Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Potensi Laut RI Melimpah, Tapi Baru Sumbang 7,9 Persen PDB

Kompas.com - 06/09/2024, 19:25 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan meski sekitar 70 persen wilayah Indonesia lautan, namun kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sangat rendah.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Marves, Firman Hidayat menyatakan, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional masih minim, hanya 7,9 persen.

“Kontribusi sektor maritim hanya 7,9 persen terhadap PDB nasional. Dan jika kita melihat pertumbuhan PDB maritim, selama lima tahun terakhir hanya tumbuh sekitar 2 persen, sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5 persen,” ujar Firman, Jumat (6/9/2024).

Baca juga: Indonesia Akan Tambah 2 Kapal Riset Baru, Dorong Studi Kelautan

Ia menilai, meski Indonesia memiliki potensi melimpah, pemanfaatan sektor maritim masih kurang signifikan dan masih sangat kurang dikembangkan.

Adapun dari 7,9 persen, pemerintah menargetkan dapat meningkatkan kontribusi ini menjadi 15 persen pada 2045. 

Rendahnya industri pengolahan sektor maritim

Menurut Firman, dengan kekayaan sumber daya laut seperti ikan, rumput laut, terumbu karang, hingga energi terbarukan laut, seharusnya sektor maritim mampu menyumbang angka ekonomi hingga 70 persen dari PDB nasional.

“Namun, jika kita melihat lebih dalam pada subsektor di PDB maritim, salah satu kontribusi terendah sebenarnya berasal dari industri pengolahan maritim,” sambungnya.

Baca juga: Susun Target Iklim Kedua, RI Masukkan Sektor Kelautan dalam Second NDC

Sebagai contoh, Indonesia punya area yang luas dan cocok untuk budidaya rumput laut, bahkan terbesar kedua di dunia. Namun, yang dimanfaatkan baru sekitar 1 persen dari area tersebut.

Padahal, dari rumput laut, industri pengolahan bisa menghasilkan bio-plastik yang mengurangi masalah polusi, hingga memproduksi bahan bakar nabati untuk mengatasi krisis energi.

“Dan jika kita melihat lagi pada subsektor maritim, untuk energi terbarukan dari laut kontribusinya masih nol,” ujar Firman.

Hal ini, kata dia, di antaranya disebabkan juga karena faktor rendahnya eksplorasi dan pemetaan area laut Indonesia. Terkini, baru sekitar 19 persen area laut yang sudah terpetakan.

Baca juga: Nilai Strategis Data Spasial Laut

Oleh karena itu, Firman menegaskan prioritas Pemerintah Indonesia ke depan adalah untuk mengeksplorasi dan memahami lebih banyak tentang lautan.

“Kita perlu menggunakan teknologi dan sensor untuk memantau semua data dari lautan, agar  bisa lebih memahami dan mengetahui potensi sejati sumber daya laut,” pungkasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dukung Dunia Pendidikan, BRI Peduli Salurkan Bantuan Rp 500 Juta kepada SDN di Bogor
Dukung Dunia Pendidikan, BRI Peduli Salurkan Bantuan Rp 500 Juta kepada SDN di Bogor
BUMN
Riset: Tips Jitu Percepat Transisi Energi adalah Kolab dengan China
Riset: Tips Jitu Percepat Transisi Energi adalah Kolab dengan China
LSM/Figur
Lewat Label 'Kota Kotor', KLH Dorong Perbaikan Pengelolaan Sampah
Lewat Label "Kota Kotor", KLH Dorong Perbaikan Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Pertamina Port Logistik Gelar Aksi Transplantasi Terumbu Karang dan Pembersihan Sampah di Kepulauan Seribu
Pertamina Port Logistik Gelar Aksi Transplantasi Terumbu Karang dan Pembersihan Sampah di Kepulauan Seribu
BUMN
Bank Lokal Ternyata Lebih Tangguh dan Bermanfaat dalam Krisis Iklim
Bank Lokal Ternyata Lebih Tangguh dan Bermanfaat dalam Krisis Iklim
Swasta
Konsep Baru Adipura: Yang Gagal Kelola Sampah Bakal Dapat Predikat Kota Kotor
Konsep Baru Adipura: Yang Gagal Kelola Sampah Bakal Dapat Predikat Kota Kotor
Pemerintah
Transparansi ESG Jadi Sorotan Baru Dunia Usaha, Bagaimana di Tanah Air?
Transparansi ESG Jadi Sorotan Baru Dunia Usaha, Bagaimana di Tanah Air?
Swasta
Pantau Konsumsi Energi AI, IEA Resmikan Observatorium Khusus
Pantau Konsumsi Energi AI, IEA Resmikan Observatorium Khusus
Pemerintah
KKP Minta Komdigi 'Take Down' Situs Jual Beli Pulau Indonesia
KKP Minta Komdigi "Take Down" Situs Jual Beli Pulau Indonesia
Pemerintah
Dorong Logistik Berkelanjutan, KAI Logistik Tanam 500 Mangrove
Dorong Logistik Berkelanjutan, KAI Logistik Tanam 500 Mangrove
BUMN
KKP Bantah Isu 4 Pulau di Anambas Dijual di Situs Internasional
KKP Bantah Isu 4 Pulau di Anambas Dijual di Situs Internasional
Pemerintah
Studi Baru Sebut Larangan Kantong Plastik Ampuh Kurangi Penggunaan
Studi Baru Sebut Larangan Kantong Plastik Ampuh Kurangi Penggunaan
LSM/Figur
Kompleksitas Sawit di Tesso Nilo adalah Buah Ketidaktegasan Pemerintah
Kompleksitas Sawit di Tesso Nilo adalah Buah Ketidaktegasan Pemerintah
Pemerintah
Komisi Eropa Berencana Batalkan Penyusunan Regulasi Anti-Greenwashing
Komisi Eropa Berencana Batalkan Penyusunan Regulasi Anti-Greenwashing
Pemerintah
Lawan Krisis Iklim, BRIN Genjot Pemuliaan Tanaman Buah Pakai Speed Breeding
Lawan Krisis Iklim, BRIN Genjot Pemuliaan Tanaman Buah Pakai Speed Breeding
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau