Baru 10 Persen Luas Padang Lamun di RI yang Tervalidasi

KOMPAS.com - Padang lamun berpotensi besar menjadi tulang punggung karbon biru di Indonesia. Akan tetapi, baru sedikit yang tervalidasi.

Direktur Mangrove Ecosystem Restoration Alliance (MERA) Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Imran Amin mengatakan, luas padang lamun di Indonesia diprediksi mencapai 1,8 juta hektare menurut citra satelit.

Angka tersebut setara dengan sekitar 11 persen dari total luas padang lamun di dunia.

Baca juga: Mangrove dan Padang Lamun Berpotensi Jadi Gudang Karbon Biru RI

Dia menuturkan, padang lamun menjadi ekosistem yang sangat penting untuk karbon biru. Pasalnya, ekosistem padang lamun mampu menyimpan karbon yang lebih besar bila dibandingkan vegetasi di daratan.

"Permasalahan kita adalah tidak semua luasan (padang) lamun yang kita punya itu sudah tervalidasi oleh pemerintah," kata Imran dalam Lestari Summit 2024 di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

KG Media berkolaborasi dengan mitra seperti BRI, Astra, PLN, dan Pertamina untuk mendukung kesuksesan Lestari Summit 2024.

Imran menuturkan, hanya 10 persen dari padang lamun yang baru tervalidasi. Hal tersebut dapat menghambat implementasi karbon biru di Indonesia.

Baca juga: Kembangkan Ekonomi Biru, Data Padang Lamun Mutlak Diperlukan

Dia menambahkan, pengembangan karbon biru ke depan perlu mengupayakan penguatan sistem database untuk padang lamun.

"Agar data-data yang ada itu bisa divalidasi semuanya sehingga ke depannya hitungan karbon kita khusus untuk karbon biru bisa menjadi lebih valid," ujar Imran.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Hafizt mengatakan, pendataan padang lamun nasional membutuhkan kolaborasi pemangku kepentingan.

Baca juga: Jaga Padang Lamun Penting untuk Konservasi Dugong

"Kolaboratif data itu seperti ini, data itu saya yakin di daerah itu mengambil, apalagi di universitas ada dari skripsi, dari tesis dan disertasi, tersebar. Jadi entah mungkin dihimpun oleh wali data," kata Hafizt dalam diskusi daring, Rabu (17/7/2024), sebagaimana dilansir Antara.

Dia menjelaskan wali data berperan mengumpulkan data yang tersebar dari pemerintah daerah, lembaga di luar pemerintah, universitas, asosiasi, pusat data padang lamun global, dan berbagai proyek terkait dengan ekosistem perairan itu.

Kolaborasi pendataan dapat membangun model empiris untuk data padang lamun nasional demi menghasilkan estimasi lebih akurat terkait dengan kondisi, terutama untuk mendukung penghitungan potensi penyimpanan karbon.

Baca juga: Pemetaan Lamun dan Pengurangan Emisi Karbon