Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hijrah Saputra
Dosen

Saya adalah dosen di Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Bidang keahlian saya kebencanaan di mana fokus utamanya adalah pengelolaan risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir untuk meningkatkan respons terhadap bencana. Sehingga tujuan akhirnya adalah pada mitigasi bencana yang berbasis pada masyarakat dengan memahami dan mengelola ancaman bencana alam secara efektif.

Kebencanaan di Indonesia: Antara Realitas Pahit dan Harapan Resilien

Kompas.com, 1 Juli 2024, 09:42 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Jika permukiman dan lahan pertanian dibangun tanpa mempertimbangkan risiko bencana, maka korban jiwa dan materi akan menjadi konsekuensi.

Selain itu, perubahan iklim global telah memperumit masalah. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu global menyebabkan bencana seperti banjir, kekeringan, dan badai menjadi lebih sering dan lebih parah.

Dengan lokasinya yang strategis di garis khatulistiwa, Indonesia merasakan langsung perubahan ini. El Niño dan La Niña memengaruhi pola hujan, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas pertanian dan ketersediaan air bersih.

Di sisi lain, peningkatan permukaan air laut mengancam pulau-pulau kecil dan garis pantai yang rendah.

Untuk menghadapi kenyataan ini, kita harus bertindak proaktif daripada reaktif. Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak.

Setiap orang, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, dan setiap orang memiliki tugas yang harus dilakukan. Kesiapsiagaan bencana adalah tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah.

Semua siswa, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, harus dididik tentang mitigasi bencana. Media massa dan platform digital harus digunakan untuk menyebarkan informasi tentang cara meningkatkan ketahanan komunitas dan mengurangi risiko bencana.

Untuk membangun sistem peringatan dini yang efektif dan respons bencana yang cepat, kolaborasi antarlembaga, baik swasta maupun pemerintah harus diperkuat.

Selain itu, penelitian dan pengembangan teknologi yang berguna untuk mitigasi bencana harus terus didorong untuk memungkinkan kita menggunakan semua sumber daya yang ada untuk mengurangi dampak bencana.

Kebijakan dan regulasi

Meskipun kebijakan dan peraturan Indonesia untuk mengurangi risiko bencana telah berkembang pesat, masih ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki.

Koordinasi antarkementerian. Salah satu keluhan paling umum adalah tidak ada kerja sama yang baik antara kementerian dan lembaga pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana. Hal ini dapat mengganggu pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan.

Implementasi sistem peringatan dini. Indonesia memiliki sistem peringatan dini bencana seperti tsunami, tetapi masih ada masalah dalam menerapkannya.

Kritik termasuk kurangnya perawatan peralatan, seperti buoy tsunami yang sering hilang atau rusak, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya evakuasi segera setelah gempa bumi.

Pengembangan infrastruktur yang tangguh. Meskipun ada rencana untuk pengembangan infrastruktur yang tangguh, masih ada beberapa masalah untuk menyelesaikannya.

Ini termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kolaborasi pemerintah lokal dalam pengembangan infrastruktur yang tangguh, serta peningkatan sumber daya dan keuangan untuk pembiayaan infrastruktur.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau