Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertumbuhan Energi Surya Indonesia Lambat, Pemerintah Perlu Ambisius

Kompas.com - 16/10/2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pertumbuhan energi surya atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tergolong lambat dibandingkan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Temuan tersebut mengemuka dalam laporan Indonesia Solar Energy Outlook (ISEO) 2025 dari lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR).

Selain itu, IESR dalam laporan Powering the Future menilai, Indonesia baru berada di tahap awal adopsi sistem penyimpanan energi.

Baca juga: Kapasitas Listrik Tenaga Surya di Dunia Bertambah 593 Gigawatt Tahun Ini

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menjelaskan, kapasitas PLTS Indonesia harus tumbuh 9-15 gigawatt (GW) per tahun antara 2024-2030.

Hal tersebut perlu diterapkan agar sejalan dengan peningkatan kapasitas energi terbarukan global hingga tiga kali lipat pada 2030 untuk mencegah suhu Bumi naik 1,5 derajat celsius berdasarkan Persetujuan Paris.

Fabby turut mendorong pemerintah meningkatkan target energi terbarukan pada 2025 dan 2030 dengan menjadikan PLTS sebagai tulang punggung transisi energi.

Peningkatan target bauran energi terbarukan yang ambisius perlu pula disinergikan dengan komitmen penurunan emisi yang lebih ambisius dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC).

Baca juga: Studi: Permintaan Listrik Naik 4 Kali Tahun 2050, Indonesia Butuh Penetrasi Energi Surya dan Angin

Dia memaparkan, rencana penambahan kapasitas energi surya saat ini masih jauh dari yang seharusnya dibangun Indonesia untuk selaras dengan target Persetujuan Paris.

"Memang benar PLTS memiliki tantangan intermitensi, tapi menjadikannya sebagai alasan untuk membatasi pembangunan PLTS tidak tepat," kata Fabby dalam peluncuran dua kajian tersebut pada Selasa (15/10/2024), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.

Fabby menuturkan, ada banyak negara dengan penetrasi PLTS di atas 10 persen dari kapasitas, tapi tidak mengalami gangguan keandalan pasokan listrik, apalagi pemadaman.

Dia menambahkan, intermitensi PLTS dapat diatasi dengan integrasi penyimpanan energ di sistem kelistrikan.

Baca juga: Pemerintah Ungkap Indonesia Punya Potensi Energi Surya 3.300 GW

Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin Putra Sisdwinugraha mengungkapkan, tren investasi energi surya di Indonesia meningkat dua kali lipat, dari 68 juta dollar AS pada 2021 menjadi 134 juta dollar AS pada 2023.

Alvin menilai kestabilan regulasi dan ketersediaan pasar PLTS di Indonesia akan menjadi faktor penentu dalam menarik investasi energi surya.

Menurutnya, rencana proyek energi surya hampir 17 GW dapat menjadi landasan untuk membangun strategi dan investasi sektor ini.

Dia menambahkan, kebijakan kuota PLTS atap dan pelonggaran syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat memberikan dorongan signifikan dalam mendongkrak permintaan domestik.

"Namun, perlu sinyal kuat dari pemerintah berupa insentif dan proyek-proyek yang jelas. Tahun 2025 akan menjadi tahun kunci dalam mengevaluasi efektivitas regulasi energi surya yang ada, serta memastikan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penetrasi energi surya dalam skala besar," ujar Alvin.

Baca juga: TotalEnergies dan RGE Pasok Listrik dari Pembangkit Tenaga Surya ke Singapura

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Studi Sebut 8 dari 10 Orang di Dunia Terdampak Perubahan Iklim

Studi Sebut 8 dari 10 Orang di Dunia Terdampak Perubahan Iklim

Pemerintah
Bakti BCA di Labuan Bajo Jangkau 550 Pasien Mata dan Beri Edukasi ke Siswa Setempat

Bakti BCA di Labuan Bajo Jangkau 550 Pasien Mata dan Beri Edukasi ke Siswa Setempat

Swasta
 Uni Eropa Beri Dana 1 Juta Euro untuk Susun Indeks Pengungsian Akibat Iklim di Indonesia

Uni Eropa Beri Dana 1 Juta Euro untuk Susun Indeks Pengungsian Akibat Iklim di Indonesia

Pemerintah
Mamberamo Foja di Papua Ditetapkan Jadi Taman Nasional

Mamberamo Foja di Papua Ditetapkan Jadi Taman Nasional

Pemerintah
Indeks Risiko Perpindahan akibat Iklim Diluncurkan di Indonesia

Indeks Risiko Perpindahan akibat Iklim Diluncurkan di Indonesia

Pemerintah
Mayoritas Negara Belum Ajukan Rencana Pelestarian Jelang KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Mayoritas Negara Belum Ajukan Rencana Pelestarian Jelang KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Pemerintah
Forward7 dan Sistema.bio Hadirkan Teknologi Biogas Modern bagi Pemilik Peternakan Kecil di Nepal dan Indonesia

Forward7 dan Sistema.bio Hadirkan Teknologi Biogas Modern bagi Pemilik Peternakan Kecil di Nepal dan Indonesia

Swasta
Pemerintah Lakukan Perencanaan Ruang Laut untuk Pengelolaan Lestari

Pemerintah Lakukan Perencanaan Ruang Laut untuk Pengelolaan Lestari

Pemerintah
Pertumbuhan Energi Surya Indonesia Lambat, Pemerintah Perlu Ambisius

Pertumbuhan Energi Surya Indonesia Lambat, Pemerintah Perlu Ambisius

LSM/Figur
Begini Contoh Praktik Baik Masjid Ramah Lingkungan Menurut BRIN

Begini Contoh Praktik Baik Masjid Ramah Lingkungan Menurut BRIN

LSM/Figur
Emisi Gas Rumah Kaca Dunia 420 ppm, Lampaui Batas Kesepakatan

Emisi Gas Rumah Kaca Dunia 420 ppm, Lampaui Batas Kesepakatan

Pemerintah
Industri Nikel Nasional Diminta untuk Sukarela Diaudit Tata Kelolanya

Industri Nikel Nasional Diminta untuk Sukarela Diaudit Tata Kelolanya

Pemerintah
Kemenkes: Polusi Udara Faktor Resiko Kematian ke-5 di Indonesia

Kemenkes: Polusi Udara Faktor Resiko Kematian ke-5 di Indonesia

Pemerintah
BMKG: BBM Kualitas Rendah Jadi Penyebab Utama Buruknya Kualitas Udara

BMKG: BBM Kualitas Rendah Jadi Penyebab Utama Buruknya Kualitas Udara

Pemerintah
Warga Mojosongo Datangi Balai Kota Solo, Keluhkan Limbah PLTSa Putri Cempo

Warga Mojosongo Datangi Balai Kota Solo, Keluhkan Limbah PLTSa Putri Cempo

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau