Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Akan Tambah 2 Kapal Riset Baru, Dorong Studi Kelautan

Kompas.com - 20/05/2024, 07:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sedang membangun dua kapal riset dengan kecanggihan teknologi, untuk memperkuat penelitian laut dalam di Indonesia.

Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN Mego Pinandito mengatakan, saat ini masih ada empat kapal riset aktif yang dimiliki oleh BRIN.

Namun, untuk melakukan riset kegiatan laut dalam, Indonesia memerlukan kapal riset yang lebih canggih dan baru.

"Saat ini sedang dilakukan perencanaan pengadaan kapal. Ada dua kapal yang masih dalam masa pengadaan untuk mendukung kegiatan riset laut dalam,” ujar Mego.

Baca juga: Konservasi Laut, Pupuk Kaltim Turunkan 6.882 Terumbu Karang Sejak 2011

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), BRIN, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Nusa Dua, Bali, Rabu (15/5/2024).

Konferensi Pers ini merupakan peresmian Ekspedisi laut di Indonesia antara OceanX, periset BRIN, perguruan tinggi, dan lembaga terkait lainnya.

Kapal baru untuk riset kelautan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengelolaan Armada Kapal Riset BRIN Nugroho Dwi Hananto menyampaikan bahwa saat ini ada lima kapal riset yang sedang dikelola.

“Ada dua kapal yang sedang dibangun, masih dalam masa tender (open international tender)," ujarnya.

Dua kapal riset itu berupa kapal penjelajah samudera ke laut lepas dengan kedalaman mencapai 10.000 meter dan kapal riset penjelajah pesisir untuk melakukan riset di pesisir di muara sungai, teluk, hingga landasan benua.

Baca juga: Konektivitas Laut dan Atmosfer Berperan dalam Perubahan Iklim

BRIN menyiapkan kedua kapal itu untuk melakukan empat tema riset utama. Pertama, geosains kelautan untuk melihat secara aktif bawah laut, sumber mineral, sumber migas, gunung api bawah laut, hingga potensi tsunami bawah laut. 

Kedua, untuk melihat interaksi antara laut dan atmosfer, antara samudera dan atmosfer, serta oseanografi. Melihat aspek kolam air dan interaksinya dengan atmosfer, serta melihat bagaimana pengaruh laut dan atmosfer pada iklim regional dan global.

Ketiga, untuk penelitian biodiversitas dan stock assessment ikan. Melihat biodiversitas terkait jenis, proses hidup, daur hidup, dan bagaimana memanfaatkannya secara berkelanjutan. Lalu  keempat adalah hidrotropi atau pemetaan lantai.

Program kerjasama

Saat ini, pemerintah tengah menjalankan program kerja sama dengan badan usaha. Program ini dibuat untuk pengelolaan dan pembangunan armada kapal riset nasional.

Baca juga: Tinggi Muka Laut RI Naik Hingga 1,2 Sentimeter per Tahun karena Perubahan Iklim

“Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengembangan bisnis riset industri pesisir, laut, dan samudera berbasis kapal riset. Dalam kerja sama tersebut, BRIN memfokuskan pengembangan penelitian kelautan yang mendukung pemetaan wilayah laut lebih detail," tambahnya.

Lebih lanjut, Mego menyampaikan bahwa BRIN membuka peluang untuk mendanai riset-riset di bidang kelautan, baik untuk periset BRIN maupun entitas selain BRIN.

Program itu terbuka kepada seluruh komunitas riset Indonesia, ilmuwan, universitas, industri, dan pihak terkait lainnya, setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan.

 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Menteri LH Kritik Ekspansi Lahan Sawit yang Hilangkan Keanekaragaman Hayati
Menteri LH Kritik Ekspansi Lahan Sawit yang Hilangkan Keanekaragaman Hayati
Pemerintah
KLH Awasi 5 Perusahaan, Diduga Buang Limbah yang Cemari Sungai Brantas
KLH Awasi 5 Perusahaan, Diduga Buang Limbah yang Cemari Sungai Brantas
Pemerintah
Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia
Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia
Pemerintah
KKP Setop Kerja Sama dengan Vietnam Imbas Maraknya Penjualan Benih Lobster Ilegal
KKP Setop Kerja Sama dengan Vietnam Imbas Maraknya Penjualan Benih Lobster Ilegal
Pemerintah
Dampak Pemanasan Global, Turbulensi di Udara Makin Meningkat
Dampak Pemanasan Global, Turbulensi di Udara Makin Meningkat
Pemerintah
Deforestasi Renggut Nyawa 500.000 Orang dalam Dua Dekade Terakhir
Deforestasi Renggut Nyawa 500.000 Orang dalam Dua Dekade Terakhir
Pemerintah
Terapkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, BCA Expo 2025 Pangkas Emisi Karbon 18,1 Ton
Terapkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, BCA Expo 2025 Pangkas Emisi Karbon 18,1 Ton
Swasta
Cat Mobil Berperan dalam Pemanasan Kota, Kok Bisa?
Cat Mobil Berperan dalam Pemanasan Kota, Kok Bisa?
Pemerintah
Produksi Pangan Dunia Cukup, tapi Banyak yang Tak Sampai ke Masyarakat
Produksi Pangan Dunia Cukup, tapi Banyak yang Tak Sampai ke Masyarakat
LSM/Figur
99.032 Hektare Hutan dan Lahan Kebakaran, Terbanyak di NTT dan Sumut
99.032 Hektare Hutan dan Lahan Kebakaran, Terbanyak di NTT dan Sumut
Pemerintah
EFT sebagai Jalan Baru Menuju Keadilan Ekologis
EFT sebagai Jalan Baru Menuju Keadilan Ekologis
Advertorial
BMKG: Suhu Laut Lebih Hangat, Hujan Ekstrem Masih Bayangi Tahun 2025
BMKG: Suhu Laut Lebih Hangat, Hujan Ekstrem Masih Bayangi Tahun 2025
Pemerintah
KLH: Sumatera dan Kalimantan Masih Berisiko Tinggi Alami Karhutla
KLH: Sumatera dan Kalimantan Masih Berisiko Tinggi Alami Karhutla
Pemerintah
Nestapa Nelayan di 'Segitiga Bermuda-nya' Indonesia, Harga Ikan Anjlok, Hasil Tangkapan Dibuang
Nestapa Nelayan di "Segitiga Bermuda-nya" Indonesia, Harga Ikan Anjlok, Hasil Tangkapan Dibuang
LSM/Figur
Gajah Sumatera Mati di Aceh Timur, BKSDA Curigai Racun sebagai Sebab
Gajah Sumatera Mati di Aceh Timur, BKSDA Curigai Racun sebagai Sebab
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau