Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertumbuhan Energi Surya Indonesia Lambat, Pemerintah Perlu Ambisius

Kompas.com - 16/10/2024, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pertumbuhan energi surya atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tergolong lambat dibandingkan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Temuan tersebut mengemuka dalam laporan Indonesia Solar Energy Outlook (ISEO) 2025 dari lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR).

Selain itu, IESR dalam laporan Powering the Future menilai, Indonesia baru berada di tahap awal adopsi sistem penyimpanan energi.

Baca juga: Kapasitas Listrik Tenaga Surya di Dunia Bertambah 593 Gigawatt Tahun Ini

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menjelaskan, kapasitas PLTS Indonesia harus tumbuh 9-15 gigawatt (GW) per tahun antara 2024-2030.

Hal tersebut perlu diterapkan agar sejalan dengan peningkatan kapasitas energi terbarukan global hingga tiga kali lipat pada 2030 untuk mencegah suhu Bumi naik 1,5 derajat celsius berdasarkan Persetujuan Paris.

Fabby turut mendorong pemerintah meningkatkan target energi terbarukan pada 2025 dan 2030 dengan menjadikan PLTS sebagai tulang punggung transisi energi.

Peningkatan target bauran energi terbarukan yang ambisius perlu pula disinergikan dengan komitmen penurunan emisi yang lebih ambisius dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC).

Baca juga: Studi: Permintaan Listrik Naik 4 Kali Tahun 2050, Indonesia Butuh Penetrasi Energi Surya dan Angin

Dia memaparkan, rencana penambahan kapasitas energi surya saat ini masih jauh dari yang seharusnya dibangun Indonesia untuk selaras dengan target Persetujuan Paris.

"Memang benar PLTS memiliki tantangan intermitensi, tapi menjadikannya sebagai alasan untuk membatasi pembangunan PLTS tidak tepat," kata Fabby dalam peluncuran dua kajian tersebut pada Selasa (15/10/2024), sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis.

Fabby menuturkan, ada banyak negara dengan penetrasi PLTS di atas 10 persen dari kapasitas, tapi tidak mengalami gangguan keandalan pasokan listrik, apalagi pemadaman.

Dia menambahkan, intermitensi PLTS dapat diatasi dengan integrasi penyimpanan energ di sistem kelistrikan.

Baca juga: Pemerintah Ungkap Indonesia Punya Potensi Energi Surya 3.300 GW

Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR Alvin Putra Sisdwinugraha mengungkapkan, tren investasi energi surya di Indonesia meningkat dua kali lipat, dari 68 juta dollar AS pada 2021 menjadi 134 juta dollar AS pada 2023.

Alvin menilai kestabilan regulasi dan ketersediaan pasar PLTS di Indonesia akan menjadi faktor penentu dalam menarik investasi energi surya.

Menurutnya, rencana proyek energi surya hampir 17 GW dapat menjadi landasan untuk membangun strategi dan investasi sektor ini.

Dia menambahkan, kebijakan kuota PLTS atap dan pelonggaran syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat memberikan dorongan signifikan dalam mendongkrak permintaan domestik.

"Namun, perlu sinyal kuat dari pemerintah berupa insentif dan proyek-proyek yang jelas. Tahun 2025 akan menjadi tahun kunci dalam mengevaluasi efektivitas regulasi energi surya yang ada, serta memastikan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penetrasi energi surya dalam skala besar," ujar Alvin.

Baca juga: TotalEnergies dan RGE Pasok Listrik dari Pembangkit Tenaga Surya ke Singapura

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Aliansi Perbankan Net Zero Hentikan Kegiatan Sementara
Aliansi Perbankan Net Zero Hentikan Kegiatan Sementara
Swasta
Paparan Logam dan Sulfat dalam Polusi Udara Berpotensi Tingkatkan Risiko Asma
Paparan Logam dan Sulfat dalam Polusi Udara Berpotensi Tingkatkan Risiko Asma
LSM/Figur
Tata Kelola Mangrove Perlu Terintegrasi dengan Tambak
Tata Kelola Mangrove Perlu Terintegrasi dengan Tambak
LSM/Figur
Krisis Iklim Makin Parah,  WALHI Desak Revisi UU Kehutanan Berparadigma Keadilan Ekologis
Krisis Iklim Makin Parah, WALHI Desak Revisi UU Kehutanan Berparadigma Keadilan Ekologis
LSM/Figur
Pesimis Kualitas Udara Jakarta Membaik, Menteri LH Ungkap Sumber Masalahnya
Pesimis Kualitas Udara Jakarta Membaik, Menteri LH Ungkap Sumber Masalahnya
Pemerintah
Badak di Kalimantan Timur Sisa Dua, Kemenhut Siapkan Induk Pengganti
Badak di Kalimantan Timur Sisa Dua, Kemenhut Siapkan Induk Pengganti
Pemerintah
Sudah Saatnya Penyelenggara Event Lebih Sustainable
Sudah Saatnya Penyelenggara Event Lebih Sustainable
Swasta
Studi Jawab Polemik Dampak Kebisingan Turbin Angin pada Manusia
Studi Jawab Polemik Dampak Kebisingan Turbin Angin pada Manusia
LSM/Figur
Produksi Daging Sapi di Brasil Picu Kenaikan Emisi Metana
Produksi Daging Sapi di Brasil Picu Kenaikan Emisi Metana
Pemerintah
Menteri LH: Banyak Produsen AMDK Pakai Air Tanah, Konservasi Cuma Mantra
Menteri LH: Banyak Produsen AMDK Pakai Air Tanah, Konservasi Cuma Mantra
Pemerintah
Laut Asam Melemahkan Gigi Hiu, Ancaman Baru bagi Predator Puncak
Laut Asam Melemahkan Gigi Hiu, Ancaman Baru bagi Predator Puncak
Pemerintah
'Circularity Tour', Aqua Libatkan Pelari Maybank Marathon dalam Aksi Lingkungan dan Ekonomi Sirkular
"Circularity Tour", Aqua Libatkan Pelari Maybank Marathon dalam Aksi Lingkungan dan Ekonomi Sirkular
Swasta
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Pemerintah
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Pemerintah
Penelitian Lebih dari Satu Dekade Ungkap Populasi Hiu Paus di Papua
Penelitian Lebih dari Satu Dekade Ungkap Populasi Hiu Paus di Papua
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau