Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komitmen Pemerintah Indonesia Kurangi Emisi Gas Metana Dipertanyakan

Kompas.com, 13 Maret 2024, 06:03 WIB
Add on Google
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Lembaga think tank energi global EMBER Climate menilai emisi gas metana tambang batu bara (coal mine methane) di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian dan tidak dilaporkan dengan tepat.

“Hal ini dikarenakan estimasi resmi bergantung pada metode perhitungan lama dan tidak akurat, menurut laporan terkini dari EMBER Climate,” ujar Analis Senior Iklim dan Energi Indonesia EMBER Climate, Dody Setiawan, dalam pernyataannya, Selasa (12/3/2024).

Berdasarkan data Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), metana merupakan gas rumah kaca (GRK) yang memberikan dampak pemanasan global 30 kali lipat lebih kuat dibandingkan karbon dioksida dalam kurun waktu 100 tahun.

Baca juga: AI Jadi Suntikan Energi bagi Penelitian Medis di Indonesia

Namun, kata dia, Indonesia masih belum merujuk pada data tersebut dan dampak metana masih dianggap kurang substansial.

Seperti disampaikan dalam laporan dua tahunan Indonesia ke Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework on Climate Change Conference/UNFCCC).

Emisi gas metana dari tambang batu bara di Indonesia mencapai enam hingga tujuh kali lebih besar dibandingkan estimasi resmi, berdasarkan studi independen yang menggunakan data satelit dan tambang.

“Sedangkan estimasi EMBER Climate menunjukkan bahwa tingkat emisi tersebut bahkan mencapai delapan kali lebih besar,” imbuhnya.

Komitmen Pemerintah Indonesia

Padahal, Dody menjelaskan, Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani perjanjian metana global (Global Methane Pledge).

Perbedaan estimasi itu, berisiko mengancam tujuan perjanjian tersebut yakni mengurangi emisi metana global sebanyak 30 persen pada tahun 2030.

“Penggunaan metode estimasi yang lama berisiko menutupi besaran masalah gas metana tambang batu bara yang sebenarnya di Indonesia,” tutur Dody.

Baca juga: Berapa Potensi Green Jobs dari Transisi Energi di Indonesia?

Ia menilai, karena Indonesia sudah berkomitmen untuk turut mengurangi gas metana secara global, kredibilitas Indonesia di kancah internasional akan dipertanyakan.

Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakui keberadaan permasalahan ini.

Kemudian, memperbarui metode estimasi gas metana tambang batu bara Indonesia dalam laporan transparansi dua tahunan (BTR) ke UNFCCC mendatang.

“Hal ini akan membantu dalam merumuskan strategi mitigasi emisi metana dengan efektif,” ungkapnya.

Kondisi laporan terkini

Lebih lanjut, laporan EMBER Climate juga menunjukan bahwa estimasi gas metana tambang batu bara terbuka (surface mine) akan meningkat hingga empat kali lipat jika menggunakan faktor emisi yang telah diperbaiki–yakni nilai pengali untuk mengestimasi emisi gas metana per ton produksi batu bara yang lebih akurat sesuai rekomendasi IPCC.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pendanaan Minim, RI Masih Butuh Rp163 Triliun untuk Jaga Biodiversitas
Pendanaan Minim, RI Masih Butuh Rp163 Triliun untuk Jaga Biodiversitas
Pemerintah
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IKA Unpad Luncurkan Forum Ekonomi Hijau
Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IKA Unpad Luncurkan Forum Ekonomi Hijau
LSM/Figur
Filter Rokok Turut Merusak Lingkungan lewat Limbah, Polusi, dan Emisi
Filter Rokok Turut Merusak Lingkungan lewat Limbah, Polusi, dan Emisi
LSM/Figur
Gelombang Panas Picu Harga Jual Listrik di Eropa Jadi Negatif
Gelombang Panas Picu Harga Jual Listrik di Eropa Jadi Negatif
Pemerintah
Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit
Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit
LSM/Figur
Dari Literasi ke Aksi, Komunitas Buibu Baca Buku Gerakkan Kepedulian Iklim di 16 Provinsi
Dari Literasi ke Aksi, Komunitas Buibu Baca Buku Gerakkan Kepedulian Iklim di 16 Provinsi
LSM/Figur
Pemerintah akan Wajibkan Masyarakat Kembalikan Air Tanah ke Bumi
Pemerintah akan Wajibkan Masyarakat Kembalikan Air Tanah ke Bumi
Pemerintah
Bappenas Proyeksikan Kerugian Ekonomi akibat Krisis Iklim Capai Rp 2.005 Triliun
Bappenas Proyeksikan Kerugian Ekonomi akibat Krisis Iklim Capai Rp 2.005 Triliun
Pemerintah
PBB Minta Dunia Bersiap Hadapi Ancaman El Niño
PBB Minta Dunia Bersiap Hadapi Ancaman El Niño
Pemerintah
Kekeringan Panjang dan Perubahan Pola Hujan Landa Amazon, Ekosistem Terancam
Kekeringan Panjang dan Perubahan Pola Hujan Landa Amazon, Ekosistem Terancam
Pemerintah
Tantangan di Balik Piring Makan Anak Indonesia: Menyuap Gizi, Membangun Kebiasaan
Tantangan di Balik Piring Makan Anak Indonesia: Menyuap Gizi, Membangun Kebiasaan
LSM/Figur
Harga Bensin Meroket, Warga Pakistan Ramai-Ramai Beralih ke Skuter Listrik
Harga Bensin Meroket, Warga Pakistan Ramai-Ramai Beralih ke Skuter Listrik
Pemerintah
Potensi Lobster RI Melimpah, tapi Teknologi hingga Infrastruktur Belum Memadai
Potensi Lobster RI Melimpah, tapi Teknologi hingga Infrastruktur Belum Memadai
Pemerintah
Mengapa Benua Eropa Mengalami Pemanasan Paling Cepat di Dunia?
Mengapa Benua Eropa Mengalami Pemanasan Paling Cepat di Dunia?
Pemerintah
Kebakaran Hutan Sepanjang 2025 Telan Biaya Termahal dalam Sejarah
Kebakaran Hutan Sepanjang 2025 Telan Biaya Termahal dalam Sejarah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau