Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 6 September 2024, 17:30 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerukan sinyaling harga karbon di level internasional.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (6/9/2024) yang dipantau secara daring.

"Saat ini kami masih melihat banyaknya perbedaan harga karbon yang diimplementasikan," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Indonesia Ekspor Listrik Rendah Karbon 3,4 GW ke Singapura

Sri Mulyani menyampaikan, sinyal harga karbon di level internasional sangat penting untuk mengukur penyerapan karbon dari alam.

Penyerapan karbon dari alam tersebut mencakup sektor yang penting seperti kehutanan maupun lautan.

Dengan adanya sinyal harga karbon, hal tersebut dapat menjadi sinyal bagi banyak pihak, termasuk sektor swasta.

Selain itu, sinyal harga karbon dapat bermanfaat tak hanya bagi domestik, melainkan internasional.

Baca juga: Sektor Agribisnis Jadi Solusi dalam Penyediaan Bahan Mentah Rendah Karbon

Sri Mulyani menambahkan, Indonesia memiliki potensi penangkapan karbon yang besar dari sektor kehutanan dan lautan untuk implementasi perdagangan karbon.

"Kami saat ini terus bekerja dan mengelaborasi implementasi perdagangan karbon internasional," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan nilai transaksi di Bursa Karbon Indonesia mencapai Rp 37,04 miliar per 31 Juli 2024.

Rincian nilai transaksinya yakni 26,73 persen di pasar reguler, 23,19 persen di pasar negosiasi, 49,89 persen di pasar lelang, dan 0,18 persen di marketplace.

Baca juga: McKinsey Soroti Tantangan Penangkapan Karbon dan Pemanfaatan Hidrogen Bersih

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi mengatakan, sejak diluncurkan pada 26 September 2023, Bursa Karbon Indonesia telah dimanfaatkian 70 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 613.541 ton ekuivalen karbon dioksida.

Dia memastikan, potensi Bursa Karbon Indonesia masih sangat besar dengan mempertimbangkan 3.864 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI).

"Dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan," ujar Inarno, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: PLN Mulai Operasikan PLTGU Tambak Lorok yang Rendah Emisi Karbon

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Bappenas Perkuat Penilaian SDGs Action Awards, Soroti Praktik Baik Berdampak Nyata
Bappenas Perkuat Penilaian SDGs Action Awards, Soroti Praktik Baik Berdampak Nyata
Pemerintah
Menyusuri Perjalanan 5 Dekade Mitsubishi Power Menerangi Nusantara
Menyusuri Perjalanan 5 Dekade Mitsubishi Power Menerangi Nusantara
BrandzView
Tak Hanya Pembangkit, Transisi Energi juga Butuh Jaringan dan Penyimpanan Daya
Tak Hanya Pembangkit, Transisi Energi juga Butuh Jaringan dan Penyimpanan Daya
Pemerintah
CSO Global Tunjukkan Optimisme Terhadap Tren Keberlanjutan Dunia
CSO Global Tunjukkan Optimisme Terhadap Tren Keberlanjutan Dunia
Pemerintah
LinkedIn: Akses Perempuan terhadap Karier Hijau Masih Terbatas
LinkedIn: Akses Perempuan terhadap Karier Hijau Masih Terbatas
Pemerintah
Krisis Asia-Pasifik Meningkat, UNDP Dorong Keamanan Berbasis Pembangunan
Krisis Asia-Pasifik Meningkat, UNDP Dorong Keamanan Berbasis Pembangunan
Pemerintah
Melihat Upaya Singapura Manfaatkan Energi Terbarukan di Tengah Keterbatasan Lahan
Melihat Upaya Singapura Manfaatkan Energi Terbarukan di Tengah Keterbatasan Lahan
Pemerintah
Sulteng Masuk 3 Besar Nasional, Investasi Jadi Penggerak Ekonomi Berkelanjutan
Sulteng Masuk 3 Besar Nasional, Investasi Jadi Penggerak Ekonomi Berkelanjutan
Pemerintah
Eropa Masuki Era Pemasaran Hijau, Seperti Apa?
Eropa Masuki Era Pemasaran Hijau, Seperti Apa?
Pemerintah
Ancaman Perubahan Iklim, 96 Persen Terumbu Karang Terancam Punah pada 2075
Ancaman Perubahan Iklim, 96 Persen Terumbu Karang Terancam Punah pada 2075
Pemerintah
PBB: Dunia Harus Pangkas Emisi 18 Persen dalam Empat Tahun untuk Selamatkan Bumi
PBB: Dunia Harus Pangkas Emisi 18 Persen dalam Empat Tahun untuk Selamatkan Bumi
Pemerintah
Permintaan Green Skills Global Naik Dua Kali Lipat dari Ketersediaan Tenaga Kerja
Permintaan Green Skills Global Naik Dua Kali Lipat dari Ketersediaan Tenaga Kerja
Pemerintah
Perubahan Iklim Perparah Pencemaran Limbah Tambang Beracun di Wilayah Pesisir
Perubahan Iklim Perparah Pencemaran Limbah Tambang Beracun di Wilayah Pesisir
Pemerintah
Dorong Lapangan Kerja dan Teknologi, Bank Dunia Resmikan Strategi Digital Global
Dorong Lapangan Kerja dan Teknologi, Bank Dunia Resmikan Strategi Digital Global
Pemerintah
Singapura Gelontorkan 75 Juta Dollar Singapura untuk Dekarbonisasi Listrik
Singapura Gelontorkan 75 Juta Dollar Singapura untuk Dekarbonisasi Listrik
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau