Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kebijakan yang Gagal dalam Mencegah Perubahan Iklim

Kompas.com, 26 Agustus 2024, 12:19 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Analisis dari Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change menemukan sebagian besar kebijakan iklim gagal mengurangi emisi secara signifikan sehingga tak banyak membantu menghentikan perubahan iklim.

Hasil analisis ini pun menunjukkan bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk mengidentifikasi cara-cara yang benar-benar dapat mengubah keadaan tersebut.

Mengutip New Scientist, Minggu (24/8/2024) kesimpulan itu berdasarkan pada hasil analisis terhadap 1500 kebijakan iklim di 41 negara di enam benua yang diberlakukan antara tahun 1998 hingga 2022.

Dalam analisis ini, tim peneliti menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi momen-momen ketika emisi suatu negara turun secara signifikan lalu membandingkannya dengan kelompok kontrol negara lain yang tidak termasuk dalam daftar analisis.

Baca juga: Selain Berdampak Lingkungan, Perubahan Iklim Tingkatkan Tren Penyakit

Peneliti menemukan 69 momen emisi dan membandingkannya lagi dengan basis data yang disusun Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang melacak jenis kebijakan iklim apa yang diberlakukan saat itu.

Secara keseluruhan peneliti menemukan sebagian besar kebijakan iklim tidak mencapai tingkat keberhasilan yang mendekati.

"Kami memiliki banyak kebijakan di luar sana yang belum menghasilkan pengurangan emisi yang besar, dan lebih banyak kebijakan tidak selalu berarti hasil yang lebih baik," kata Nicolas Koch di Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change.

Kegagalan Kebijakan

Banyak kebijakan yang gagal karena terlalu spesifik. Misalnya, pemerintah dapat menyubsidi pembelian mobil listrik baru, tetapi sebagian besar mobil di jalan bukanlah mobil listrik, jadi dampaknya minimal.

Hal ini membuat peneliti menyimpulkan bahwa alat kebijakan yang paling sering digunakan yaitu subsidi dan regulasi saja tidak cukup.

"Hanya jika dikombinasikan dengan instrumen berbasis harga seperti harga karbon, pajak energi maka bisa menghasilkan pengurangan emisi yang substansial," papar Koch.

Baca juga: Google Kembangkan Satelit untuk Lacak Emisi Metana yang Sumbang Perubahan Iklim

Dengan kata lain, orang hanya mengurangi emisi jika hal itu akan menguras dompet mereka.

Marion Dumas di London School of Economics and Political Science, Inggris menambahkan penelitian baru ini bisa berguna bagi para pembuat kebijakan meski metode tim tersebut tidak sepenuhnya menangkap realitas intervensi kebijakan.

Itu lantaran metode tersebut melihat tren emisi atau hasil terlebih dahulu kemudian mundur untuk menemukan jawabannya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Waspada Bias Gender dalam Interaksi Manusia dan AI
Waspada Bias Gender dalam Interaksi Manusia dan AI
LSM/Figur
IPB University Raih Peringkat 48 Global Bidang Agriculture & Forestry versi QS WUR
IPB University Raih Peringkat 48 Global Bidang Agriculture & Forestry versi QS WUR
Pemerintah
Hujan di Indonesia Diprediksi hingga Akhir Maret 2026, Panas Masih Mengintai
Hujan di Indonesia Diprediksi hingga Akhir Maret 2026, Panas Masih Mengintai
Pemerintah
Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan
Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan
Pemerintah
Konservasionis Orangutan Birute Galdikas Meninggal, Ingin Dimakamkan di Kalteng
Konservasionis Orangutan Birute Galdikas Meninggal, Ingin Dimakamkan di Kalteng
Pemerintah
Tapak Tilas Kejayaan Tanggulangin, Sentra Tas yang Jadi Incaran Pejabat dan Turis
Tapak Tilas Kejayaan Tanggulangin, Sentra Tas yang Jadi Incaran Pejabat dan Turis
Swasta
Kapan Permintaan Minyak Bumi Global Mencapai Puncak?
Kapan Permintaan Minyak Bumi Global Mencapai Puncak?
Swasta
BRIN Temukan Spesies Tanaman Endemik Baru Mirip Lidah Kucing di Sumut
BRIN Temukan Spesies Tanaman Endemik Baru Mirip Lidah Kucing di Sumut
Pemerintah
Punya Potensi EBT Besar, NTT Percepat Transisi Energi
Punya Potensi EBT Besar, NTT Percepat Transisi Energi
Pemerintah
Karhutla Awal 2026 Naik Dibandingkan Tahun El Nino 2019 dan 2023, Ada Apa?
Karhutla Awal 2026 Naik Dibandingkan Tahun El Nino 2019 dan 2023, Ada Apa?
Pemerintah
Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Berpolusi di Dunia 2025 Versi IQAir
Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Berpolusi di Dunia 2025 Versi IQAir
LSM/Figur
Indonesia Butuh Lebih dari Sekadar WFH, Ahli Jelaskan Alasannya
Indonesia Butuh Lebih dari Sekadar WFH, Ahli Jelaskan Alasannya
LSM/Figur
Polusi Plastik Mulai Cemari Hutan Dunia
Polusi Plastik Mulai Cemari Hutan Dunia
LSM/Figur
Bisakah Kebun Kelapa Sawit Jadi Hutan Lagi? Ini Penjelasan KLH Soal Reforestasi
Bisakah Kebun Kelapa Sawit Jadi Hutan Lagi? Ini Penjelasan KLH Soal Reforestasi
Pemerintah
Ini Negara dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia 2025, Ada Pakistan
Ini Negara dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia 2025, Ada Pakistan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau