Harga Murah Bikin Pembangkit Terbarukan Berbasis Komunitas Sukses

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangkit energi terbarukan berbasis komunitas, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) atau pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat. 

Sejumlah keberhasilan pembangkit terbarukan berbasis komunitas ini dijelaskan dalam studi berjudul "Dampak Ekonomi dan Peluang Pembiayaan Energi Terbarukan Berbasis Komunitas" yang diluncurkan 350.org dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) pada Senin (20/5/2024). 

Pada kesempatan itu, Koordinator Climate Rangers Surabaya Inda Bela, yang turun langsung dalam meneliti PLTMH Lumajang, menyampaikan beragam keuntungan pembangkit terbarukan berbasis komunitas. 

Baca juga: Peringati Hari Bumi, Komunitas Ingatkan Bahaya Sampah Plastik di Lautan

"Harganya sangat terjangkau karena letaknya dekat dengan masyarakat. Dampak ekonomi lainnya, menciptakan lapangan pekerjaan dikarenakan PLTMH ini muncul," ujar Inda saat acara peluncuran dan diskusi di Jakarta, Senin. 

Keuntungan lainnya, saat daerah tersebut mengalami erupsi dari Gunung Semeru, listrik PLTMH tetap menyala di saat listrik yang berasal dari perusahaan listrik negara (PLN) mati karena terdampak. 

"PLTMH juga memasok listrik untuk UMKM yang ada di desa atau daerah itu, sehingga UMKM berjalan dengan lancar, apalagi listriknya juga stabil dan murah. Saat UMKM berjalan dengan lancar, alhasil ada lapangan pekerjaan yang muncul dari UMKM ini, dan sebagian besarnya adalah (pekerja) perempuan," paparnya. 

Keberhasilan pembangkit terbarukan berbasis komunitas

Sementara itu, Field Organizer 350 Indonesia Suriadi Darmoko mengatakan, pendanaan pemerintah maupun pihak lain harus mulai melirik pembangkit terbarukan berbasis komunitas. 

Pasalnya, dari studi yang dilakukan, ia melihat banyak pembangkit terbarukan berbasis komunitas seperti PLTMH menjadi sumber tulang punggung utama bagi komunitas. 

Baca juga: Komitmen Indonesia Lawan TBC, Buat Komunitas Bantu Penyintas

"Di banyak tempat yang kita temui, PLTMH ini menjadi tulang pinggung utama sumber energi bagi komunitas," ujar Moko. 

Ia memberikan contoh PLTMH di Lumajang, Jawa Timur, sebagian besar menggunakan pembangkit terbarukan. Hanya pada pukul 9 pagi hingga 3 sore hari Minggu saja, mereka memakai listrik dari PLN, karena sistem sedang perawatan. 

Ia mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu contoh keberhasilan, karena menjadikan listrik dari PLTMH sebagai yang utama dan listrik dari energi fosil sebagai cadangan.

"Atau yang kami temui di Kedungrong, Yogyakarta, masyarakat memakai listrik dari PLTMH selama sembilan bulan, tiga bulannya mereka menggunakan listrik PLN. Artinya kalau kita lihat, mereka hanya tiga bulan mengeluarkan emisi, dilihat dari sumber energinya," tutur dia. 

Keberhasilan komunitas lainnya, PLTMH di daerah Bakuhau Sumba Timur, mampu menjadi Independent Power Producer (IPP). Bahkan, listrik dari masyarakat dijual kepada PLN. 

"Listriknya dijual ke PLN, PLN menyalurkan ke warga. Artinya praktek ini juga bisa dilihat sebagai contoh baik yang menunjukkan komunitas yang daerahnya punya potensi energi terbarukan, ternyata juga bisa berperan sebagai independent power producer bagi PLN," terang Moko. 

Baca juga: Komunitas Startup Teknologi Bersih Sambut Perluasan Subsidi Motor Listrik

Beberapa contoh tersebut, menjadi bukti kemandirian energi yang terjaga di beberapa daerah yang cukup pelosok. Tak hanya itu, keuntungannya juga termasuk dari segi ekonomi. 

"Tak hanya berkontribusi pada bauran energi terbarukan, tapi juga pengurangan emisi," ujar Moko. 

Tantangan 

Kendati memiliki manfaat dan keunggulan, Moko mengakui pembangkit terbarukan berbasis komunitas masih memiliki beberapa tantangan. Sehingga, perlu adanya pendanaan untuk meminimalisasi hal tersebut. 

"Keterbatasan pada skala komunitas, itu juga soal keterbatasan skill teknis dan manajemen. Jadi penerima manfaat tidak memahami cara kerja teknologinya," terang dia. 

Ia menjelaskan, beberapa daerah terpencil bisa jadi tidak memiliki teknologi yang dibutuhkan. Selain itu, tidak ada transfer pengetahuan kepada para pekerja. Sehingga, saat pembangkit dan jaringan ketenagalistrikan rusak, tidak ada bantuan untuk memperbaikinya. 

Baca juga: Danamon Peduli Gandeng Komunitas Pasar, Dukung Keberlanjutan Lingkungan

Selain itu, pengaruh krisis iklim seperti banjir dan badai, juga dapat merusak pembangkit ketenagalistrikan yang rentan. 

"Tantangan lainnya, soal pengembangan jaringan. Misalnya di Lumajang tadi, ada kebutuhan perluasan jaringan. Tapi untuk perluasan jaringan, kebutuhan pendanaannya juga besar," ujar Moko.

Dok. META Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) di Lau Gunung, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara (Sumut).

Perlu pendanaan

Dengan demikian, Moko menyebut pentingnya pendanaan dari pemerintah maupun swasta, untuk mendukung pembangkit terbarukan berbasis komunitas. 

Beberapa alasannya, agar dapat memberikan akses listrik yang mudah dan murah bagi daerah pelosok tertentu yang masih susah dialiri listrik PLN. 

Kemudian, dana untuk reaktivasi pembangkit listrik energi terbarukan yang sudah rusak, seperti PLTMH Kamanjara, Waekelo dan PLTB di Tanarara, Kalihi. 

Kemudian, bantuan pembiayaan dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil, terutama jika pembangkit baru bisa dibangun di desa dan komunitas yang memiliki potensi
energi terbarukan. 

Terakhir, dana untuk peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi komunitas yang sudah memiliki pembangkit energi terbarukan.