Pemerintah Buka Peluang bagi Swasta Ciptakan Keberlanjutan Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menawarkan peluang bagi lembaga maupun perusahaan yang ingin berkolaborasi di bidang pendidikan.

Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek Irsyad Zamjani mengatakan, untuk memastikan keberlanjutan program pendidikan, bisa dengan mengintegrasikannya kepada program pemerintah.

"Salah satu caranya yang kami rekomendasikan adalah mengintegrasikan atau melakukan penyelarasan antara program yang dilakukan, program pemerintah," ujar Irsyad saat ditemui usai peluncuran buku "Kolaborasi untuk Negeri: Kontribusi Filantropi dalam mengakselerasi Agenda Pendidikan Indonesia" di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Baca juga: Pemerataan Mutu dan Kualitas Pendidikan Jadi Tantangan di Indonesia

Menurutnya, salah satu cara paling efektif adalah bagaimana dapat memasukkan program yang dimiliki lembaga maupun perusahaan untuk bisa menjadi bagian dari modul pemerintah.

Irsyad juga mengapresiasi sejumlah lembaga filantropi yang telah melakukan berbagai aksi positif, terutama di bidang pendidikan. 

Keberadaan lembaga filantropi ini dapat menjadi katalisator penggerak pendidikan di tengah masyarakat.

Apalagi, mereka memiliki fokus berbeda dan punya jangkauan luas, bisa membantu upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan maupun tantangan. 

"Kami membuka sangat lebar untuk praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di lapangan untuk mengintegrasikan dengan Kurikulum Merdeka. Saya rasa ini efektif dan berkelanjutan," tutur Irsyad.

Pentingnya kolaborasi

Dalam menjawab tantangan keberlanjutan program pendidikan yang sudah dilakukan sejumlah lembaga filantropi, penting dilakukan kolaborasi. 

Terutama bagi pemerintah daerah (pemda) sebagai tempat diterapkannya program atau kegiatan pendidikan itu.

"Melibatkan pemda, perlu engage secara benar-benar dengan pemda. Mereka yang punya sekolah-sekolah di daerah, kalau tidak melibatkan pemda memang agak susah," cetusnya. 

Baca juga: Peran Penting Filantropi dalam Transformasi Ekosistem Pendidikan Indonesia

Irsyad menjelaskan, pemerintah pusat kini juga terus berupaya melakukan advokasi ke pemerintah daerah.

Dengan menyelaraskan kebijakan pusat dengan daerah, harapannya program juga akan terintegrasi. 

"Pak Iwan Syahril (Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek) itu melakukan advokasi ke daerah-daerah untuk kampanye kebijakan kami di daerah," papar Irsyad. 

Sementara itu, Head Of Strategic Planning and Partnership Tanoto Foundation Aryanti Savitri menyampaikan, pendidikan berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan peran serta sektor swasta seperti korporasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga filantropi.

Kemitraan pemerintah dan swasta yang kuat dalam mengatasi berbagai aspek di sektor pendidikan akan mampu mempercepat peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan di Indonesia.

"Lima tahun terakhir ini kami mengikuti agenda pemerintah, kami sadar tidak bisa (semuanya) sendiri. Jadi kami kolaborasi, kami memperbarui strategi," tuntas Aryanti.