Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 24 April 2024, 19:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Indonesia menempati peringkat tiga dari 10 negara dalam daftar Indeks Ekonomi Hijau Asia Tenggara 2024.

Indeks tersebut diluncurkan oleh perusahaan konsultan global Bain & Company berkolaborasi dengan GenZero, Standard Chartered Bank, dan Temasek.

Indeks Ekonomi Hijau Asia Tenggara 2024 mengkaji lima indikator dengan bobot yang berbeda-beda.

Baca juga: Subsidi Bahan Bakar Fosil di Asia Tenggara 5 Kali Lipat daripada Investasi Hijau

Kelima indikator tersebut adalah ambisi dengan bobot 20 persen, kemajuan berbobot 25 persen, peta jalan dengan bobot 20 persen, akselerator berbobot 25 persen, dan investasi dengan bobot 10 persen.

Dalam Indeks tersebut, Indonesia secara keseluruhan memperoleh skor 41 dari skala 100.

Peringkat pertama dan kedua masing-masing adalah Singapura dengan skor 55 dan Malaysia dengan skor 43.

Untuk Indonesia, indikator progres mendapatkan skor tertinggi yaitu 64. Disusul indikator ambisi dan peta jalan dengan skor masing-masing 43 dan 27.

Baca juga: Investasi Hijau di Asia Tenggara Tidak Sesuai Jalur

Berikut peringkat 10 negara dalam Indeks Ekonomi Hijau Asia Tenggara 2024:

  1. Singapura: 55
  2. Malaysia: 43
  3. Indonesia: 41
  4. Thailand: 39
  5. Filipina: 39
  6. Kamboja: 38
  7. Vietnam: 38
  8. Laos: 30
  9. Myanmar: 27
  10. Brunei Darussalam: 8

Direktur Pusat Inovasi Keberlanjutan Global di Bain & Company Dale Hardcastle mengatakan, indeks tersebut membantu memberikan gambaran obyektif tentang kinerja masing-masing negara dari tahun ke tahun.

Dia menambahkan, indeks tersebut juga menunjukkan gambaran umum mengenai bidang-bidang yang telah dikerjakan dengan baik dan kemajuan yang telah dicapai.

"Penting untuk dicatat bahwa indeks ini akan terus berkembang seiring penyesuaian di kawasan ini agar sesuai dengan kebutuhan pasar masing-masing," kata Hardcastle dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Baca juga: Ahli Ungkap Tantangan Pengembangan UMKM Hijau, Kurang Pendanaan

Hardcastle menuturkan, indeks tersebut menunjukkan Asia Tenggara telah mengambil beberapa langkah yang baik dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

Singapura dan Vietnam memperlihatkan kemajuan terbesar dalam mengurangi emisi GRK selama setahun terakhir.

Delapan dari 10 negara telah mempunyai target net zero emission (NZE). Lebih dari separuh perusahaan penghasil emisi terbesar di kawasan ini telah menetapkan target NZE atau target pengurangan emisi.

Selain itu, tujuh negara telah menunjukkan kemajuan dalam mengembangkan energi terbarukan, mengadopsi kendaraan listrik, melestarikan lahan hutan, dan meningkatkan kesehatan lahan pertanian.

Baca juga: PLN dan Perusahaan China Kaji Pengembangan Energi Hijau di Sulawesi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Banjir Sumatera dan Amanah Kolektif Menjaga Ruang Hidup
Banjir Sumatera dan Amanah Kolektif Menjaga Ruang Hidup
Pemerintah
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Swasta
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan 'Illegal Logging'
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan "Illegal Logging"
Pemerintah
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
LSM/Figur
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Pemerintah
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Pemerintah
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Pemerintah
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Pemerintah
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
LSM/Figur
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Pemerintah
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Swasta
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau