Revisi Aturan PLTS Atap Terbaru Bisa Surutkan Partisipasi Publik

KOMPAS.com - Lembaga think tank energi Institute for Essential Service Reform (IESR) menilai, revisi aturan terbaru terkait pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap bakal membatasi partisipasi publik untuk mendukung transisi energi. 

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan revisi regulasi terkait pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2024.

Permen tersebut ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 29 Januari. 

Baca juga: Revisi PLTS Atap Disahkan, Ada Aturan Kuota

Dalam permen tersebut, ada dua hal yang disorot IESR yaitu dihapuskannya ekspor-impor alias jual-beli listrik dan penerapan kuota. 

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menuturkan, pelanggan rumah tangga atau bisnis kecil akan cenderung menunda adopsi PLTS atap setelah dihapuskannya skema ekspor-impor listrik.

Pasalnya, permintaan puncak listrik mereka terjadi di malam hari, sedangkan PLTS menghasilkan puncak energi di siang hari.

Tanpa skema ekspor-impor, investasi PLTS atap menjadi lebih mahal, terutama jika pengguna harus mengeluarkan dana tambahan untuk penyimpanan energi.

Fabby menyampaikan, skema impor-ekspor atau net-metering sebenarnya sebuah insentif bagi pelanggan rumah tangga untuk menggunakan PLTS atap.

Baca juga: Aturan Baru PLTS Atap: Skema Ekspor-Impor Listrik Dihapus, Pelanggan Tak Lagi Dapat Pengurangan Tagihan

"Dengan tarif listrik PLN yang dikendalikan, net-metering membantu meningkatkan kelayakan ekonomi sistem PLTS atap yang dipasang pada kapasitas minimum, sebesar 2-3 kilowatt peak (kWp) untuk konsumen kategori R1," kata Fabby dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (23/2/2024).

IESR mendesak adanya evaluasi setelah satu tahun pelaksanaan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 untuk mengetahui efektivitasnya dalam mendorong pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

Pemerintah juga dituntut terbuka untuk merevisinya pada 2025 seiring dengan menurunnya ancaman over kapasitas listrik yang dihadapi PLN di Jawa-Bali.

Sementara itu, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan IESR Marlistya Citraningrum menyoroti pengaturan termin pengajuan permohonan oleh calon pelanggan.

Baca juga: Revisi Aturan PLTS Atap Disahkan, Ekspor-Impor Resmi Dihapus

Pengajuan termian dilakukan menjadi dua kali per tahun yakni tiap bulan Januari dan Juli.  

Citra, sapaan akrabnya, berujar pengaturan tersebut serta penetapan kuota per sistem jaringan memunculkan pertanyaan terkait transparansi penetapan dan persetujuan kuota. 

"Terutama untuk pelanggan industri yang ingin memasang PLTS atap dalam skala besar, sementara mekanisme IUPTLU untuk menambah kuota ketika kuota sistem sudah habis tidak diatur jelas dalam peraturan ini," ujar Citra.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana tak menampik bahwa revisi dalam permen tersebut akan membuat adopsi PLTS atap bagi rumah tangga menjadi kurang menarik. 

Baca juga: Ketahui Tiga Jenis PLTS Terapung

Pasalnya, puncak beban listrik untuk rumah tangga terjadi pada malam hari, sedangkan produksi listrik dari PLTS atap yang optimal terjadi pada siang hari.

"Memang PLTS Atap agak sulit untuk rumah tangga, karena tidak ada ekspor-impor listrik dan tidak ada titip (listrik)," kata Dadan dalam siaran pers Kementerian ESDM, Sabtu (24/2/2024). 

Dadan menambahkan, pemerintah akan mendorong pemanfaatan PLTS atap untuk industri, mengingat konsumsi listrik di sektor ini relatif stabil. 

Selain itu, strategi tersebut untuk mengejar target pemasangan PLTS atap sebesar 3,6 gigawatt (GW) pada 2025.

Baca juga: Penghapusan Pasal Jual Beli PLTS Atap Bisa Hindari Kerugian Negara