Indonesia-Jerman Perkuat Transisi Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan transisi energi Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, mendapat dukungan dan sokongan dari banyak negara, termasuk Jerman.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Misi, Kedutaan Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste, Thomas Graf, pada Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024 hari pertama, yang digelar di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

“Jerman termasuk negara yang berkomitmen menyediakan pendanaan transisi energi dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP). Sejauh ini, Jerman telah memberikan kontribusi sekitar 1 miliar dollar AS untuk proyek di JETP, dan sekitar 2,4 miliar dollar AS untuk memperkuat sektor energi yang berkelanjutan di Indonesia,” kata Thomas dalam sambutannya.

Baca juga: RGE Komitmen Dukung Transisi Energi Hijau, Targetkan 90 Persen Energi Bersih pada 2030

ISEW, menurutnya, menjadi bagian penting dalam 30 tahun kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Jerman, yang menyediakan dukungan teknis dan finansial untuk proyek energi terbarukan.

Direktur Program Energi GIZ Indonesia/ASEAN, Lisa Tinschert mengungkapkan, ISEW 2024 menjadi momen penting untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Jerman, khususnya dalam bidang transisi energi yang berkelanjutan.

“GIZ berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai target energi terbarukan dan emisi nol bersih,” ujar Lisa.

Adapun mempercepat transisi energi berkeadilan juga merupakan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan bahwa pihaknya turut ikut berkolaborasi bersama dengan GIZ Indonesia dan Kementerian PPN/Bappenas dalam Project Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia.

Serta, bekerjasama dalam Sustainable Energy Transition Indonesia (SETI) bersama dengan GIZ Indonesia dan Kementerian ESDM dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia.

Baca juga: Luhut: Transisi Energi Tergantung Konteks dan Kebutuhan Sendiri

Fabby menjelaskan, terdapat empat faktor yang perlu ada untuk mempercepat transisi energi.

Keempatnya adalah kebijakan yang mendukung investasi energi terbarukan, ketersediaan teknologi energi terbarukan, ketersediaan pendanaan, serta dukungan dan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Saat ini, salah satu strategi yang dikejar oleh pemerintah adalah penyelesaian purchase power agreement(PPA) atau Perjanjian Jual Beli Listrik untuk energi terbarukan antara pengembang dan PLN, serta percepatan implementasi PLTS atap,” ungkap Fabby.

“Dengan upaya-upaya ini diharapkan bisa mencapai target bauran energi terbarukan sebesar mungkin,” pungkasnya.