Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masukkan Bahan Bakar Fosil, RUU EBET Dinilai Sarat Kepentingan Energi Padat Karbon

Kompas.com - 01/07/2024, 19:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Sejumlah organisasi mayarakat sipil menilai, Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) masih sarat kepentingan yang mendorong energi padat karbon dan berisiko tinggi.

Energi padat karbon yang dimaksud seperti gas, nuklir, hidrogen, dan batu bara. RUU EBET juga disebut menargetkan pemanfaatan energi berbasis lahan dalam skala besar, khususnya biomassa.

Organisasi yang terdiri atas Koaksi Indonesia, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Yayasan Indonesia Cerah, Greenpeace Indonesia, Indonesian Parliamentary Center, WWF Indonesia, dan 350.org Indonesia menyebutkan, seharusnya RUU EBET benar-benar fokus pada akselerasi dan meningkatkan daya saing energi terbarukan.

Baca juga: Membumikan Efisiensi Energi Sejak Dini

Selain itu, draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional (KEN) juga dinilai tidak ambisius untuk meningkatkan bauran energi terbarukan.

Dalam RPP KEN, target bauran energi terbarukan diturunkan dari semula 23 persen pada 2025 menjadi sekitar 19 sampai 22 persen pada 2030.

Verena Puspawardani dari Koaksi Indonesia mengatakan, seharusnya target bauran energi terbarukan dalam RPP KEN perlu merefleksikan urgensi dan komitmen untuk bertransisi dari energi fosil ke energi terbarukan.

"Apalagi rekomendasi global stocktake menegaskan percepatan pengembangan energi terbarukan hingga tiga kali lipat jika kita ingin selamat dari bencana iklim," kata Verena dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (1/7/2024).

Baca juga: Bahan Bakar Fosil Sumbang 82 Persen Bauran Energi Global

Pengkampanye Energi Terbarukan Greenpeace Indonesia Hadi Priyanto mengatakan, energi baru seperti hidrogen dan nuklir sudah seharusnya dikeluarkan dari RUU EBET maupun RPP KEN.

Dia juga mempermasalahkan soal masih diperbolehkannya pengembangan energi fosil selama menerapkan teknologi penangkap karbon atau CCS dalam RUU EBET maupun RPP KEN.

"Selain itu, penambahan porsi gas fosil sebagai bahan bakar transisi dalam RPP KEN justru menghambat transisi energi yang sebenarnya," tutur Hadi.

Dia menyampaikan, pemberian ruang bagi penggunaan energi fosil akan menyebabkan Indonesia terkunci dengan teknologi tersebut dan makin mempersempit ruang bagi energi terbarukan untuk berkembang.

Baca juga: Energi Fosil Bikin Program Hilirisasi dan Bebas Emisi Tak Koheren

Plt Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim ICEL Syaharani berujar, Indonesia masih memiliki beberapa target energi terbarukan yang berbeda-beda.

Contohnya dalam dokumen KEN, Nationally Determined Contributions (NDC), Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR), dan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Kondisi tersebut menyebabkan tumpang tindih dalam implementasinya.

"Selain itu, infrastruktur regulasi dan kebijakan sektor energi belum memberikan ruang dan insentif yang cukup bagi kemudahan pengembangan energi terbarukan," tutur Syaharani.

Syaharani menegaskan, prioritas energi terbarukan dalam RUU EBET dan RPP KEN akan menjadi sinyal kuat untuk mendorong penyelarasan regulasi, kebijakan, dan perencanaan sektor energi guna memfasilitasi transisi ke energi terbarukan yang berkeadilan.

Baca juga: Menyempitnya Ruang Demokrasi dan Potensi Korupsi dalam Kebijakan Transisi Energi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Bahlil Minta Kontraktor Migas Ikut Garap Fasilitas Penangkap Karbon
Bahlil Minta Kontraktor Migas Ikut Garap Fasilitas Penangkap Karbon
Pemerintah
Selesai Rehabilitasi, 5 Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kalimantan Tengah
Selesai Rehabilitasi, 5 Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kalimantan Tengah
Pemerintah
Menteri LH Minta Stop Impor Plastik 'Virgin', Perluas Tanggung Jawab Produsen
Menteri LH Minta Stop Impor Plastik "Virgin", Perluas Tanggung Jawab Produsen
Pemerintah
4 Juta Hektare Area Riau Berubah Jadi Lahan Sawit, Ancam Biodiversitas
4 Juta Hektare Area Riau Berubah Jadi Lahan Sawit, Ancam Biodiversitas
Pemerintah
Anggrek Baru Ditemukan di Kalimantan, Bukti Besarnya Potensi Hutan
Anggrek Baru Ditemukan di Kalimantan, Bukti Besarnya Potensi Hutan
Pemerintah
DLH Jakarta Minta Warga Tak Buang Limbah Hewan Kurban Sembarangan
DLH Jakarta Minta Warga Tak Buang Limbah Hewan Kurban Sembarangan
Pemerintah
Mengoptimalkan Panas Bumi untuk Akselerasi Energi Terbarukan
Mengoptimalkan Panas Bumi untuk Akselerasi Energi Terbarukan
Pemerintah
Jurus KLH Atasi Polusi Udara Jabodetabek di Tengah Musim Kemarau
Jurus KLH Atasi Polusi Udara Jabodetabek di Tengah Musim Kemarau
Pemerintah
Dukung Swasembada, Pupuk Indonesia Perkuat Kolaborasi Sektor Energi Rendah Karbon
Dukung Swasembada, Pupuk Indonesia Perkuat Kolaborasi Sektor Energi Rendah Karbon
BUMN
Wujudkan Swasembada, Pupuk Indonesia Perkuat Kolaborasi Sektor Energi Rendah Karbon
Wujudkan Swasembada, Pupuk Indonesia Perkuat Kolaborasi Sektor Energi Rendah Karbon
BUMN
Mengapa Lamun Penting untuk Tangkal Perubahan Iklim?
Mengapa Lamun Penting untuk Tangkal Perubahan Iklim?
LSM/Figur
Ilmuwan Ungkap, Hidrogen Tersembunyi Bisa Pasok Energi 170.000 Tahun
Ilmuwan Ungkap, Hidrogen Tersembunyi Bisa Pasok Energi 170.000 Tahun
LSM/Figur
PBB: Hanya Aksi Emisi Tegas yang Bisa Pulihkan Ekonomi
PBB: Hanya Aksi Emisi Tegas yang Bisa Pulihkan Ekonomi
Pemerintah
Trump Batalkan Penghentian Proyek Tenaga Angin Raksasa di New York
Trump Batalkan Penghentian Proyek Tenaga Angin Raksasa di New York
Pemerintah
Menteri LH: RI Akan Minta Negara Maju Bantu Kelola Sampah Plastik
Menteri LH: RI Akan Minta Negara Maju Bantu Kelola Sampah Plastik
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau