Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/04/2024, 20:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Negara berkembang, termasuk Indonesia, seharusnya didukung penuh untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menuturkan, negara berkembang jangan diberi tambahan tanggung jawab yang diemban negara maju.

Dadan menekankan upaya penurunan emisi, dan penurunan gas rumah kaca adalah tanggung jawab semua pihak.

Baca juga: GBK Jadi Kompleks Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau, Listrik 100 Persen EBT

Namun, target global semestinya tidak mengatur pencapaian negara demi negara karena masing-masing memiliki keperluan dan kemampuan terkait situasi domestik.

Terlebih, target global tersebut tidak boleh membuat suatu negara menjadi tidak fleksibel.

"Kita ingin target global ini juga tidak masuk ke wilayah bagian negara ini harus sekian, negara ini harus sekian," ujar Dadan, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (17/4/2024).

Indonesia, kata Dadan, tidak bergabung dalam suara-suara mengenai upaya peningkatan tiga kali lipat kapasitas EBT untuk mencapai target pada 2030.

Baca juga: IESR: Penurunan Target EBT Ingkari Komitmen Net Zero Emission 2060

Namun Indonesia memiliki komitmen sangat kuat untuk mencapai emisi nol atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

"Jadi kita tidak mengurangi komitmennya untuk bagaimana mengembangkan energi terbarukan. Presiden (Joko Widodo) sudah menyampaikan NZE 2060 atau lebih cepat," ucap Dadan.

Dadan menyampaikan, Indonesia meyakini pengembangan EBT akan memberikan manfaat kepada penyediaan energi domestik, selain untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Dadan menekankan untuk mempercepat, memperluas, dan meningkatkan kapasitas EBT, perlu sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan kemampuan.

Baca juga: Target EBT Diturunkan, Kredibilitas Indonesia Dipertanyakan

Dadan juga menekankan bahwa pemanfaatan EBT diupayakan tidak mengurangi daya saing.

"Saya tidak mengatakan bahwa energi terbarukan lebih mahal. Tapi dalam beberapa hal ini tidak bisa sekaligus langsung kepada misalkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis energi surya. Ini kan intermittent," jelas Dadan.

Dia menambahkan, untuk mengembangkan jenis EBT yang intermittent diperlukan pendekatan teknologi khusus dan tambahan modal.

"Sehingga untuk dengan kualitas yang sama misalkan dengan energi yang konvensional itu masih diperlukan tambahan-tambahan biaya," kata Dadan.

Dadan menyampaikan hal tersebut sebelum Sidang Majelis Umum ke-14 Badan Energi Internasional atau International Renewable Energy Agency (Irena) di Abu Dhabi, Uni emirat Arab (UEA), Rabu.

Sidang tersebut akan dimulai dengan pernyataan tingkat tinggi dari Presiden Sidang Majelis Umum yakni Menteri Infrastruktur Rwanda Jimmy Gasore, Tuan Rumah Negara UEA, dan Direktur Jenderal Direktur Jenderal Irena Francesco La Camera.

Baca juga: Penurunan Target EBT Kurangi Serapan Tenaga Kerja Hijau

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah
Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Pemerintah
IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

Swasta
WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

LSM/Figur
Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Pemerintah
Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Pemerintah
5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

Pemerintah
UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

Pemerintah
Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

LSM/Figur
Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

LSM/Figur
90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

Pemerintah
Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

LSM/Figur
Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Pemerintah
Setelah Taman Bumi, Maros-Pangkep Diharapkan Jadi Situs Warisan Dunia

Setelah Taman Bumi, Maros-Pangkep Diharapkan Jadi Situs Warisan Dunia

Pemerintah
Peningkatan Kualitas BBM ke Euro IV Bikin Masyarakat Lebih Sehat

Peningkatan Kualitas BBM ke Euro IV Bikin Masyarakat Lebih Sehat

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau