Implementasi Pembangunan Hijau Terganjal Sejumlah Tantangan

KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan pembangunan hijau masih menghadapi sejumlah tantangan

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati memaparkan, setidaknya ada tiga tantangan dalam implementasi pembangunan hijau di Indonesia.

Pertama, kurangnya kapasitas dan proses pengambilan keputusan untuk merencanakan serta melaksanakan kebijakan pembangunan hijau.

Baca juga: Terapkan Ekonomi Hijau, Vasanta Daur Ulang Pakaian

Kedua, permintaan yang tinggi terhadap investasi ramah lingkungan dalam transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Ketiga, kesenjangan dalam memperoleh teknologi dan inovasi ramah lingkungan guna mendukung penerapan pembangunan hijau yang berkelanjutan di masa depan.

Ketiga tantangan tersebut disampaikan Vivi dalam acara peluncuran inisiatif pengembangan Green Academy bertema "Building Environmental Planning Capacity in Achieving Indonesia’s Golden Vision 2045", Rabu (22/5/2024).

Tantangan pertama yakni kurangnya kurangnya kapasitas dan proses pengambilan keputusan tercermin dalam berbagai hal.

Baca juga: Olahkarsa dan GBCI Kerja Sama Sertifikasi Desain dan Bangunan Hijau

Dalam banyak kasus, kebutuhan untuk menerjemahkan kebijakan ke tingkat yang rinci dan operasional tidak dilakukan.

Sehingga, perencanaan masih berada pada tingkat makro dan gagal mengatasi permasalahan mendasar.

"Jadi, kita masih punya problem dalam konteks kapasitas dan tentunya pada mekanisme dan proses pengambilan keputusan," ujar Vivi, sebagaimana dilansir Antara.

Sedangkan tantangan kedua dapat dilihat dari besarnya permintaan investasi yang ramah lingkungan.

Baca juga: Bangun Ekosistem Ekonomi Hijau, Maximus Tanam 10.000 Mangrove

Saat Indonesia bersiap untuk melakukan transisi dan menerapkan ekonomi ramah lingkungan dan rendah emisi, diperlukan praktik dan investasi yang mengarah pada pembangunan ramah lingkungan.

Transisi ini juga mencakup transisi keterampilan dan tenaga kerja untuk mengisi pekerjaan ramah lingkungan alias green jobs.

"Kita perlu investasi yang cukup besar, sehingga berbagai inovasi pendanaan, skema-skema kolaborasi, pembiayaan campuran, dan sebagainya itu menjadi salah satu yang mungkin akan lebih sering terdengar ke depan," ungkap Vivi.

Sedangkan tantangan ketiga yakni Indonesia dihadapkan pada persoalan kesenjangan penguasaan teknologi.

Karena itu, diperlukan penelitian dan pengembangan teknologi, didorong oleh peraturan dan kelembagaan yang mendukung.

Baca juga: Pemerintah Terus Kembangkan Inovasi Energi Hijau, Termasuk Hidrogen

"Teknologi ada di luar sana, tapi mengakui akuisisinya tentunya butuh tangan-tangan dari (para akademisi), teman-teman perguruan tinggi untuk juga mengembangkan kapasitas di dalam konteks penguasaan teknologi dan inovasi," tutur Vivi.

Mengacu dari contoh penerapan pembangunan hijau di berbagai negara, faktor kunci yang memperlambat isu-isu lingkungan terletak pada aspek keahlian teknis dan kapasitas kelembagaan yang harus optimal, termasuk kualitas penelitian, data, dan tata kelola.

Dia mencontohkan, sejumla akademi di Asia dan Eropa ada berbagai program untuk keberlanjutan seperti Sustainable Communities Leadership, Academy for Sustainable Communities, serta European Academy for Sustainable Development.

"Ini bisa menjadi contoh-contoh kita mengembangkan platform pertukaran pengetahuan dan juga tentunya solusi-solusi yang bisa mengkatalis berbagai problem yang kita hadapi saat ini," ungkap Vivi.

Baca juga: WWF ke-10, Indonesia Promosi Infrastruktur Berbasis Energi Hijau