Bangun Ekonomi Nusantara, Walhi Berdayakan Warga Kelola Lingkungan

Sementara itu, perwakilan dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Bayang Bungo Sumatera Barat Sri Hartati, menceritakan praktek ekonomi nusantara dalam menghasilkan produk turunan hasil tanaman hutan, yakni sirup pala.

Produk ini menjadi unggulan pemerintah Nagari Kapujan dan berhasil menjuarai Kompetisi Produk UMKM tingkat Kabupaten Pesisir Selatan.

"Sebelumnya, kulit palanya dibuang, tidak tahu kalau itu bisa diolah. Sekarang, sirup palanya sudah kami olah, dan itu sudah dipakai untuk welcome drink di hotel-hotel, memberdayakan ibu-ibu petani yang kini semuanya bisa bekerja," tutur Sri.

Adapun Ketua Umum Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), Roni Usman, menekankan bahwa pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat terbukti efektif memulihkan lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca juga: Hutama Karya Sinergi BUMN Dukung Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi

Hal itu setidaknya bisa dibuktikan di Desa Ibun, Jawa Barat. Menurutnya, izin pengelolaan Perhutanan Sosial yang dikeluarkan KLHK pada 2017 telah dikelola secara bertanggungjawab oleh komunitas Desa Ibun.

"Kawasan hutan yang dulunya hanya ditumbuhi ilalang dan rentan kebakaran kini dikelola warga dengan memadukan kopi dengan tanaman hutan. Saat ini, lebih dari 60 persen kawasan hutan yang dulunya terbuka telah hijau kembali, Di saat bersamaan, kopi yang ditanam menjadi sumber pendapatan baru," papar Roni. 

Dengan demikian, Zenzi menilai pengakuan dan perlindungan terhadap Wilayah Kelola Rakyat (WKR) menjadi pondasi yang krusial dalam mewujudkan visi Ekonomi Nusantara yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat lokal.

Hal ini terbukti dari pulihnya lingkungan dan meningkatnya kesejahteraan warga ketika warga mendapat hak pengelolaan.

"Pengakuan dan perlindungan terhadap WKR perlu diprioritaskan sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial di Indonesia," pungkas Zenzi.