Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia-Jerman Perpanjang Kerja Sama EBT untuk Kelistrikan

Kompas.com, 11 September 2024, 21:03 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - PT PLN (Persero) bersama dengan mitra Jerman, GIZ dan KfW, melakukan penandatanganan pembaruan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), serta dua perjanjian hibah di sektor ketenagalistrikan, khususnya dalam pengembangan energi terbarukan.

Kerja sama ini mencakup pembiayaan proyek-proyek energi terbarukan, pengembangan jaringan transmisi, distribusi, serta peningkatan kapasitas teknis dan pelatihan untuk staf PLN.

Direktur Manajemen Risiko PT PLN (Persero), Suroso Isnandar menyampaikan bahwa kerja sama ini mendukung upaya pihaknya dalam mempercepat transisi energi dan dekarbonisasi sistem kelistrikan.

Baca juga: TotalEnergies dan RGE Pasok Listrik dari Pembangkit Tenaga Surya ke Singapura

“Dengan kolaborasi ini, kami yakin Indonesia dapat mencapai target energi terbarukan dengan tetap memastikan pasokan listrik yang andal dan terjangkau. Mari bersama-sama kita bergotong royong untuk mendukung kemajuan listrik dari energi bersih di Indonesia,” ujar Suroso saat penandatanganan di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Selain PLN, GIZ dan KfW juga memberikan kontribusi besar dalam memperkuat transisi energi di Indonesia.

Direktur Program Energi GIZ Indonesia/ASEAN, Lisa Tinschert mengatakan, pihaknya bangga dapat berkolaborasi dengan PLN untuk mengakselerasi energi terbarukan yang lebih besar ke dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia dan mendukung proyek-proyek energi terbarukan yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

“Transisi energi adalah kunci untuk mencapai target iklim global dan memastikan pasokan energi yang adil dan berkelanjutan,” kata Lisa.

Sebagai informasi, kolaborasi antara Jerman dan Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan telah berkembang selama lebih dari empat dekade.

Baca juga: Kementerian ESDM Akui Regulasi Transisi Energi Masih Belum Lengkap

Kolaborasi Indonesia-Jerman

Sementara itu, Direktur KfW di Indonesia, Burkhard Hinz mengatakan bahwa pihaknya telah mendukung berbagai inisiatif terkait sistem ketenagalistrikan di Indonesia selama lebih dari empat dekade.

“KfW terus mendukung PLN dan Pemerintah Indonesia untuk mendekarbonisasi dan memodernisasi sektor energi di Indonesia serta berkontribusi pada pencapaian target JETP yang disepakati dengan International Partner Group,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Atur Cadangan Penyangga Energi, Dipakai saat Krisis dan Darurat

Dengan penandatanganan perjanjian hibah hari ini, pihaknya berharap dapat terus berpartisipasi untuk transisi energi yang berkeadilan. 

Adapun kolaborasi kajian teknis antara PLN dan GIZ telah menghasilkan berbagai capaian, termasuk kajian tekno-ekonomi perencanaan ketenagalistrikan di Selayar, demi terwujudnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid Selayar milik PLN yang telah beroperasi pada 2022.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Survei: 32 Persen CEO Indonesia Klaim Perusahaannya Terapkan Keberlanjutan
Swasta
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan 'Illegal Logging'
Kemenhut: Gelondongan Terbawa Banjir Berasal dari Pohon Lapuk dan Kemungkinan "Illegal Logging"
Pemerintah
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Ironi Banjir Besar di Sumatera, Saat Cuaca Ekstrem Bertemu Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
ADB: Asia Perlu 1,7 Triliun Dollar AS Per Tahun untuk Respons Perubahan Iklim
LSM/Figur
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Kemenhut Ancam Pidanakan Pihak yang Tak Serahkan Lahan TN Tesso Nilo
Pemerintah
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Kasus Campak Global Naik, 30 Juta Anak Tak Dapat Vaksin
Pemerintah
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Viral Kayu Gelondongan Hanyut Saat Banjir, Kemenhut Telusuri Asalnya
Pemerintah
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Menundukkan Etno-Egoisme dalam Perjuangan Ekologis
Pemerintah
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Banjir di Sumatera, Tutupan Hutan Kian Berkurang akibat Alih Fungsi Lahan
Pemerintah
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
Ketimpangan Struktur Penguasaan Tanah jadi Akar Konflik Agraria di Indonesia
LSM/Figur
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah Diminta Revisi Peta Kawasan Hutan yang Sebabkan Konflik Agraria
Pemerintah
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Wamenhut Bantah Banjir di Sumatera karena Proyek Food Estate
Pemerintah
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Nihil Insentif, RI Tak Bisa Adopsi EPR Model Eropa
Swasta
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
Banyak Kapal Masih Cemari Lingkungan Meski Aturan Ketat
LSM/Figur
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Agincourt Kerahkan Bantuan untuk Tangani Dampak Banjir di Tapanuli
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau