Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denmark Bakal Jadi Negara Pertama Terapkan Pajak Karbon ke Peternakan

Kompas.com - 27/06/2024, 12:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Denmark bakal jadi negara pertama yang membebankan pajak atas emisi karbon terhadap peternakan. Rencananya, pemberlakuan pajak akan dimulai pada 2030.

Usul tersebut awalnya dicetuskan oleh para ahli pada Februari tahun ini, sebagaumana dilansir Reuters, Senin (25/6/2024).

Tim ahli tersebut memang sengaja ditugaskan Pemerintah Denmark untuk menyusun target yang mengikat secara hukum dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 70 persen pada 2030 dari tingkat tahun 1990.

Baca juga: Kejar Nol Emisi Karbon, ABB Dorong Kolaborasi dengan Industri

Pemerintahan Denmark menyepakati komitmen pajak tersebut dengan para peternak, industri, serikat pekerja dan kelompok lingkungan hidup.

Untuk diketahui, sektor peternakan di Denmark merupakan kontributor emisi karbon terbesar di sana. Hal tersebut tak lepas dari peran Denmark sebagai eksportir daging dan susu.

"Kami akan menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan pajak karbon dioksia nyata pada peternakan. Negara-negara lain akan terinspirasi oleh hal ini," kata Menteri Perpajakan Denmark Jeppe Bruus dalam sebuah pernyataan.

Meskipun masih harus mendapat persetujuan parlemen, para pakar politik memperkirakan rancangan undang-undang pajak tersebut akan disahkan berdasarkan konsensus yang luas.

Baca juga: Susun NDC Kedua, Penangkap Karbon dan Co-firing Perlu Ditimbang Ulang

Kesepakatan tersebut mengusulkan pajak bagi peternak sebesar 300 crown Denmark (sekitar Rp 700.000) per ton karbon dioksida pada 2030, dan meningkat menjadi 750 crown Denmark (sekitar Rp 1,7 juta) per ton karbon dioksida pada 2035.

Di sisi lain, para peternak berhak mendapatkan pengurangan pajak penghasilan sebesar 60 persen.

Sementara subsidi akan diberikan untuk mendukung penyesuaian dalam operasional pertanian.

Pajak tersebut dapat menambah harga daging cincang sebesar 2 crown Denmark (Rp sekitar Rp 4.000) per kilo pada 2030.

Baca juga: Trenggalek Lirik Perdagangan Karbon untuk Pendapatan Daerah

Di tempat lain, Selandia Baru bulan ini membatalkan rencana menerapkan pajak serupa setelah mendapat kritik dari para peternak.

Meskipun para peternak Denmark khawatir tujuan iklim negara tersebut dapat memaksa mereka menurunkan produksi dan mengurangi lapangan kerja, mereka mengatakan komitmen tersebut masih memungkinkan mereka untuk mempertahankan bisnis.

"Perjanjian ini memberikan kejelasan mengenai sebagian besar kondisi petani," kata kelompok industri peternakan L&F.

Baca juga: Coldplay Sebut Jejak Karbon Tur Konser Turun 59 Persen

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Tonga Akui Paus sebagai Mahluk Berakal dan Punya Kehendak Bebas
Tonga Akui Paus sebagai Mahluk Berakal dan Punya Kehendak Bebas
Pemerintah
Bagaimana Agar Pabrik Tahu Tak Pakai Plastik untuk Bahan Bakar?
Bagaimana Agar Pabrik Tahu Tak Pakai Plastik untuk Bahan Bakar?
LSM/Figur
300 GW Energi Bersih Didapat jika Ubah Lahan Tambang Jadi PLTS, 59 GW dari Indonesia
300 GW Energi Bersih Didapat jika Ubah Lahan Tambang Jadi PLTS, 59 GW dari Indonesia
LSM/Figur
Ancaman Baru Krisis Iklim, Tingkatkan Gangguan Pernapasan Kala Tidur
Ancaman Baru Krisis Iklim, Tingkatkan Gangguan Pernapasan Kala Tidur
LSM/Figur
Menteri LH Desak Pembenahan Lingkungan di Kawasan Industri Pulogadung
Menteri LH Desak Pembenahan Lingkungan di Kawasan Industri Pulogadung
Pemerintah
Cabai Palurah dari IPB, Solusi Pedas Berkelanjutan untuk Dapur dan Industri
Cabai Palurah dari IPB, Solusi Pedas Berkelanjutan untuk Dapur dan Industri
LSM/Figur
Produksi Hidrogen Lepas Pantai Tingkatkan Suhu Lokal, Perlu Mitigasi
Produksi Hidrogen Lepas Pantai Tingkatkan Suhu Lokal, Perlu Mitigasi
Pemerintah
Tanam 1.035 Pohon, Kemenhut Kompensasi Jejak Karbon Institusi
Tanam 1.035 Pohon, Kemenhut Kompensasi Jejak Karbon Institusi
Pemerintah
Valuasi Ekonomi Tunjukkan Raja Ampat Lebih Kaya dari Hasil Tambangnya
Valuasi Ekonomi Tunjukkan Raja Ampat Lebih Kaya dari Hasil Tambangnya
LSM/Figur
Murah tapi Mematikan: Pembakaran Plastik Tanpa Kontrol Hasilkan Dioksin dan Furan
Murah tapi Mematikan: Pembakaran Plastik Tanpa Kontrol Hasilkan Dioksin dan Furan
Pemerintah
Driver Ojol Mitra UMKM Grab Akan Dapat Insentif BBM dan KUR
Driver Ojol Mitra UMKM Grab Akan Dapat Insentif BBM dan KUR
Pemerintah
Menhut: Target NDC Perlu Realistis, Ambisius tetapi Tak Tercapai Malah Rugikan Indonesia
Menhut: Target NDC Perlu Realistis, Ambisius tetapi Tak Tercapai Malah Rugikan Indonesia
Pemerintah
Populasi Penguin Kaisar Turun 22 Persen dalam 15 Tahun, Lebih Buruk dari Prediksi
Populasi Penguin Kaisar Turun 22 Persen dalam 15 Tahun, Lebih Buruk dari Prediksi
LSM/Figur
Pembukaan Lahan dan Pembangunan Sebabkan Buaya Muncul ke Permukiman
Pembukaan Lahan dan Pembangunan Sebabkan Buaya Muncul ke Permukiman
Pemerintah
Grab Rekrut Ribuan Driver Ojol untuk Sekaligus Jadi Mitra UMKM
Grab Rekrut Ribuan Driver Ojol untuk Sekaligus Jadi Mitra UMKM
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau