 Januari-1 Februari 2024 terhadap 600 responden di seluruh Indonesia.

Mayoritas (49 persen) dari total responden berasal dari generasi Z dengan rentang usia 18-26 tahun, disusul oleh generasi milenial (39 persen) yang berusia 27-42 tahun.

Hasil survei tersebut menangkap berbagai isu lingkungan, sosial dan ekonomi yang dianggap krusial oleh mayoritas generasi muda, serta desakan untuk beralih ke ekonomi hijau.

Baca juga: Ekonomi Hijau: Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaatnya

Beberapa isu lingkungan yang menjadi perhatian generasi muda di antaranya isu pengelolaan sampah rumah tangga (80 persen), cuaca ekstrem akibat krisis iklim (79 persen), pengelolaan limbah industri (78 persen) dan polusi udara (76 persen).

Selain itu deforestasi yang masih terus terjadi serta kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah pertambangan juga menjadi perhatian anak-anak muda, terutama di luar Jawa.

Tak hanya menyoroti isu lingkungan, anak muda yang berpartisipasi dalam survei ini pun menyoroti berbagai isu sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini.

Masalah utama yang disoroti adalah soal keterbatasan lapangan kerja, yang menjadi perhatian bagi 74 persen responden survei, ketimpangan ekonomi yang disoroti oleh 62 persen responden, serta ketidakmerataan akses kesehatan dan pendidikan yang dianggap penting oleh masing-masing 57 persen responden.

Hasil pengamatan dan pengalaman para anak muda yang mengisi survei ini juga menunjukkan perhatian mereka terhadap isu kesejahteraan, terutama bagi pekerja serta masalah ke akses pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Pada isu kesejahteraan pekerja, responden menilai banyak kasus gaji yang tidak seimbang dengan jam kerja yang berlebihan.

Baca juga: Valencia, Rebut Takhta Ibu Kota Hijau Eropa Tahun 2024

Masalah upah rendah bagi pekerja di luar Jabodetabek serta tidak adanya jaminan pensiun bagi karyawan kontrak.

Anak muda juga menilai terbatasnya akses pendidikan yang layak di pedesaan. Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan wawasan antara masyarakat di kota dan desa.

Padahal, akses pendidikan yang baik dapat membuka kesempatan kerja yang lebih besar untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Ketimpangan kualitas layanan dasar antara desa dan kota pun kembali menjadi perhatian utama bagi anak muda.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kementerian PPN/Bappenas Apresiasi Praktik Baik Pembangunan lewat Indonesia’s SDGs Action Awards 2025
Kementerian PPN/Bappenas Apresiasi Praktik Baik Pembangunan lewat Indonesia’s SDGs Action Awards 2025
Pemerintah
Bappenas Gelar Konferensi Utama SAC 2025, Bahas Transformasi Pembangunan
Bappenas Gelar Konferensi Utama SAC 2025, Bahas Transformasi Pembangunan
Pemerintah
Industri Pelayaran Komitmen Atasi Krisis Polusi Plastik di Lautan
Industri Pelayaran Komitmen Atasi Krisis Polusi Plastik di Lautan
Pemerintah
Kritik Pedas SNDC Kedua: Cuma Lempar Beban Penurunan Emisi ke Pemerintahan Pasca 2029
Kritik Pedas SNDC Kedua: Cuma Lempar Beban Penurunan Emisi ke Pemerintahan Pasca 2029
LSM/Figur
Tropenbos: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Berpotensi Suplai Menu MBG
Tropenbos: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Berpotensi Suplai Menu MBG
LSM/Figur
Panel Surya Terapung Menjanjikan, tapi Dampak Lingkungannya Dipertanyakan
Panel Surya Terapung Menjanjikan, tapi Dampak Lingkungannya Dipertanyakan
Pemerintah
Wujudkan Bisnis Berkelanjutan, Perusahaan Asia Tenggara Borong Penghargaan ESG 2025
Wujudkan Bisnis Berkelanjutan, Perusahaan Asia Tenggara Borong Penghargaan ESG 2025
BrandzView
Prabowo Bagikan Panel Interaktif Digital ke 288 Ribu Sekolah untuk Pemerataan Pendidikan
Prabowo Bagikan Panel Interaktif Digital ke 288 Ribu Sekolah untuk Pemerataan Pendidikan
Pemerintah
KSP: Teknologi Waste to Energy RI Terlambat 20 Tahun
KSP: Teknologi Waste to Energy RI Terlambat 20 Tahun
Pemerintah
Emisi Metana Terus Meningkat, Tapi PBB Prediksi Penurunan Segera
Emisi Metana Terus Meningkat, Tapi PBB Prediksi Penurunan Segera
Pemerintah
Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim RI Dinilai Belum Peduli Kelompok Paling Rentan
Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim RI Dinilai Belum Peduli Kelompok Paling Rentan
LSM/Figur
Pemerintah Bakal Bangun SPKLU di Desa untuk Perluas Penggunaan EV
Pemerintah Bakal Bangun SPKLU di Desa untuk Perluas Penggunaan EV
Pemerintah
Rencana Buka 600.000 Ha Lahan Sawit Baru, Solusi atau Kemunduran?
Rencana Buka 600.000 Ha Lahan Sawit Baru, Solusi atau Kemunduran?
LSM/Figur
Greenpeace: Komitmen Iklim Anggota G20 Tak Ambisius
Greenpeace: Komitmen Iklim Anggota G20 Tak Ambisius
LSM/Figur
RI-Inggris Teken MoU Kurangi Sampah Plastik dan Polusi Laut
RI-Inggris Teken MoU Kurangi Sampah Plastik dan Polusi Laut
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau