Jaringan Masyarakat Sipil Kecam Pembubaran People’s Water Forum

KOMPAS.com - Jaringan masyarakat sipil mengecam peretasan, ancaman, intimidasi dan pembubaran paksa yang dialami panitia pelaksana dan para peserta People’s Water Forum (PWF) 2024 di Bali, Senin (20/5/2024).

Manajer Kampanye Amnesty International Indonesia Nurina Savitri mengatakan, apa yang terjadi terhadap gelaran PWF seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.

"Bagaimana bisa forum masyarakat sipil dibubarkan dan dibiarkan," kata Nurina dalam siaran pers bersama, Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Sempat Disarankan Cekal People Water Forum, Menteri PUPR: Saya Bilang No

Dia menuturkan, jika pembubaran dilakukan karena alasan menghambat jalannya konferensi internasional seperti World Water Forum (WWF) maka patut dipertanyakan.

"Seharusnya hari ini kita merayakan 26 tahun feformasi, namun kita justru berkabung karena terjadi intimidasi terhadap kerja-kerja para pembela HAM," ucapnya.

Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus menyampaikan, pembubaran PWF 2024 juga telah mencederai prinsip kebebasan akademik yang diatur dalam Surabaya Principles on Academic Freedom (SPAF) 2017.

Dalam SPAF ada prinsip terkait tanggung jawab otoritas yang harus melindungi dan menghormati kebebasan akademik.

Baca juga: Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dia berujar, negara justru melakukan pelanggaran baik dilakukan secara langsung maupun pembiaran.

Sekar Banjaran Aji dari Greenpeace Indonesia menyampaikan, PWF digelar sebagai upaya masyarakat untuk mencapai akses keadilan atas air. PWF juga dimaksudkan untuk mendorong keadilan iklim.

Dia menambahkan, keadilan iklim tidak akan tercapai jika kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat oleh masyarakat tidak dihargai, khususnya dalam isu lingkungan.

"Hari ini kita menyaksikan kegagalan polisi sebagai representasi negara melindungi kebebasan sipil dengan membiarkan kekerasan dilakukan pada kegiatan PWF di Bali," ucapnya.

Baca juga: Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Ainul dari Protection International Indonesia meminta Komnas HAM untuk segera turun melakukan investigasi dan menangkap orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan kepada Pembela Lingkungan.

"Kami menyerukan pada Komnas HAM untuk segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menghentikan praktik serangan dan sekaligus memberikan perlindungan pada peserta dan panitia PWF yang saat ini sedang dikepung," ucapnya.

Direktur Eksekutif SAFEnet Nenden Sekar Arum berujar, sekitar delapan orang yang terlibat dan bahkan yang tidak terlibat dalam kepanitiaan PWF mendapatkan upaya pengambilalihan akun WhatsApp.

"Pengabaian terhadap upaya intimidasi dan peretasan terhadap panitia dan orang-orang yang terlibat menunjukkan gelagat otoritarianisme digital yang dilakukan oleh negara," jelas Nenden.

Baca juga: Elon Musk Singgung soal Alien dan Desalinasi Saat Jadi Pembicara World Water Forum