Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Forum DAS-Icraf Indonesia Gelar Konsultasi Publik Pengelolaan Terpadu

Kompas.com, 2 Oktober 2024, 21:00 WIB
Sigiranus Marutho Bere,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) bersama International Centre for Research in Agroforestry (Icraf) Indonesia mengundang masyarakat NTT untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) Benain dan Noelmina di Kupang, Rabu (2/10/2024).

Ketua Forum DAS NTT Ludji Michael Riwu Kaho mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan DAS di kedua wilayah tersebut.

Saat ini, Forum DAS NTT sedang dalam proses memutakhirkan RPDAST untuk DAS Benain dan DAS Noelmina.

Pemutakhiran dilakukan berdasarkan evaluasi RPDAST 2010-2025 yang menemukan banyak program yang telah dirancang belum menghasilkan dampak nyata dalam meningkatkan kapasitas penyangga DAS.

Baca juga: Musim Panas Terhangat, Kedalaman Sungai Terpanjang di Polandia Pecahkan Rekor Terendah

Rancangan terbaru RPDAST untuk DAS Benain dan Noelmina disusun oleh Forum DAS NTT bekerja sama dengan Icraf Indonesia, Pemerintah Provinsi NTT, dan BPDAS Benain Noelmina.

“Rekomendasi dalam RPDAST ini meliputi tindakan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan DAS dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan risiko,” kata Ludji.

Dia menjelaskan, DAS memberikan daya dukung lingkungan yang amat penting bagi ketahanan iklim masyarakat.

DAS yang sehat dengan vegetasi yang baik menyimpan air hujan dan menjaga ketersediaan air tanah, sehingga mencegah bencana yang terkait dengan air atau water-related disaster seperti kekeringan, banjir, longsor, dan sebagainya.

Namun banyak DAS di Indonesia mengalami kerusakan dan degradasi, termasuk DAS Benain dan Noelmina.

Peneliti Icraf Indonesia Ni’matul Khasanah mengungkapkan, temuan Forum DAS dan Icraf  yang membantu monitoring dan evaluasi, DAS Benain dan Noelmina telah mengalami penurunan kapasitas penyangga.

Baca juga: Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Butuh Kelembagaan Kuat

Penurunan itu diindikasikan dengan meningkatnya luasan lahan kritis dan frekuensi bencana seperti kekeringan, banjir, erosi, dan longsor.

Berdasarkan kajian hidrologi yang kami lakukan, 47 persen dari areal DAS Benain atau 152.000 hektar berada dalam kondisi kritis, memerlukan intervensi seperti reboisasi intensif, penerapan teknik konservasi tanah dan air, serta pembangunan prasarana air hujan.

Di DAS Noelmina, 62 persen dari arealnya atau 116.000 hektar juga berada dalam kondisi serupa, membutuhkan intervensi yang sama.

Implikasi dari temuan-temuan ini ialah perlunya pemutakhiran dokumen RPDAST yang berdasarkan pada hasil evaluasi RPDAST sebelumnya serta kajian yang memadukan pengetahuan ekologi para pemangku kepentingan.

Pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan lintas wilayah dan sektoral untuk mengoptimalkan pengelolaan DAS Benain dan Noelmina dengan BAPPERIDA Provinsi NTT dan BAPPEDA Kabupaten TTU, Belu, Malaka, TTS, dan Kupang sebagai fasilitator, juga menjadi salah satu rekomendasi kunci dalam rancangan RPDAST.

“Area DAS biasanya meliputi lebih dari satu wilayah administrasi. Selain itu jasa lingkungan yang diberikan DAS juga dinikmati dan dipengaruhi oleh banyak pihak. Karena itu pengelolaan DAS perlu dilakukan secara terpadu, multipihak, lintas wilayah, dan lintas sektoral,” tutur Ni'matul.

Baca juga: Sapma PP Kembali Bersihkan Sampah Sungai Ciliwung

Upaya pemulihan, pemeliharaan, dan pengembangan DAS merupakan bagian dari kegiatan riset-aksi Land4Lives alias #LahanuntukKehidupan yang sedang dilaksanakan oleh Icraf Indonesia di provinsi NTT.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat penghidupan dan ketahanan masyarakat rentan di hadapan tantangan perubahan iklim.

Land4Lives disokong oleh Pemerintah Kanada, dan dilaksanakan oleh Icraf Indonesia di bawah arahan Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas.

Pelaksanaan Land4Lives bekerja sama dengan pemerintah daerah di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur, dengan lokus kegiatan di tingkat desa, lanskap (kabupaten), dan provinsi.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
DSC Salurkan Hibah Rp 2,5 Miliar, Ada UMKM Inovasi Alat Penyerap Karbon Berbasis Mikroalga
DSC Salurkan Hibah Rp 2,5 Miliar, Ada UMKM Inovasi Alat Penyerap Karbon Berbasis Mikroalga
Swasta
Dedi Mulyadi Rencanakan Hutan Bambu di Lahan Longsor Cisarua, Ahli Ingatkan Tak Cukup Sekadar Tanam
Dedi Mulyadi Rencanakan Hutan Bambu di Lahan Longsor Cisarua, Ahli Ingatkan Tak Cukup Sekadar Tanam
Pemerintah
IPB Sinergikan Program 'One Village One CEO' dengan Koperasi Merah Putih
IPB Sinergikan Program "One Village One CEO" dengan Koperasi Merah Putih
Pemerintah
Alih Fungsi Lahan Tingkatkan Risiko Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia
Alih Fungsi Lahan Tingkatkan Risiko Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia
LSM/Figur
Pohon di Hutan Kian Seragam, Pohon Asli mulai Menghilang
Pohon di Hutan Kian Seragam, Pohon Asli mulai Menghilang
LSM/Figur
Hutan Hujan Amazon Terancam Mengering akibat Deforestasi
Hutan Hujan Amazon Terancam Mengering akibat Deforestasi
LSM/Figur
Air Fryer Disebut Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penelitiannya
Air Fryer Disebut Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penelitiannya
Pemerintah
Trump Tarik AS dari Berbagai Komitmen Iklim Padahal Jadi Negara Pengemisi Terbesar
Trump Tarik AS dari Berbagai Komitmen Iklim Padahal Jadi Negara Pengemisi Terbesar
Pemerintah
Cuaca Ekstrem di Indonesia Diprediksi hingga Maret 2026, Ini Kata BMKG
Cuaca Ekstrem di Indonesia Diprediksi hingga Maret 2026, Ini Kata BMKG
Pemerintah
Sejumlah Ikan di Perairan Pasifik Tercemar Mikroplastik, Fiji Paling Tinggi
Sejumlah Ikan di Perairan Pasifik Tercemar Mikroplastik, Fiji Paling Tinggi
LSM/Figur
PIS Tekan Emisi Karbon 116.761 Ton CO2e Sepanjang 2025
PIS Tekan Emisi Karbon 116.761 Ton CO2e Sepanjang 2025
BUMN
Raja Charles III Inggris Soroti Krisis Iklim Global lewat Dokumenter
Raja Charles III Inggris Soroti Krisis Iklim Global lewat Dokumenter
Pemerintah
Rumitnya Penanganan Polusi Udara, Tak Mengenal Batas Wilayah
Rumitnya Penanganan Polusi Udara, Tak Mengenal Batas Wilayah
LSM/Figur
Bambu Bisa Jadi 'Superfood', tapi Ada Risiko yang Perlu Diperhatikan
Bambu Bisa Jadi "Superfood", tapi Ada Risiko yang Perlu Diperhatikan
LSM/Figur
Pemanfaatan Tenaga Nuklir Jadi Salah Satu Fokus Dewan Energi Nasional
Pemanfaatan Tenaga Nuklir Jadi Salah Satu Fokus Dewan Energi Nasional
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Forum DAS-Icraf Indonesia Gelar Konsultasi Publik Pengelolaan Terpadu
Akses penuh arsip ini tersedia di aplikasi KOMPAS.com atau dengan Membership KOMPAS.com Plus.
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Unduh KOMPAS.com App untuk berita terkini, akurat, dan terpercaya setiap saat