Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRGM: Pembangunan Harus Dibarengi dengan Konservasi agar Sustain”

Kompas.com - 01/10/2024, 19:59 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan ekonomi harus dilakukan secara seimbang dengan konservasi lingkungan karena dua hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan antara satu dengan lainnya.

Ketua Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono Prawiraatmadja mengatakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan faktor konservasi atau pelestarian membuat pencapaian tidak bisa sustain.

"Pasti tidak akan lama. Pasti tidak akan sustain (berkelanjutan) juga. Karena konservasi ini memberikan instrumen dan insight bagi kita untuk mempertimbangkan yang belum kelihatan secara nyata ketika pembangunan dibuat," ujarHartono dalam dialog "Sistem Penyangga Kehidupan dan Triple Planetary Crisis" bagian dari Youth Conservation Fest 2024 yang digelar di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Baca juga: Wanagama Nusantara Jadi Pusat Edukasi dan Konservasi Lingkungan di IKN

Menurutnya, konservasi dan pembangunan sama-sama penting. Bagaikan dua sisi mata uang, meskipun gambarnya beda tapi sebetulnya satu kesatuan.

Pembangunan tanpa konservasi

Hartono memberikan contoh seperti di Kuala Selat, Riau, sekitar 20 tahun yang lalu dibangun kebun kelapa. Kebun kelapa ini sangat produktif, berada di lahan kampung. Para penduduk lokal menyisakan sekitar 600 meter dari bibir pantai untuk mangrove.

"Namun, karena daerah Indragiri Hilir dan sekitarnya adalah wilayah gambut, setiap orang yang mau membangun rumah di sana perlu pancang agar rumahnya bisa berdiri kokoh. Dipancangkan di gambut, baru (rumah) bisa berdiri kokoh," terangnya. 

Lama-kelamaan, mangrove seluas 600 meter itu semakin tipis karena diambil untuk keperluan pembangunan di sekitar Sungai Guntung dan kota-kota sekitarnya.

Baca juga: Pembasahan Lahan Gambut Signifikan Turunkan Karbon Dioksida

Pada tahun 2021, saat terjadi rob besar, mangrove yang tipis ini pun akhirnya jebol. Mangrove menjadi hilang, dan karena mangrove hilang, air laut menggenangi kebun kelapa.

"Akibatnya, sekitar 1.700 hektare kebun kelapa mati. Akhirnya sumber perekonomian masyarakat yang signifikan hilang. Ini contoh pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek konservasi," papar Hartono. 

Seandainya sejak awal mangrove tersebut dibiarkan utuh, kata dia, 600 meter sudah cukup untuk memberikan perlindungan.

Namun, karena mangrove itu berada di APL (Areal Penggunaan Lain), masyarakat mengambilnya sedikit demi sedikit, dan tidak ada yang mengingatkan. Akhirnya, mangrove habis dan jebol saat rob besar terjadi.

Oleh karena itu, Hartono menekankan pentingnya melakukan pembangunan dengan bijaksana, agar tidak merusak lingkungan yang bisa memberikan perlindungan jangka panjang.

Baca juga: Pertanian Paludikultur Bisa Restorasi Gambut, Ini Kelebihannya

"Dua-duanya penting. Pembangunan itu penting karena kita merdeka 79 tahun itu memang ingin hidup lebih baik dengan melakukan pembangunan. Tapi ya itu tadi, pembangunan mesti kita lakukan dengan hati-hati juga. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh awur-awuran," pungkasnya. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030
Pemerintah
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
Pemakaian AI Melesat, Pertanian Asia Pasifik Bakal Lebih Adaptif Iklim
LSM/Figur
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Tambang Kapur Ubah Wajah Gunung Karang Bogor, Rusak 50 Hektare Lahan
Pemerintah
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Kemenhut Segel Lahan Tambang Kapur Ilegal di Gunung Karang Bogor
Pemerintah
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
Suarakan Darurat Lingkungan, Sederet Musisi Indonesia Ikuti Lokakarya IKLIM
LSM/Figur
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Produksi Beras Berkelanjutan, Jatim-Eropa Jalin Kerjasama
Pemerintah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
Waste4Change Ungkap Tiga Langkah Kunci Atasi Krisis Sampah
LSM/Figur
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Tekan Emisi, Sejumlah Negara akan Kenakan Pajak untuk Penerbangan Mewah
Pemerintah
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
KKP Gandeng Multi-Pihak Susun Strategi Perlindungan Penyu dan Cetacea
Pemerintah
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
Melihat Desa Wisata Samtama, Warga Kelola Sampah hingga Tanam Pohon di Gang Sempit
LSM/Figur
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Bagaimana Pembuat Kebijakan Atasi Kesenjangan Pendanaan Transisi Hijau?
Pemerintah
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
IESR Ungkap Strategi Penuhi 100 Persen Kebutuhan Energi dari Sumber Terbarukan
LSM/Figur
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
Sulawesi, Timor, dan Sumbawa Bisa Hidup 100 Persen dari Energi Terbarukan
LSM/Figur
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Pemerintah
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau