Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Lakukan Perencanaan Ruang Laut untuk Pengelolaan Lestari

Kompas.com - 16/10/2024, 11:27 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

 

KOMPAS.com - Perencanaan ruang laut dan pesisir menjadi faktor penting dalam perancangan kawasan konservasi yang lestari.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), melakukan pembelajaran perencanaan ruang laut dan pesisir.

Laut adalah sumber kehidupan. Untuk itu perencanaan ruang laut menjadi faktor penting untuk melindungi kelestarian ekosistem dan mendukung pengelolaan berkelanjutan untuk generasi mendatang," terang Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono.

Baca juga: Langkah Hijau Kompas.com, Penanaman Mangrove untuk Selamatkan Pesisir Subang

Hal itu disampaikannya dalam 6th International Marine Spatial Planning Forum, yang diadakan di Bali, pada 8-11 Oktober 2024.

Pada kesempatan ini, melalui Program Kelautan, YKAN berbagi pembelajaran dalam mendukung perencanaan ruang laut dan pesisir yang merupakan upaya prioritas Pemerintah Indonesia untuk menjembatani pengelolaan laut. Tujuannya, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan keanekaragaman hayati laut.

Baca juga: Air Bersih dan Sanitasi Wilayah Pesisir Masih Perlu Perhatian

Komitmen Indonesia

Manajer Senior Perlindungan Laut YKAN Yusuf Fajariyanto, sebagai negara peratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati di tingkat nasional yang akan berkontribusi pada kesepakatan dan upaya di tingkat global.

"Indonesia bermaksud untuk memenuhi Target 3 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal," ujarnya. 

Untuk itu, Indonesia telah menggagas Visi Kawasan Konservasi Perairan 30x45, yakni pada 2045, 30 persen wilayah pesisir dan laut Indonesia dialokasikan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan sumber daya, guna mendukung pembangunan jangka panjang Indonesia selama 100 tahun ke depan.

Baca juga: Air Bersih dan Sanitasi Wilayah Pesisir Masih Perlu Perhatian

Dalam mencapai visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk tim teknis yang didukung oleh YKAN dan para pemangku kepentingan terkait dalam melakukan kegiatan penataan ruang untuk mengidentifikasi area-area yang penting di seluruh perairan Indonesia, yang dapat dialokasikan sebagai pengembangan kawasan konservasi yang baru ataupun perluasan dari kawasan konservasi yang sudah ada.

Rancangan tata ruang yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat sekitar 117 juta hektare perairan pesisir dan laut yang dapat dialokasikan sebagai kawasan perlindungan laut.

Angka yang lebih tinggi dari target sebesar 30 persen (97,5 juta hektare) pada tahun 2045. Hal ini merupakan upaya mengantisipasi potensi konflik dengan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut.

Kawasan yang dirancang merupakan kawasan bernilai konservasi tinggi di Indonesia dengan fitur biaya konservasi yang relatif rendah, atau dengan kata lain potensi konflik telah diantisipasi sejak perancangan dilakukan.

Pemetaan partisipatif

Dalam perancangan kawasan konservasi, pelibatan masyarakat sebagai pemanfaat kawasan amatlah penting. Hal ini biasa disebut dengan pemetaan partisipatif.

"Pemetaan partisipatif dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai sumber utama mengenai informasi karakteristik, kondisi, kegiatan pemanfaatan sumber daya dan ancaman konservasi di kawasannya," kaya Yusuf. 

Baca juga: Keunikan di Pesisir Jakarta, Kampung Akuarium yang Tak Pernah Terendam Banjir

Prosesnya, kata dia, dilakukan melalui diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator dan penyusun peta untuk memperoleh informasi dari masyarakat dengan dipandu kuesioner dan peta dasar.

"Informasi yang diperoleh dari masyarakat kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk peta dua dimensi," imbuh dia. 

Ia menjelaskan, melalui kegiatan pemetaan partisipatif, dapat dipetakan daerah penangkapan ikan, budi daya perikanan, wisata bahari, penampakan mamalia laut dan biota langka terancam punah dan dilindungi, hingga pantai peneluran penyu.

Selain itu, diketahui juga ancaman terhadap sumber daya, pemanfaatan wilayah laut, serta kearifan lokal dan informasi tematik lainnya yang akan digunakan untuk mengembangkan perencanaan tata ruang dan merancang kawasan konservasi.

Baca juga: Pemetaan Ekosistem Mangrove di Kota-kota Pesisir

"Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif memerlukan data yang dapat diandalkan mengenai sebaran dan kondisi habitat. Pemetaan habitat perairan dangkal melalui penginderaan jauh memberikan landasan bagi pengambilan keputusan dengan memberikan informasi rinci dan akurat tentang luasan spasial. Informasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi kawasan yang diprioritaskan untuk perlindungan," pungkasnya. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Studi Sebut 8 dari 10 Orang di Dunia Terdampak Perubahan Iklim

Studi Sebut 8 dari 10 Orang di Dunia Terdampak Perubahan Iklim

Pemerintah
Bakti BCA di Labuan Bajo Jangkau 550 Pasien Mata dan Beri Edukasi ke Siswa Setempat

Bakti BCA di Labuan Bajo Jangkau 550 Pasien Mata dan Beri Edukasi ke Siswa Setempat

Swasta
 Uni Eropa Beri Dana 1 Juta Euro untuk Susun Indeks Pengungsian Akibat Iklim di Indonesia

Uni Eropa Beri Dana 1 Juta Euro untuk Susun Indeks Pengungsian Akibat Iklim di Indonesia

Pemerintah
Mamberamo Foja di Papua Ditetapkan Jadi Taman Nasional

Mamberamo Foja di Papua Ditetapkan Jadi Taman Nasional

Pemerintah
Indeks Risiko Perpindahan akibat Iklim Diluncurkan di Indonesia

Indeks Risiko Perpindahan akibat Iklim Diluncurkan di Indonesia

Pemerintah
Mayoritas Negara Belum Ajukan Rencana Pelestarian Jelang KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Mayoritas Negara Belum Ajukan Rencana Pelestarian Jelang KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Pemerintah
Forward7 dan Sistema.bio Hadirkan Teknologi Biogas Modern bagi Pemilik Peternakan Kecil di Nepal dan Indonesia

Forward7 dan Sistema.bio Hadirkan Teknologi Biogas Modern bagi Pemilik Peternakan Kecil di Nepal dan Indonesia

Swasta
Pemerintah Lakukan Perencanaan Ruang Laut untuk Pengelolaan Lestari

Pemerintah Lakukan Perencanaan Ruang Laut untuk Pengelolaan Lestari

Pemerintah
Pertumbuhan Energi Surya Indonesia Lambat, Pemerintah Perlu Ambisius

Pertumbuhan Energi Surya Indonesia Lambat, Pemerintah Perlu Ambisius

LSM/Figur
Begini Contoh Praktik Baik Masjid Ramah Lingkungan Menurut BRIN

Begini Contoh Praktik Baik Masjid Ramah Lingkungan Menurut BRIN

LSM/Figur
Emisi Gas Rumah Kaca Dunia 420 ppm, Lampaui Batas Kesepakatan

Emisi Gas Rumah Kaca Dunia 420 ppm, Lampaui Batas Kesepakatan

Pemerintah
Industri Nikel Nasional Diminta untuk Sukarela Diaudit Tata Kelolanya

Industri Nikel Nasional Diminta untuk Sukarela Diaudit Tata Kelolanya

Pemerintah
Kemenkes: Polusi Udara Faktor Resiko Kematian ke-5 di Indonesia

Kemenkes: Polusi Udara Faktor Resiko Kematian ke-5 di Indonesia

Pemerintah
BMKG: BBM Kualitas Rendah Jadi Penyebab Utama Buruknya Kualitas Udara

BMKG: BBM Kualitas Rendah Jadi Penyebab Utama Buruknya Kualitas Udara

Pemerintah
Warga Mojosongo Datangi Balai Kota Solo, Keluhkan Limbah PLTSa Putri Cempo

Warga Mojosongo Datangi Balai Kota Solo, Keluhkan Limbah PLTSa Putri Cempo

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau