Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Hilirisasi Harus Dievaluasi, Perlu Peta Jalan Konsisten

Kompas.com - 31/07/2024, 21:58 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

“Pertama, pemerintah harus mempunyai roadmap. Misalnya dari hulu sampai ke hilir tadi. Dari bijih nikel, menjadi stainless, kemudian dari baterai listrik sampai ke mobil listrik,” tuturnya.

Terkait siapa investornya, Fahmy menilai baik investor asing maupun dalam negeri tidak masalah. Asalkan pabrik hilirisasi ada di Indonesia, sehingga nilai tambahnya juga tinggi.

“Lalu, harus melibatkan tenaga kerja Indonesia. Dan yang penting juga harus ada perjanjian untuk melakukan transfer teknologi. Jadi di baterai itu kan high-tech gitu ya. Maksudnya dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun, ada transfer teknologi sehingga tenaga kerja nantinya itu dari Indonesia semua,” terang Fahmy.

Baca juga: Punya Potensi Besar, ASEAN Ditargetkan Jadi Pusat Industri Hilirisasi

Selanjutnya, Fahmy juga mendorong agar para penambang diberikan insentif dan bisa melakukan hilirisasi.

“Dorong para penambang (Indonesia) agar naik kelas supaya dia bisa melakukan juga hiilisasi. Saya berharap para penambang tadi masuk juga ke smelter,” cetus Fahmy.

Dengan kebijakan yang ada saat ini, dan masih berubah-ubah, Fahmy menilai nilai tambah produksi hasil hilirisasi belum dikembangkan. Sehingga, Indonesia baru akan menjadi pasar bagi perusahaan-perusahaan asing.

“Nanti kita hanya dijadikan sebagai pasar saja. Kita enggak punya national brand dan seterusnya. Sebenarnya ini kesempatan,” ujar Fahmy.

“Jadi bukan menolak hilirisasi, kami dukung, tapi masih ada inkonsistensi kebijakan pemerintah, ini yang harus dikawal,” pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
Aktivis Desak Jepang dan Korsel Setop Impor Pelet Kayu dari RI karena Picu Deforestasi
LSM/Figur
IESR Perkirakan Ada Perbaikan di Second NDC, Tapi Tetap Tak Jawab Target Perjanjian Paris
IESR Perkirakan Ada Perbaikan di Second NDC, Tapi Tetap Tak Jawab Target Perjanjian Paris
LSM/Figur
Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun
Ekspor Sampah Plastik Inggris ke Negara Berkembang Naik 84 Persen dalam Setahun
Pemerintah
Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan
Menteri LH Soroti PNBP Lampaui Target, Masih Banyak Pelanggaran Lingkungan
Pemerintah
PBB Peringatkan 900 Juta Penduduk Miskin Terancam Krisis Iklim
PBB Peringatkan 900 Juta Penduduk Miskin Terancam Krisis Iklim
Pemerintah
Target Iklim Vatikan, Emisi Karbon Dipangkas 28 Persen Hingga 2035
Target Iklim Vatikan, Emisi Karbon Dipangkas 28 Persen Hingga 2035
Pemerintah
Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global
Pakar Peringatkan, Kredit Karbon Justru Hambat Target Iklim Global
LSM/Figur
Imbas Tekanan AS, PBB Tunda Keputusan Tarif Karbon Maritim
Imbas Tekanan AS, PBB Tunda Keputusan Tarif Karbon Maritim
Pemerintah
Terbesar di Pertamina, PLTS Zona Rokan Dorong Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Terbesar di Pertamina, PLTS Zona Rokan Dorong Efisiensi dan Pengurangan Emisi
Pemerintah
Penilaian Adipura, Hampir Semua Wilayah Masih Masuk Kategori Kota Kotor
Penilaian Adipura, Hampir Semua Wilayah Masih Masuk Kategori Kota Kotor
Pemerintah
Menteri LH: Bagaimana Tidak Hujan Mikroplastik, Semua Sampah Ditumpuk
Menteri LH: Bagaimana Tidak Hujan Mikroplastik, Semua Sampah Ditumpuk
Pemerintah
PGE Ulubelu Gandeng BKKBN untuk Wujudkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak
PGE Ulubelu Gandeng BKKBN untuk Wujudkan Lingkungan Sehat dan Ramah Anak
BUMN
Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia
Responsible Mining Jadi Kunci Masa Depan Tambang Indonesia
Swasta
Hak atas Air: Menegakkan Keadilan di Tengah Krisis
Hak atas Air: Menegakkan Keadilan di Tengah Krisis
Pemerintah
Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas
Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau