Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Kerusakan Hutan Perlu Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat

Kompas.com - 17/09/2024, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di Indonesia membutuhkan perlindungan sosial adaftif yang terintegrasi berbasis kemasyarakatan.

Hal tersebut disampaikan pakar sosial-ekonomi IPB University Cut Sri Rozanna, sebagaimana dilansir Antara, Senin (16/9/2024).

Rozanna mengatakan, perlindungan sosial adaptif kemasyarakatan merupakan pendekatan untuk menyesuaikan perilaku masyarakat di daerah supaya tidak hanya mengandalkan hutan untuk bertahan hidup.

Baca juga: Hutan Wakaf Bisa Jadi Inisiatif Strategis Penerapan ESG

"Masyarakat di daerah ini diberikan intensif atau pemberdayaan yang dengan begitu nilai ekonomi dan budaya mereka terjaga, dan tidak lagi merambah hutan," kata Rozana dalam siniar bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut dia, separuh luas daratan Indonesia adalah hutan. Sehingga hubungan masyarakat dengan rimba sangat berkaitan erat.

Kedekatan tersebut patut diperhatikan sehingga tidak berubah menjadi perambahan yang justru merusak ekosistem dan memicu bencana alam.

Misalnya masalah klise yang dihadapi saat ini seperti kawasan hutan beralih fungsi menjadi pemukiman atau lahan pertanian untuk menjawab tuntutan seiring populasi masyarakat yang terus berkembang.

Baca juga: 40 Persen Hutan Amazon yang Penting Masih Belum Terlindungi

Di sinilah, kata Rozanna, perlindungan sosial adaptif memainkan peran intinya.

Peran tersebut yaitu dengan memberikan dukungan sumber daya hingga melakukan penguatan investasi dan pemberdayaan masyarakat supaya mendapatkan nilai tambah.

Perlindungan sosial adaptif yang sudah dilakukan pemerintah salah satunya seperti membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk mencegah pembukaan ladang berpindah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sebanyak 5.245 KUPS telah terbentuk dan mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp 519 miliar atau 67,88 persen per Juli 2023.

Baca juga: Microsoft Beli 234.000 Kredit Karbon untuk Restorasi Hutan dari Perusahaan Meksiko

Akan tetapi, Rozanna menilai program-program yang diinisiasi oleh pemerintah tersebut masih perlu diintegrasikan secara utuh.

Integrasi tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari antara kementerian atau lembaga terkait, pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah.

Hal itu diperlukan agar pelaksanaan berbaga program tidak tumpang tindih kebijakan dan dapat mencapai targetnya.

Rozanna menyampaikan, integrasi untuk menangguhkan masyarakat lokal di daerah penting sebagai pondasi negara.

"Saya menilai hal itu sebagai investasi jangka panjang. Ketika hutan terlindungi maka lingkungan ekologis menjadi terjaga dan dampak positifnya mengurangi risiko bencana hingga resiliensi berkelanjutan," ucap Rozanna.

Baca juga: Wujudkan Hutan Berbasis Rakyat, Amartha Tanam 2000 Pohon di Bali

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Solusi Air Bersih di Desa Sungai Payang, Begini Upaya MMSGI Dorong Kesejahteraan Warga

Solusi Air Bersih di Desa Sungai Payang, Begini Upaya MMSGI Dorong Kesejahteraan Warga

Swasta
Dilobi Sejumlah Pihak Termasuk RI, Uni Eropa Tunda Implementasi UU Anti-Deforestasi

Dilobi Sejumlah Pihak Termasuk RI, Uni Eropa Tunda Implementasi UU Anti-Deforestasi

Pemerintah
BRIN: Teknologi Nuklir Dapat Deteksi Pemalsuan Pangan

BRIN: Teknologi Nuklir Dapat Deteksi Pemalsuan Pangan

Pemerintah
Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

Dalam 6 Bulan, Sampah di Cekungan Bandung Bisa Jadi Bencana

Pemerintah
Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Kekeringan Global Ancam Pasokan Pangan dan Produksi Energi

Pemerintah
Laporan 'Health and Benefits Study 2024': 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Laporan "Health and Benefits Study 2024": 4 Tren Tunjangan Kesehatan Karyawan Indonesia

Swasta
Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Perubahan Iklim Tingkatkan Kekerasan terhadap Perempuan

Pemerintah
Forum 'ESG Edge' Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

Forum "ESG Edge" Inquirer: Kolaborasi Sekolah Swasta dan Negeri Jadi Solusi Holistik Masalah Pendidikan Filipina

LSM/Figur
Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Batik: Menenun Kesadaran untuk Bumi

Pemerintah
Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Ilmuwan Kembangkan Padi yang Lebih Ramah Lingkungan

Pemerintah
Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah Kendalikan Merkuri untuk Jaga Lingkungan dan Kesehatan Manusia

Pemerintah
DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

DPR RI yang Baru Siapkan UU Perkuat Pedagangan Karbon

Pemerintah
Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Kerja sama Transisi Energi Indonesia-Jepang Berpotensi Naikkan Emisi

Pemerintah
Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

Tekan Stunting, Rajawali Nusindo Salurkan 438.000 Bantuan Pangan Pemerintah di NTT

BUMN
Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Kemendagri: Alokasi APBD untuk Pengolahan Sampah Rata-rata Kurang dari 1 Persen

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau