Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PLTU Captive Tantangan Utama Dekarbonisasi Ketenagalistrikan Indonesia

Kompas.com - 05/06/2024, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pertumbuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive dinilai menjadi tantangan utama dalam melakukan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Hal tersebut mengemuka dalam studi terbaru dari Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Center for Global Sustainability (CGS) Universitas Maryland.

PLTU batu bara captive adalah pembangkit yang dioperasikan dan dimiliki oleh perusahaan tertentu untuk menyuplai kebutuhan listriknya sendiri.

Baca juga: Percepatan EBT dan Pensiun PLTU Akhiri Beban Subsidi Setrum Negara

Pemerintah Indonesia sebetulnya sudah mengeluarkan regulasi untuk mempercepat pensiun PLTU batu bara melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.

Akan tetapi, peraturan tersebut mengecualikan PLTU batu bara captive.

Pada 2023 saja, di Indonesia terdapat 15 gigawatt (GW) PLTU batu bara captive yang beroperasi. Angka tersebut mewakili 28 persen dari total kapasitas terpasang seluruh PLTU batu bara di Indonesia.

Setelah 2025, dengan dimulainya proyek-proyek lain, PLTU batu bara captive akan menyumbang 34 persen dari total kapasitas terpasang seluruh PLTU batu bara.

Baca juga: Teknologi PLTU di Indonesia Mampu Serap Target Co-firing Biomassa

Dalam studi sebelumnya, ada dua tantangan besar dalam upaya pensiun dini atau penghentian bertahap PLTU batu bara di Indonesia.

Pertama, kapasitas PLTU batu bara captive diproyeksikan tumbuh selaras dengan model pertumbuhan ekonomi pemerintah, yang mencakup perluasan kawasan industri dan pertambangan mineral penting.

Kedua, penggantian PLTU batu bara dengan energi terbarukan atau alternatif rendah karbon terkadang mahal, dan menghadapi permasalahan seperti preferensi pemanfaatan lahan dan ketersediaan sumber daya.

Studi tersebut merekomendasikan agar perluasan PLTU batu bara captive di Indonesia mesti ditekan dan dipensiunkan, salah satunya dengan membatalkan proyek pada tahap pra-konstruksi.

Baca juga: PLN: Co-Firing PLTU Manfaatkan Limbah Biomassa

Dengan membatalkan proyek sebesar 2,6 GW pada tahap pra-konstruksi, emisi PLTU batu bara captive dapat mencapai puncaknya 106 megaton karbon dioksida ekuivalen pada 2025 dan mencapai pengurangan terbatas 2 persen dari puncaknya pada 2030.

Dalam jangka pendek, pengurangan emisi dapat dicapai dengan menerapkan co-firing atau pembakaran dengan campuran biomassa di PLTU batu bara captive.

Selain itu, pembatalan proyek PLTU batu bara captive dapat diganti dengan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Antara tahun 2025 hingga 2050, penerapan co-firing biomassa pada 80 unit yang memenuhi syarat sebesar 13 GW berkontribusi terhadap sekitar setengah dari pengurangan emisi kumulatif.

Penggantian 16 unit PLTU batu bara captive dengan kapasitas 2,5 GW dengan PLTS dapat berkontribusi terhadap 26 persen dari total pengurangan emisi.

Baca juga: Baterai Makin Murah, PLTS Jadi Lebih Ekonomis daripada PLTU

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
LSM/Figur
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
LSM/Figur
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Pemerintah
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Pemerintah
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
LSM/Figur
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Pemerintah
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
LSM/Figur
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Pemerintah
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Pemerintah
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
LSM/Figur
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
Pemerintah
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Pemerintah
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
Pemerintah
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau