Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terapkan Teknologi Hijau, Terminal Tanjung Sekong Catat BOR 57 Persen

Kompas.com - 29/06/2024, 10:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

KOMPAS.com - Terminal LPG Tanjung Sekong yang menjadi tulang punggung 40 persen kebutuhan LPG Nasional, dibuat lebih hijau dan berkelanjutan dengan pemasangan teknologi baru.

Terminal yang berada di Cilegon, Banten, ini dikelola oleh PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak usaha dari PT Pertamina International Shipping (PIS), Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) Pertamina.

Teknologi baru terintegrasi yang digunakan antara lain Terminal Automation System, Digital Integrated Operation System (DIOS), dan pemanfaatan listrik tenaga surya.

Baca juga: Akselerasi Kredit Hijau untuk Ekonomi Berkelanjutan

Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra menuturkan, dengan penerapan teknologi baru ini, terminal Tanjung Sekong berhasil menjaga penggunaan dermaga atau Berth Occupancy Ratio (BOR) hingga 57 persen hingga Juni 2024.

"Hal ini mendorong efisiensi waktu kapal bersandar atau Integrated Port Time sebesar 42,5 jam, dengan 284 ship call," ujar Eka, dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/6/2024).

Berbagai pencapaian tersebut mendorong tingkat throughput sebesar 1,28 Metric Ton atau 11 persen lebih tinggi dari target di Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

Eka menjelaskan, berbagai investasi teknologi ini merupakan upaya menyediakan layanan yang lebih terintegrasi, mulai dari jasa marine hingga logistik. Sehingga aktivitas bisnis lebih fokus dan bisa memberikan solusi yang maksimal untuk seluruh supply chain.

Direktur Utama PET Bayu Prostiyono menjelaskan, pionir green terminal, Terminal LPG Tanjung Sekong telah menetapkan protokol keselamatan yang ketat, teknologi terbaru, dan melaksanakan berbagai inisiatif ramah lingkungan.

Baca juga: Kanopi Hijau Indonesia: Batu Bara Penyebab Kisis Iklim Perlu Masuk Kurikulum

Hal ini sesuai standar internasional, sebagai bukti komitmen SH IML dan Pertamina terhadap pembangunan berkelanjutan dan Net Zero Emission 2060 di Indonesia. 

Berbagai inisiatif ini, jelas Bayu, berhasil membantu reduksi jejak karbon terminal sebesar 16,61 ton CO 2 sepanjang tahun 2023 atau setara dengan reduksi ~97,5 tCO 2 e/tahun.

PET juga tercatat melakukan berbagai inisiatif lingkungan seperti memasang solar cell atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya hingga kegiatan Konservasi Badak di Taman Nasional Ujung Kulon.

Terminal yang beroperasi sejak 2012 ini, memiliki area dengan luas mencapai 12,9 hektar dan memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 98.000 Metric Tons (MT) atau 196.000 Cubic Meters (CBM).

Pada 2020 lalu, Terminal LPG Tanjung Sekong telah ditingkatkan menjadi Terminal LPG Refrigerated yang memiliki tiga dermaga dan bisa menampung kapal-kapal berukuran antara 3.500 hingga 65.000 DWT, guna memudahkan operasi impor dan ekspor LPG secara efisien.

Terminal ini juga menggunakan sistem untuk mengontrol percepatan flow rate, sehingga proses bongkar-muat bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih efisien.

Baca juga: Di Depan Negara-negara PBB, Sandiaga Bicara Pariwisata Hijau dan Biru

Demi keamanan, terminal juga telah dilengkapi Camera Vapor Leak Detection guna mendeteksi kebocoran gas secara dini serta Electric Lighting Protection System untuk menangkal petir dan cuaca buruk.

Terminal LPG Tanjung Sekong menjadi satu dari enam terminal energi strategis yang dikelola oleh PIS melalui PET.

PET mengelola beberapa terminal utama di seluruh Indonesia, termasuk Integrated Terminal Tanjung Uban (Kepulauan Riau), Fuel Terminal Pulau Sambu (Kepulauan Riau), Fuel Terminal Kotabaru (Kalimantan Selatan), Fuel Terminal Baubau (Sulawesi Tenggara), dan Terminal LPG Refrigerated Tuban (Jawa Timur).

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah
DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

Pemerintah
Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Pemerintah
Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

BUMN
Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Pemerintah
1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

1,16 Juta Hutan RI Ludes Dilalap Kebakaran, PBB Ungkap Sebabnya

LSM/Figur
Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

Studi Ketimpangan Celios: Harta 50 Orang Terkaya RI Setara 50 Juta Penduduk

LSM/Figur
Beri Dampak Positif Masyarakat, Pupuk Indonesia Gelar Program 'AKSI' di Banjarnegara Jateng

Beri Dampak Positif Masyarakat, Pupuk Indonesia Gelar Program "AKSI" di Banjarnegara Jateng

BUMN
Kawasan Karst Banjir Pengunjung, Ini Strategi Kurangi Dampak Negatifnya

Kawasan Karst Banjir Pengunjung, Ini Strategi Kurangi Dampak Negatifnya

LSM/Figur
Dianggap Berhasil Tangani Emisi dan Iklim, RI Raih Penghargaan Green Eurasia 2024

Dianggap Berhasil Tangani Emisi dan Iklim, RI Raih Penghargaan Green Eurasia 2024

Pemerintah
BI Luncurkan Kalkulator Hijau, Perusahaan Bisa Langsung Hitung Emisi

BI Luncurkan Kalkulator Hijau, Perusahaan Bisa Langsung Hitung Emisi

Pemerintah
Tanoto Foundation Ungkap Urgennya Peran Pendidikan Anak Usia Dini

Tanoto Foundation Ungkap Urgennya Peran Pendidikan Anak Usia Dini

LSM/Figur
Baru Dilantik, DPR Dituntut Perjuangkan UU Kriris Iklim

Baru Dilantik, DPR Dituntut Perjuangkan UU Kriris Iklim

Pemerintah
Perencanaan Kebijakan Harus Pahami Perubahan Iklim Regional

Perencanaan Kebijakan Harus Pahami Perubahan Iklim Regional

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau