Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Bahan Pokok Terus Naik, Subtitusi Pangan Konsumen Jadi Kunci

Kompas.com, 6 Maret 2024, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Di tengah kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, sosialisasi mengenai subtitusi konsumsi pangan perlu digaungkan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani meminta pemerintah gencar melakukan sosialisasi subtitusi konsumsi pangan atau penggantian bahan makanan namun memiliki fungsi yang sama.

"Saya rasa itu menjadi solusi, kunci, tidak hanya dari sisi suplainya, tetapi dari sisi permintaan (konsumen) yang perlu menjadi kata kunci," kata Aviliani sebagaimana dilansir Antara, Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Program Makan Siang Gratis, Food Estate, dan Diversifikasi Pangan

Menurutnya, perubahan pola makan menuju bahan makanan yang memiliki fungsi serupa menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

Contohnya, jika harga daging mahal, maka ikan atau ayam bisa menjadi alternatif yang sama-sama mengandung protein.

Ia juga menyoroti pentingnya subtitusi dalam hal karbohidrat, seperti mengganti nasi dengan singkong atau ubi yang memiliki fungsi yang sama.

"Itu namanya subtitusi, beras lagi mahal, terus ubi murah, kenapa kita tidak makan ubi, kan sama-sama karbohidrat," jelas Aviliani.

Baca juga: Bantu Tangani Stunting, 400 Petani Muda di NTT Bangun Ketahanan Pangan

Menurutnya, pemahaman mengenai subtitusi ini dapat membantu menekan harga barang karena menciptakan variasi dalam konsumsi masyarakat.

"Singkong itu murah kan, orang menganggapnya makan singkong itu nggak ini, padahal menurut saya sama-sama karbohidrat, dan karbohidratnya sehat," tutur Aviliani.

Meski begitu, dia mengimbau masyarakat tidak berlebihan dalam berbelanja sehingga dapat mencegah terjadinya kelangkaan barang di pasaran, terutama bahan makanan pokok.

Hal ini penting untuk menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.

Baca juga: Pemprov Jateng Raih 3 Penghargaan Bidang Pangan dari Bapanas

Menurutnya diperlukan kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas bahan pokok.

"Dengan kita jadi smart (cerdas), nanti yang jualan kalah sama kita, yang tadinya dia jual mahal, maka akan dia jual murah lagi," tuturnya.

Sementara dalam konteks peningkatan kemandirian pangan, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan produksi dan penggunaan teknologi dalam sektor pangan.

"Lalu dari sisi produksi, saya rasa kita harus segera untuk menggunakan teknologi tinggi, sehingga harus bisa menjadi negara pengekspor pangan, bukan lagi pengimpor pangan," papar Aviliani.

Baca juga: Presidium GKIA Luncurkan Buku MPASI Kaya Protein Berbasis Pangan Lokal

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
IESR: Revisi Perpres 112 Tahun 2022 Ancam Target Transisi Energi
LSM/Figur
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau