Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/03/2024, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) memandang Indonesia membutuhkan banyak pekerja berketrampilan hijau untuk menyukseskan laju pertumbuhan hijau.

Country Delivery Lead GEAPP Lucky Nurrahmat mengatakan, green jobs atau pekerjaan hijau dapat memberikan tipe pekerjaan yang stabil.

Selain itu, green jobs dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing jangka panjang, sekaligus membantu mengurangi gas rumah kaca.

Baca juga: Sambut Green Jobs, Ini 5 Lapangan Kerja dari Energi Terbarukan

"Untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut diperlukan tenaga kerja terlatih, karena pekerjaan hijau umumnya memerlukan hard skill," ujar Lucky, sebagaimana dilansir Antara, Jumat (15/3/2024).

Lembaga nirlaba Bridgespan melaporkan, energi surya, mobilitas listrik, lingkungan binaan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah adalah sektor-sektor penting dari ekonomi hijau.

Lucky menjelaskan, berbagai keterampilan teknis yang harus dimiliki untuk masuk ke pekerjaan hijau adalah bidang-bidang ilmu alam seperu sains, teknologi, teknik, dan matematika atau science, technology, engineering, and mathematics (STEM).

Sedangkan, keterampilan nonteknis berupa respons krisis dan manajemen risiko, terutama terkait dengan dampak perubahan iklim dan krisis lingkungan lainnya seperti polusi plastik.

Baca juga: Daftar Skill dan Jurusan yang Dibutuhkan Green Jobs Teknik

Lembaga think-tank Institute for Essential Service Reform (IESR) memprediksi dekarbonisasi dapat menghasilkan 3,2 juta pekerjaan baru di Indonesia pada tahun 2050.

Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), pertumbuhan hijau di seluruh Asia Tenggara dapat menciptakan peluang investasi sebesar 172 miliar dollar AS setiap tahun dan menghasilkan lebih dari 30 juta pekerjaan pada 2030.

"Peluang pertumbuhan itu sejalan dengan hampir 60 persen dari target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) PBB," kata Lucky.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mempersiapkan peta jalan untuk pengembangan pekerjaan hijau yang berfokus pada tiga tantangan.

Baca juga: Berapa Potensi Green Jobs dari Transisi Energi di Indonesia?

Pertama, memanfaatkan pendorong transformasi ekonomi. Kedua, melakukan transisi pekerjaan hijau ke dalam kebijakan pemerintah.

Ketiga, kebutuhan akan kolaborasi untuk menciptakan ekosistem pengembangan keterampilan hijau bagi masyarakat Indonesia.

Lucky menuturkan, pemerintah dapat mempelajari praktik terbaik dalam pekerjaan hijau dari pengembangan pekerjaan hijau yang telah dilakukan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organization (ILO) di Indonesia.

Hal ini melibatkan penciptaan ekosistem pendukung untuk mengadopsi sektor-sektor hijau seperti energi terbarukan melalui kebijakan dan regulasi yang menguntungkan, insentif dan subsidi, serta kampanye terkait manfaat teknologi bagi pekerja lokal, ekonomi Indonesia, dan lingkungan lokal serta global.

"Dengan melakukan hal-hal tersebut, peluang bisnis menarik bagi investor dalam proyek-proyek hijau akan tercipta, sekaligus mengembangkan keterampilan dan penciptaan pekerjaan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, keluarga, dan masyarakat," pungkas Lucky.

Baca juga: PLTU Pensiun Dini, EBT Digenjot Ciptakan 600.000 Green Jobs

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Genjot Pemanfaatan EBT, PLN akan Bangun 'Smart Grid' dan Jaringan Transmisi

Genjot Pemanfaatan EBT, PLN akan Bangun "Smart Grid" dan Jaringan Transmisi

BUMN
Rektor IPB: Tak Hanya Sawit, Indonesia Punya Banyak Sumber Bioenergi

Rektor IPB: Tak Hanya Sawit, Indonesia Punya Banyak Sumber Bioenergi

LSM/Figur
Teknologi Baru Ini Diklaim Bisa Ubah Air Limbah Jadi Avtur Berkelanjutan

Teknologi Baru Ini Diklaim Bisa Ubah Air Limbah Jadi Avtur Berkelanjutan

Pemerintah
Bahlil: Industri Mobil Listrik Global Andalkan RI untuk Pasok Nikel

Bahlil: Industri Mobil Listrik Global Andalkan RI untuk Pasok Nikel

Pemerintah
Berbagai Cara Pelestarian Mangrove, Rehabilitasi sampai Libatkan Masyarakat

Berbagai Cara Pelestarian Mangrove, Rehabilitasi sampai Libatkan Masyarakat

LSM/Figur
Ketahui Sumber-sumber Jejak Karbon yang Dihasilkan Manusia

Ketahui Sumber-sumber Jejak Karbon yang Dihasilkan Manusia

Pemerintah
15 Tahun The Climate Reality Indonesia, Amanda Katili Niode Luncurkan 'Memoar Pegiat Harmoni Bumi'

15 Tahun The Climate Reality Indonesia, Amanda Katili Niode Luncurkan "Memoar Pegiat Harmoni Bumi"

LSM/Figur
Penolakan Proyek Geothermal di Padarincang: Dilema Energi Terbarukan

Penolakan Proyek Geothermal di Padarincang: Dilema Energi Terbarukan

Pemerintah
Mengenal 'Net Zero Emission' hingga Strateginya

Mengenal "Net Zero Emission" hingga Strateginya

LSM/Figur
Deforestasi RI Terburuk Kedua di Dunia, 1,18 Juta Hektare Hutan Rusak

Deforestasi RI Terburuk Kedua di Dunia, 1,18 Juta Hektare Hutan Rusak

LSM/Figur
Peta Jalan Penyelenggaraan dan Pembinaan Bangunan Gedung Hijau Diluncurkan, Ini Isinya

Peta Jalan Penyelenggaraan dan Pembinaan Bangunan Gedung Hijau Diluncurkan, Ini Isinya

Pemerintah
Prancis Berencana Jadikan 'Spare Part' PLTN yang Ditutup jadi Alat Dapur, Amankah?

Prancis Berencana Jadikan "Spare Part" PLTN yang Ditutup jadi Alat Dapur, Amankah?

Pemerintah
Akibat Krisis Iklim, Risiko Tabrakan Hiu Paus dengan Kapal Semakin Tinggi

Akibat Krisis Iklim, Risiko Tabrakan Hiu Paus dengan Kapal Semakin Tinggi

Pemerintah
Koalisi Masyarakat Minta Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Nelayan Kecil

Koalisi Masyarakat Minta Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Nelayan Kecil

LSM/Figur
KLHK dan UNEP Jalin Kolaborasi di Bidang Hutan dan Lingkungan

KLHK dan UNEP Jalin Kolaborasi di Bidang Hutan dan Lingkungan

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau