Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Bermakna Perempuan dan Kelompok Rentan Masih Minim

Kompas.com - 17/04/2024, 15:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

 KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa minimnya partisipasi bermakna perempuan dan kelompok rentan, masih menjadi isu krusial.

Plt Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Titi Eko Rahayu menyebut, isu ini melatarbelakangi digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Perempuan 2024.

"Kita tahu minimnya partisipasi bermakna masih menjadi isu yang krusial bagi perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya," kata Titi dalam webinar Media Briefing Munas Perempuan 2024, Selasa (16/4/2024). 

Minimnya partisipasi bermakna dari perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal, dapat dilihat dari tiga aspek. 

Secara kuantitatif menunjukkan jumlah kecil pelibatan maupun keterwakilan pada lembaga-lembaga pengambilan keputusan strategis, minimnya usulan yang merepresentasikan kepentingan mereka, dan lemahnya posisi tawar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Baca juga: Perempuan Berperan Besar Memitigasi Perubahan Iklim

"Kemudian budaya patriarki yang masih melembaga di berbagai sektor sehingga membatasi peran perempuan dan kelompok rentan," imbuhnya. 

Aada berbagai strategi dan inisiatif yang dikembangkan dan berhasil mengatasi beberapa isu gender.

Namun, Titi menilai, tantangan budaya patriarki masih mengakar dalam cara pandang, tata cara kehidupan sehari-hari, dalam berbagai kebijakan di berbagai sektor sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Perempuan kurang punya ruang

Titi juga menyoroti minimnya ruang yang disediakan untuk perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Padahal, sistem perencanaan pembangunan Indonesia yang bottom up dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa hingga nasional, mestinya mempunyai peluang yang besar menyuarakan kepentingannya.

"Namun kenyataannya, nyaris tidak disediakan ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan," katanya.

Baca juga:

Sebagai informasi, Munas Perempuan 2024 akan digelar di Badung, Bali, pada 19-20 April 2024.

Acara tersebut merupakan puncak dari rangkaian proses partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal yang disuarakan dari 477 desa, 163 kabupaten, dan 35 provinsi melalui forum daring selama dua hari.

Adapun acara akan diwakilkan oleh lebih dari 2.195 partisipan, yang terdiri atas 86 persen perempuan dan 5 persen penyandang disabilitas.

Lebih lanjut, Rahayu mengatakan terdapat sembilan agenda yang akan dibahas dalam Munas Perempuan 2024, yakni kemiskinan perempuan, perlindungan sosial perempuan pekerja, penghapusan perkawinan anak, dan ekonomi perempuan.

Kemudian, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan dan lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

 

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aktif Promosikan Sanitasi, Pemuda Asal Lampung Sabet Penghargaan Internasional

Aktif Promosikan Sanitasi, Pemuda Asal Lampung Sabet Penghargaan Internasional

LSM/Figur
15 Danau di Indonesia Kritis, Tercemar Pupuk Pertanian

15 Danau di Indonesia Kritis, Tercemar Pupuk Pertanian

Pemerintah
Berkat Laut dan Awan, Indonesia Masih Aman dari Gelombang Panas

Berkat Laut dan Awan, Indonesia Masih Aman dari Gelombang Panas

Pemerintah
Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Pemerintah
Tutup WWF ke-10, Basuki Serahkan Penyelenggaraan Selanjutnya ke Arab Saudi

Tutup WWF ke-10, Basuki Serahkan Penyelenggaraan Selanjutnya ke Arab Saudi

Pemerintah
Perpamsi Usulkan Pembentukan Undang-undang hingga Kementerian Air dan Sanitasi

Perpamsi Usulkan Pembentukan Undang-undang hingga Kementerian Air dan Sanitasi

Pemerintah
Efisiensi Energi Global Perlu Naik 2 Kali Lipat pada 2030

Efisiensi Energi Global Perlu Naik 2 Kali Lipat pada 2030

LSM/Figur
Indonesia dan Portugal Kolaborasi untuk Penyediaan Air hingga Sanitasi

Indonesia dan Portugal Kolaborasi untuk Penyediaan Air hingga Sanitasi

Pemerintah
Sampah Plastik Lokal Bisa Lintas Samudera, Terbawa sampai Madagaskar

Sampah Plastik Lokal Bisa Lintas Samudera, Terbawa sampai Madagaskar

Pemerintah
Pengembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Tahap I Serap Rp 3 Triliun

Pengembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Tahap I Serap Rp 3 Triliun

Pemerintah
Separuh Hutan Mangrove di Dunia Terancam Rusak karena Ulah Manusia

Separuh Hutan Mangrove di Dunia Terancam Rusak karena Ulah Manusia

LSM/Figur
Penemuan Baru, Coklat yang Lebih Sehat dan Ramah Lingkungan

Penemuan Baru, Coklat yang Lebih Sehat dan Ramah Lingkungan

LSM/Figur
Akselerasi SDGs, World Water Forum Sepakati Komitmen Baru Pengelolaan Wilayah Sungai

Akselerasi SDGs, World Water Forum Sepakati Komitmen Baru Pengelolaan Wilayah Sungai

Pemerintah
Air dan Sanitasi Indonesia Dinilai Mirip Portugal 30 Tahun Lalu

Air dan Sanitasi Indonesia Dinilai Mirip Portugal 30 Tahun Lalu

Pemerintah
KESDM: Efisiensi Energi RI Cukup Baik Dibandingkan Anggota G20

KESDM: Efisiensi Energi RI Cukup Baik Dibandingkan Anggota G20

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com