Belum Ada Kebijakan Gamblang soal UMKM Hijau

KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan, pemerintah mulai merambah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hijau pada 2025.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto dalam peluncuran Small Business Barometer Study Report di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Mahatmi mengakui, sejauh ini UMKM yang terkait dengan hijau masih jauh, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Produk UMKM Samarinda, BCA Gelar Pelatihan Sertifikasi Halal

Dia menambahkan, sampai sekarang juga belum ada kebijakan yang ditetapkan secara gamblang mengenai UMKM hijau

"Jadi memang untuk yang tahun 2025 ke depan, kita mulai mau merambah ke green SMEs (UMKM hijau)," jelas Mahatmi.

Dalam hal ini, dia menilai apa yang paling penting untuk dilakukan adalah mendefinisikan UMKM hijau secara tepat.

Artinya, perlu diperjelas apa saja indikator yang membuat UMKM dapat dikategorikan sebagai UMKM hijau.

Setelah indikator mengenai UMKM hijau sudah jelas, kemudian bisa diberi berbagai kelebihan seperti insentif atau menambah jangkauan pasar dan sebagainya.

Baca juga: Dukung UMKM dan BUMDes Desa Bunta, PT GNI dan PT SEI Gelar Pelatihan Kewirausahaan

"Namun, kalau kita misalnya tidak bisa memberikan label kepada dia (UMKM) bahwa dia itu benar (termasuk kategori) green atau sosial, nanti sosialnya akan merambah tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga terkait dengan lingkungan," ucap Mahatmi.

Hingga kini, Mahatmi menuturkan pemerintah baru memasuki tahap analisis mengenai apa yang bisa dilakukan dalam rangka mengembangkan UMKM hijau, seiring pelaksanaan program pertumbuhan ekonomi hijau.

Mahatmi menambahkan, jalan untuk mencapai UMKM hijau masih jauh apalagi berbicara mengenai nol karbon.

"Yang industri besar saja belum tersentuh. Untuk mengganti proses produksinya itu pasti mahal sekali," tutur Mahatmi.

"Ini yang tentunya kami harus hati-hati di dalam mengambil kebijakan di sini dan pada akhirnya kita bisa melihat nanti sejauh mana peran UMKM ini di dalam upaya kita untuk mengurangi emisi karbon," tambahnya.

Baca juga: KAI Guyur Rp 240 Juta Bina 14 UMKM di Bandung dan Medan