Pengamat: Hilirisasi Harus Dievaluasi, Perlu Peta Jalan Konsisten
“Pertama, pemerintah harus mempunyai roadmap. Misalnya dari hulu sampai ke hilir tadi. Dari bijih nikel, menjadi stainless, kemudian dari baterai listrik sampai ke mobil listrik,” tuturnya.
Terkait siapa investornya, Fahmy menilai baik investor asing maupun dalam negeri tidak masalah. Asalkan pabrik hilirisasi ada di Indonesia, sehingga nilai tambahnya juga tinggi.
“Lalu, harus melibatkan tenaga kerja Indonesia. Dan yang penting juga harus ada perjanjian untuk melakukan transfer teknologi. Jadi di baterai itu kan high-tech gitu ya. Maksudnya dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun, ada transfer teknologi sehingga tenaga kerja nantinya itu dari Indonesia semua,” terang Fahmy.
Baca juga: Punya Potensi Besar, ASEAN Ditargetkan Jadi Pusat Industri Hilirisasi
Selanjutnya, Fahmy juga mendorong agar para penambang diberikan insentif dan bisa melakukan hilirisasi.
“Dorong para penambang (Indonesia) agar naik kelas supaya dia bisa melakukan juga hiilisasi. Saya berharap para penambang tadi masuk juga ke smelter,” cetus Fahmy.
Dengan kebijakan yang ada saat ini, dan masih berubah-ubah, Fahmy menilai nilai tambah produksi hasil hilirisasi belum dikembangkan. Sehingga, Indonesia baru akan menjadi pasar bagi perusahaan-perusahaan asing.
“Nanti kita hanya dijadikan sebagai pasar saja. Kita enggak punya national brand dan seterusnya. Sebenarnya ini kesempatan,” ujar Fahmy.
“Jadi bukan menolak hilirisasi, kami dukung, tapi masih ada inkonsistensi kebijakan pemerintah, ini yang harus dikawal,” pungkasnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
