Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Hilirisasi Harus Dievaluasi, Perlu Peta Jalan Konsisten

Kompas.com - 31/07/2024, 21:58 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pelaksanaan hilirisasi di Indonesia belum berjalan dengan maksimal.

“Sejauh ini kalau kita kembalikan ke tujuan hilirisasi, yang pertama itu kan menaikkan nilai tambah. Kedua menciptakan ekosistem. Nah, kalau mengacu pada dua tujuan itu saya kira belum berhasil sama sekali,” ujar Fahmy saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Ia menjelaskan, terdapat beberapa poin yang menjadi bukti bahwa hilirisasi saat ini belum memberikan hasil dan keuntungan maksimal seperti yang sering digaungkan pemerintah.

Baca juga: Energi Fosil Bikin Program Hilirisasi dan Bebas Emisi Tak Koheren

Pertama, tingkat pengolahan hilirisasi saat ini masih berada pada posisi tahap awal, dan ke depannya masih harus terus didorong agar bisa membangun ekosistem industri di Indonesia.

“Itu masih tahap awal sekali, dan itu (hilirisasi) masih perlu diperbaiki, perlu didorong. Karena dalam hilirisasi itu nantinya akan jadi industrialisasi dari hulu sampai hilir,” jelas dia.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!
Kompas.id
Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Dengan terciptanya ekosistem industrialisasi, barulah akan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

“Sekarang masih jauh sepertinya,” imbuh Fahmy.

Lebih menguntungkan asing

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan hilirisasi masih lebih dominan menguntungkan negara lain, terutama China.

“Selama ini kan insentif besar-besaran diberikan pada investor China. Teknologi bertahun-tahun misalnya, insentif fiskal dan sebagainya. Sehingga mestinya itu menjadi pemasukan, tax-nya itu jadi berkurang. Itu juga mengurangi nilai tambah,” papar Fahmy.

Baca juga: Hilirisasi Nikel Berdampak Serius terhadap Masyarakat Maluku Utara

Perusahaan-perusahaan hilirisasi nikel yang membangun smelter kebanyakan dari China. Sehingga, keuntungan terbesar masih sebagian besar diterima oleh Negeri Tirai Bambu itu.

Bukti lainnya, karena perusahaan hilirisasi rata-rata berasal dari China, maka tenaga kerjanya pun sebagian besar didatangkan dari negara tersebut.

Dengan demikian, salah satu tujuan utama hilirisasi yang disebut membuka banyak lapangan kerja, belum bisa tercapai.

Apalagi, dalam sejumlah survei, temuan di lapangan menunjukkan daerah-daerah tempat hilirisasi masih miskin dengan kesenjangan yang tinggi.

“Kami juga menemukan tadi ternyata di Maluku Utara itu kemiskinannya masih tinggi. Lapangan pekerjaan juga masih kecil. Artinya hilirisasi tadi itu belum memberikan nilai tambah yang tinggi,” Fahmy.

Perlu evaluasi dan peta jalan konsisten

Terkait implementasi hilirisasi ke depannya, kata Fahmy, pemerintah harus memiliki peta jalan yang jelas, konsisten, dan menguntungkan dalam negeri.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Cegah Banjir di Jabodetabek, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam
Pemerintah
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Lingkungan Kotor dan Banjir Picu Leptospirosis, Pakar: Ini Bukan Hanya Soal Tikus
Swasta
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
Hijaukan Pesisir, KAI Logistik Tanam 2.000 Mangrove di Probolinggo
BUMN
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Kematian Lansia akibat Gelombang Panas Melonjak 85 Persen Sejak 1990-an
Pemerintah
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Larangan Plastik Segera dan Serentak Hemat Uang 8 Triliun Dolar AS
Pemerintah
Digitalisasi Bisa Dorong Sistem Pangan Berkelanjutan
Digitalisasi Bisa Dorong Sistem Pangan Berkelanjutan
LSM/Figur
Lama Dilindungi Mitos, Bajing Albino Sangihe Kini Butuh Proteksi Tambahan
Lama Dilindungi Mitos, Bajing Albino Sangihe Kini Butuh Proteksi Tambahan
LSM/Figur
Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global
Melonjaknya Harga Minyak Bisa Percepat Transisi Energi Hijau Global
Pemerintah
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
5 Warga Yogyakarta Meninggal akibat Leptospirosis, Dinkes Perkuat Deteksi dan Survei Lingkungan
Pemerintah
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
Ekowisata Lumba-lumba Bisa Untungkan Warga, tapi Perlu Rambu-rambu
LSM/Figur
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Gula dan Minyak Goreng Juga Sumber Emisi, Industri Perlu Hitung Dampaknya
Swasta
Cegah Banjir, Pemprov DKI Siagakan Pasukan Oranye untuk Angkut Sampah Sungai
Cegah Banjir, Pemprov DKI Siagakan Pasukan Oranye untuk Angkut Sampah Sungai
Pemerintah
Greenpeace: Hujan Juli Bukan Anomali, Tanda Krisis Iklim karena Energi Fosil
Greenpeace: Hujan Juli Bukan Anomali, Tanda Krisis Iklim karena Energi Fosil
Pemerintah
Anoa dan Babirusa Buktikan, Pulau Kecil Kunci Jaga Keanekaragaman
Anoa dan Babirusa Buktikan, Pulau Kecil Kunci Jaga Keanekaragaman
LSM/Figur
Triwulan I 2025, BRI Catat Pembiayaan Hijau Capai Rp 89,9 Triliun
Triwulan I 2025, BRI Catat Pembiayaan Hijau Capai Rp 89,9 Triliun
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau