Bank Pembangunan Asia Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Kerja Sama Transisi Energi

KOMPAS.com - Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) berharap dapat terus melanjutkan kerja sama program transisi energi dengan Indonesia pada masa pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kami tentu berharap untuk terus menjalin kemitraan yang kuat, termasuk dengan pemerintahan baru dan saya pikir Indonesia sudah memiliki komitmen dan tujuan dalam transisi energi," kata Wakil Presiden ADB Scott Morris di Beijing, Kamis (19/9/2024).

Morris yang menangani kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik menyampaikan hal tersebut dalam Forum Asia Timur 2024 yang diselenggarakan ADB.

Baca juga: McKinsey Sebut Transisi Energi Global Hadapi Rintangan

Forum tersebut digelar untuk mendiskusikan sejumlah tantangan di kawasan dalam mengatasi perubahan iklim dan kemitraan dengan ADB.

"Dapat saya katakan kemitraan ADB dan Indonesia dalam transisi energi sangat penting bagi kami. Kami mengakui komitmen pemerintah Indonesia untuk membuat kemajuan dalam agenda yang menantang ini," kata Morris, sebagaimana dilansir Antara.

Tantangan tersebut termasuk bagaimana sebagai negara berkembang yang besar Indonesia dapat mengelola transisi energi secara efektif, menyediakan sumber daya secara efektif, dan mencari mitra internasional untuk pembiayaan seperti ADB.

"Jadi ini adalah agenda yang penting sekaligus membutuhkan banyak upaya, tapi kami tentu berkomitmen untuk membantu Indonesia meneruskan transisi energi," ungkap Morris.

Baca juga: Regulasi dan Pendanaan Jadi Tantangan Transisi Energi di Sektor Tenaga Listrik

Morris menyebut, Indonesia dan China memiliki sejumlah kesamaan dan Indonesia dapat mengambil beberapa pelajaran dari "Negeri Panda".

Misalnya, bagaimana memperkenalkan pendekatan inovatif dan menerapkannya dalam skala besar untuk mengganti bahan bakar fosil.

"Meski demikian, apa yang telah kita lihat di China adalah kemajuan luar biasa untuk menyediakan listrik yang bersih bahkan saat mereka masih membutuhkan bahan bakar fosil dalam pembangkit listriknya," papar Morris.

Pada November 2022, ADB telah menyetujui pinjaman senilai 500 juta dollar AS untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia.

Baca juga: Indonesia-Jerman Perkuat Transisi Energi

Pinjaman itu dialokasikan untuk meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal, memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan, serta mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi Covid-19.

Indonesia dan ADB menyepakati komitmen percepatan pelaksanaan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan diganti dengan energi baru yang ramah lingkungan di Indonesia.

Pensiun dini PLTU itu dijalankan dalam kerangka pembiayaan Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM), yaitu program pembiayaan ADB dengan kolaborasi pemerintah, investor swasta, dan filantropi.

Selain Indonesia, program ETM saat ini juga sedang dijalankan di empat negara yaitu Vietnam, Filipina, Pakistan, dan Kazakhstan.

ADB juga menjadi bagian dari International Partners Group (IPG) yang mendanai Just Energy Transition Partnership (JETP), yang ditandatangani pada sela-sela pertemuan KTT Pemimpin G20 pada 15 November 2022.

Baca juga: Kementerian ESDM Akui Regulasi Transisi Energi Masih Belum Lengkap

JETP merupakan perjanjian untuk memobilisasi pendanaan pemerintah dan swasta, dan menganggarkan 20 miliar dolar AS untuk mendukung transisi energi yang adil di Indonesia.

Dalam JETP, Indonesia menargetkan membatasi total emisi sektor ketenagalistrikan sebesar 290 juta ton karbon dioksida dan meningkatkan porsi bauran energi terbarukan setidaknya 34 persen pada 2030.

Selain itu, perjanjian tersebut menetapkan tujuan untuk mencapai net zero emission (NZE) di sektor ketenagalistrikan pada 2050.

ADB juga telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt, yang seharusnya berakhir pada Juli 2042 dipercepat menjadi Desember 2035.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh ADB, PT PLN, dan PT Cirebon Electric Power (CEP) serta lembaga pengelola investasi Indonesia (INA) di sela-sela COP28 Dubai, Uni Emirat Arab, pada awal Desember 2023.

Baca juga: Luhut: Transisi Energi Tergantung Konteks dan Kebutuhan Sendiri