KOMPAS.com - Dekarbonisasi sistem energi di era transisi energi bisa menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
Oleh karenanya, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang dibutuhkan.
Guna menyambut potensi tersebut, lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah menyiapkan dukungan kebijakan yang strategis.
Baca juga: Transisi Energi Berkeadilan Ciptakan 96.000 Lapangan Kerja di 3 Provinsi Batu Bara
Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, peran lembaga pendidikan seperti sekolah vokasi, sekolah tinggi, dan universitas, menjadi penting.
Sebagai contoh, sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan jurusan otomotif kendaraan ringan dapat mulai beralih untuk mempelajari industri kendaraan listrik.
Atau sekolah vokasi dengan jurusan teknik bangunan dapat mempelajari konsep bangunan hijau.
Selain itu, dibutuhkan puluhan ribu teknisi terampil untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan standar yang tinggi dalam beberapa tahun mendatang.
"Pemerintah juga diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi program studi baru yang berbasis pada kebutuhan-kebutuhan keahlian untuk mendukung transisi energi, yang saat ini masih sangat terbatas di Indonesia," kata Fabby dalam webinar bertajuk Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD): Menakar Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Proses Transisi Energi, Selasa (27/8/2024), sebagaimana dilansir dari siaran pers.
Baca juga: 10 Negara dengan Transisi Energi Terbaik di Dunia
Di sisi lain, Fabby menyoroti fenomena tingginya tingkat pengangguran terbuka yang didominasi oleh kelompok usia 15-24 tahun atau Generasi Z.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada kelompok umur tersebut mencapai 3,5 juta jiwa dari total 7,2 juta pengangguran terbuka per Februari 2024.
Dia menekankan, lapangan pekerjaan yang tercipta dari proses transisi energi akan membutuhkan SDM yang berdaya saing tinggi, mempunyai keahlian dan sertifikasi khusus.
IESR turut mendorong pemerintah untuk mempersiapkan SDM di Indonesia melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta mempererat koordinasi antar kementerian terkait.
Ada lima strategi yang ditawarkan IESR untuk memastikan SDM di Indonesia memiliki daya saing tinggi di era transisi energi.
Baca juga: Transisi Energi Jadi Bagian Penting Capai SDGs
Pertama, mengidentifikasi keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk transisi energi serta merumuskan strategi yang terarah untuk mengembangkan keahlian, keterampilan, dan kapasitas tenaga kerja terampil yang dibutuhkan.
Kedua, meningkatkan anggaran untuk membangun fasilitas pelatihan, pendidikan dan sertifikasi teknologi energi bersih.
Ketiga, meningkatkan koordinasi antara pembuat kebijakan terkait transisi energi dan instansi yang bertanggung jawab pada penyiapan tenaga kerja dan ahli-ahli profesional.
Keempat, menyiapkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk pekerja dari sektor energi fosil agar dapat menguasai pekerjaan di sektor energi bersih dan dapat beralih di saat transisi energi mulai terjadi.
Kelima, memfasilitasi peralihan pekerjaan untuk mengurangi potensi pengangguran akibat transisi energi dengan menggunakan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.
Baca juga: Youth Climate Conference 2024, Anak Muda Dorong Transisi Energi
Ahmad Khulaemi, Widyaiswara Ahli Madya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, pihaknya melakukan dua strategi peningkatan kualitas SDM yaitu pelatihan dan sertifikasi.
Misalnya pelatihan audit energi yang mencakup bidang ketenagalistrikan, mekanik beserta bangunan. Pada 2023, sekitar 189 orang auditor energi telah tersertifikasi.
Selain itu, adanya program Patriot dan Gerilya. Program tersebut mengenalkan generasi muda terutama mahasiswa tingkat akhir terhadap berbagai jenis energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan air.
Dia menambahkan, selain itu ada empat program prioritas nasional Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) tahun 2024.
Keempat program tersebut yakni diklat untuk PLTS, diklat untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), diklat Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL), dan diklat konversi sepeda motor listrik.
"Tidak hanya itu, kami tengah menyusun rencana program pelatihan masyarakat pada tahun anggaran 2025 serta mengembangkan program diklat bagi industri serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di sektor energi terbarukan," kata Ahmad.
Baca juga: Rantai Pasok Mineral Kritis dalam Transisi Ekonomi Hijau
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya