Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Bahan Pokok Terus Naik, Subtitusi Pangan Konsumen Jadi Kunci

Kompas.com - 06/03/2024, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Di tengah kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, sosialisasi mengenai subtitusi konsumsi pangan perlu digaungkan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani meminta pemerintah gencar melakukan sosialisasi subtitusi konsumsi pangan atau penggantian bahan makanan namun memiliki fungsi yang sama.

"Saya rasa itu menjadi solusi, kunci, tidak hanya dari sisi suplainya, tetapi dari sisi permintaan (konsumen) yang perlu menjadi kata kunci," kata Aviliani sebagaimana dilansir Antara, Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Program Makan Siang Gratis, Food Estate, dan Diversifikasi Pangan

Menurutnya, perubahan pola makan menuju bahan makanan yang memiliki fungsi serupa menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

Contohnya, jika harga daging mahal, maka ikan atau ayam bisa menjadi alternatif yang sama-sama mengandung protein.

Ia juga menyoroti pentingnya subtitusi dalam hal karbohidrat, seperti mengganti nasi dengan singkong atau ubi yang memiliki fungsi yang sama.

"Itu namanya subtitusi, beras lagi mahal, terus ubi murah, kenapa kita tidak makan ubi, kan sama-sama karbohidrat," jelas Aviliani.

Baca juga: Bantu Tangani Stunting, 400 Petani Muda di NTT Bangun Ketahanan Pangan

Menurutnya, pemahaman mengenai subtitusi ini dapat membantu menekan harga barang karena menciptakan variasi dalam konsumsi masyarakat.

"Singkong itu murah kan, orang menganggapnya makan singkong itu nggak ini, padahal menurut saya sama-sama karbohidrat, dan karbohidratnya sehat," tutur Aviliani.

Meski begitu, dia mengimbau masyarakat tidak berlebihan dalam berbelanja sehingga dapat mencegah terjadinya kelangkaan barang di pasaran, terutama bahan makanan pokok.

Hal ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.

Baca juga: Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Bidang Pangan dari Bapanas

Menurutnya diperlukan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas bahan pokok.

"Dengan kita jadi smart (cerdas), nanti yang jualan kalah sama kita, yang tadinya dia jual mahal, maka akan dia jual murah lagi," tuturnya.

Sementara dalam konteks peningkatan kemandirian pangan, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan produksi dan penggunaan teknologi dalam sektor pangan.

"Lalu dari sisi produksi, saya rasa kita harus segera untuk menggunakan teknologi tinggi, sehingga harus bisa menjadi negara pengekspor pangan, bukan lagi pengimpor pangan," papar Aviliani.

Baca juga: Presidium GKIA Luncurkan Buku MPASI Kaya Protein Berbasis Pangan Lokal

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Respons Putusan MK soal Izin Berkebun di Hutan, Kemenhut Siapkan SE Menteri
Respons Putusan MK soal Izin Berkebun di Hutan, Kemenhut Siapkan SE Menteri
Pemerintah
Kemenhut: Penebangan Hutan Terencana Bukan Deforestasi, Indonesia Beda dengan Eropa
Kemenhut: Penebangan Hutan Terencana Bukan Deforestasi, Indonesia Beda dengan Eropa
Pemerintah
Marine Safari Bali, Gerbang Edukasi dan Konservasi Laut Nusantara
Marine Safari Bali, Gerbang Edukasi dan Konservasi Laut Nusantara
Swasta
Dari Data Kesehatan Memprihatinkan ke Budaya Hidup Sehat, Begini Transformasi PLN UID Banten lewat Program GELORA
Dari Data Kesehatan Memprihatinkan ke Budaya Hidup Sehat, Begini Transformasi PLN UID Banten lewat Program GELORA
Pemerintah
Bali Luncurkan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanggulangan Bencana
Bali Luncurkan Unit Layanan Disabilitas untuk Penanggulangan Bencana
Pemerintah
DLH Jakarta Akui Sulit Setop 'Open Dumping' di TPS Bantargebang
DLH Jakarta Akui Sulit Setop "Open Dumping" di TPS Bantargebang
Pemerintah
DKI Gadang Sunter Jadi Lokasi Waste to Energy, Kelola 2.200 Ton Sampah
DKI Gadang Sunter Jadi Lokasi Waste to Energy, Kelola 2.200 Ton Sampah
Pemerintah
RDF Rorotan Beroperasi November, Diklaim Bisa Redam Sebaran Mikroplastik
RDF Rorotan Beroperasi November, Diklaim Bisa Redam Sebaran Mikroplastik
Pemerintah
United Tractors Dorong Inovasi Berkelanjutan Lewat SOBAT Competition 2025
United Tractors Dorong Inovasi Berkelanjutan Lewat SOBAT Competition 2025
Swasta
Mikroplastik Ada di Udara dan Hujan, Menteri LH Minta TPA Lakukan Capping
Mikroplastik Ada di Udara dan Hujan, Menteri LH Minta TPA Lakukan Capping
Pemerintah
Ironis, Udara Kita Tercemar Mikroplastik, Bernafas pun Bisa Berarti Cari Penyakit
Ironis, Udara Kita Tercemar Mikroplastik, Bernafas pun Bisa Berarti Cari Penyakit
LSM/Figur
Second NDC Indonesia Dinilai Tak Partisipatif, Lemah Substansi
Second NDC Indonesia Dinilai Tak Partisipatif, Lemah Substansi
LSM/Figur
Nyamuk Muncul di Islandia, Tanda Nyata Dampak Perubahan Iklim
Nyamuk Muncul di Islandia, Tanda Nyata Dampak Perubahan Iklim
Pemerintah
WMO: Peringatan Dini Bencana Hak Asasi Manusia, Tak Boleh Ada yang Mati Sia-sia
WMO: Peringatan Dini Bencana Hak Asasi Manusia, Tak Boleh Ada yang Mati Sia-sia
Pemerintah
Ketika Perempuan Petani di Kalbar Andalkan Gotong Royong untuk RIngankan Pekerjaan Keluarga...
Ketika Perempuan Petani di Kalbar Andalkan Gotong Royong untuk RIngankan Pekerjaan Keluarga...
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau