Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian ESDM Akui Regulasi Transisi Energi Masih Belum Lengkap

Kompas.com - 11/09/2024, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui regulasi untuk transisi energi di Indonesia masih belum lengkap sehingga membutuhkan tindakan lebih lanjut.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar pada hari kedua Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024, Rabu (11/9/2024).

Wanhar menuturkan, setidaknya ada tiga dokumen regulasi yang menjadi acuan pelaksanaan transisi energi di Indonesia.

Baca juga: RGE Komitmen Dukung Transisi Energi Hijau, Targetkan 90 Persen Energi Bersih pada 2030

Ketiga regulasi tersebut adalah Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Dia menuturkan, KEN bisa menjadi acuan yang sangat dipertimbangkan pemerintah untuk menyusun peraturan-peraturan selanjutnya termasuk RUKN dan RUPTL.

“Baru beberapa hari lalu (draf) dokumen KEN sudah disetujui parlemen. Nanti akan dilanjutkan dengan penerbitan (dalam bentuk) peraturan pemerintah (PP),” jelas Wanhar.

Dia menambahkan, belum adanya RUKN terbaru juga menjadi hambatan transisi energi di Indonesia.

Baca juga: Kementerian ESDM Dorong Smart Grid dan Baterai untuk Transisi Energi

“Jadi memang belum adanya RUKN ini menjadi hal yang tidak sedikit membuat ketidakpastian di dunia usaha,” papar Wanhar.

Di satu sisi, Wanhar menuturkan sejauh ini sudah ada beberapa regulasi yang dapat memperbaiki iklim investasi energi terbarukan.

Salah satu contohnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Contoh lainnya adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Melalui sejumlah regulasi tersebut, Wanhar berharap dunia usaha mendapatkan sedikit kepastian dalam hal harga dan investasi.

Baca juga: Pengembangan “Critical Mineral” Jadi Solusi Transisi Energi di Indonesia

Di sisi lain, Wanhar menuturkan ketergantungan Indonesia terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara saat ini tak bisa dilepaskan dari fokus di masa lalu.

Saat ini, PLTU batu bara berkontribusi lebih dari 30 persen dari bauran energi nasional.

Hal tersebut, kata Wanhar, disebabkan karena ada tiga fokus pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik.

Ketiga fokus tersebut adalah kecukupan listrik, keandalan, dan keterjangkauan yang bisa didapatkan dari PLTU batu bara.

“Sehingga selama ini saya boleh bilang kita terlena dengan tiga hal in. Ketika transisi dan dekarbonisasi digaungkan, kita agak terkaget-kaget,” ucap Wanhar.

Baca juga: Luhut: Transisi Energi Tergantung Konteks dan Kebutuhan Sendiri

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Studi: Perubahan Iklim Makin Mengkhawatirkan akibat Polusi Plastik

Studi: Perubahan Iklim Makin Mengkhawatirkan akibat Polusi Plastik

Pemerintah
PLN Luncurkan Pengisian Daya Kendaraan Listrik di Bandung

PLN Luncurkan Pengisian Daya Kendaraan Listrik di Bandung

Pemerintah
Transisi Energi Bersih Terus Meningkat, Tapi Kemajuannya Tak Merata

Transisi Energi Bersih Terus Meningkat, Tapi Kemajuannya Tak Merata

Pemerintah
Inovasi Sterilisasi Pangan Teknologi PEF Diklaim Lebih Ramah Lingkungan

Inovasi Sterilisasi Pangan Teknologi PEF Diklaim Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Buktikan Komitmen Bangun Kesejahteraan Masyarakat, PT GNI & SEI Bagikan Ratusan Sepatu untuk Siswa SD di Morut

Buktikan Komitmen Bangun Kesejahteraan Masyarakat, PT GNI & SEI Bagikan Ratusan Sepatu untuk Siswa SD di Morut

Swasta
Studi: Pemilik Aset Dapat Dorong Investasi Perubahan Iklim

Studi: Pemilik Aset Dapat Dorong Investasi Perubahan Iklim

Pemerintah
Komitmen Lindungi Kesehatan Karyawan, GNI Gelar Health Talk

Komitmen Lindungi Kesehatan Karyawan, GNI Gelar Health Talk

Pemerintah
Tekanan Publik Bisa Pengaruhi Perusahaan dalam Kurangi Dampak Lingkungan

Tekanan Publik Bisa Pengaruhi Perusahaan dalam Kurangi Dampak Lingkungan

Pemerintah
Studi: Bahasa Abui di NTT Terancam Punah

Studi: Bahasa Abui di NTT Terancam Punah

Pemerintah
Ini 9 Rekomendasi untuk Dorong Percepatan Transisi Energi Berkeadilan

Ini 9 Rekomendasi untuk Dorong Percepatan Transisi Energi Berkeadilan

Pemerintah
Siapa pun Kepala Daerah Terpilih Didesak Fokus Cegah dan Atasi Stunting

Siapa pun Kepala Daerah Terpilih Didesak Fokus Cegah dan Atasi Stunting

LSM/Figur
Pelaku Usaha Minta Regulasi Harga Minyak Jelantah untuk Bioenergi

Pelaku Usaha Minta Regulasi Harga Minyak Jelantah untuk Bioenergi

Swasta
Studi: Pembakaran Sampah dengan Insenerator di TPA Kontaminasi Ekosistem Sekitar

Studi: Pembakaran Sampah dengan Insenerator di TPA Kontaminasi Ekosistem Sekitar

LSM/Figur
2 Miliar Warga Kota di Dunia Berpotensi Terpapar Kenaikan Temperatur pada 2040

2 Miliar Warga Kota di Dunia Berpotensi Terpapar Kenaikan Temperatur pada 2040

Pemerintah
Perluasan Lahan Sawit Dikhawatirkan Ancam Eksistensi Lahan Pangan

Perluasan Lahan Sawit Dikhawatirkan Ancam Eksistensi Lahan Pangan

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau