Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Negara Belum Ajukan Rencana Pelestarian Jelang KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Kompas.com - 16/10/2024, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Lebih dari 80 persen negara di dunia belum mengajukan rencana pelestarian alam yang disepakati sebelumnya.

Pada Desember 2022, 188 perwakilan negara menyepakati Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (GBF) Kunming-Montreal pada hari terakhir KTT Keanekaragaman Hayati COP15 di Montreal, Kanada.

Kesepakatan tersebut mencakup target untuk melindungi 30 persen daratan dan lautan, mereformasi subsidi yang merusak lingkungan, dan memangkas penggunaan pestisida.

Baca juga: KLHK: Keanekaragaman Hayati Hadapi Ancaman Kepunahan Serius

Masing-masing negara juga berkomitmen membeberkan rencana pelestarian alam dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP) sebelum KTT Keanekaragaman Hayati COP16 digelar di Cali, Kolombia, pada Oktober ini.

Akan tetapi, dari 188 negara yang menyepakati komitmen tersebut, baru 25 negara yang mengajukan rencana pelestarian alam level nasional yakni NBSAP.

Analisis oleh Carbon Brief dan The Guardian menunjukkan, beberapa ekosistem terpenting di planet ini tidak tercakup dalam NBSAP.

Di samping itu, hanya lima dari 17 negara yang menjadi rumah bagi sekitar 70 persen keanekaragaman hayati dunia yang menghasilkan NBSAP.

Kelima negara tersebut adalah Australia, China, Indonesia, Malaysia, dan Meksiko.

Baca juga: Polusi Tanah Jadi Ancaman Keanekaragaman Hayati

Direktur Global Program Pangan, Tanah, dan Air di World Resources Institute Crystal Davis mengatakan, alam sedang menghadapi krisis yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia.

"Di COP16 inilah saatnya bagi semua negara untuk maju dan mengubah perjanjian global yang penting untuk melindungi dan memulihkan alam menjadi tindakan," kata Davis dilansir The Guardian, Selasa (15/10/2024).

Sekretaris Eksekutif Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati Astrid Schomaker mengatakan, lebih banyak NBSAP akan lebih baik.

"Kami berharap lebih banyak yang akan diumumkan di COP16, termasuk beberapa negara besar seperti India," ujar Schomaker.

Dia meyakini, akan ada lebih banyak NBSAP yang disampaikan negara-negara pada akhir tahun ini.

Baca juga: China Berkomitmen Terapkan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati

"Kami memahami bahwa ketika mereka terlambat, negara-negara harus mendapatkan pendanaan terlebih dahulu. Sangat sering itu karena mereka mencoba melakukan pendekatan seluruh masyarakat. Itu butuh waktu," papar Schomaker.

Pentingnya NBSAP

Kehadiran NBSAP yang efektif dinilai sangat penting bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati global.

NBSAP menguraikan rencana satu negara tentang cara melindungi dan memulihkan alam.

NBSAP juga penting penting untuk memobilisasi aksi secara menyeluruh dan mengamankan pendanaan untuk pemulihan keanekaragaman hayati.

Baca juga: Konservasi Hutan Terpadu dapat Pulihkan Keanekaragaman Hayati hingga Kesejahteraan Warga Lokal

Dilansir situs web WWF, berikut setidaknya lima pentingnya NBSAP yang baik.

Membentuk kebijakan nasional

NBSAP lebih dari sekadar rencana. NBSAP dapat menjadi pondasi konservasi keanekaragaman hayati yang dimasukkan dalam strategi pembangunan nasional.

Apabila sudah masuk strategi pembangunan nasional, maka dapay memastikan bahwa alam diprioritaskan dalam pengambilan keputusan pemerintah di semua sektor.

Melacak komitmen internasional

NBSAP menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk memantau dan melaporkan kemajuan mereka terhadap tujuan keanekaragaman hayati di bawah GBF.

NBSAP menawarkan data dasar yang penting untuk mengevaluasi tindakan pemerintah.

Baca juga: 3 Tujuan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam IBSAP 2025-2045

Membuka sumber daya

Dengan menguraikan strategi yang jelas, NBSAP membantu negara-negara menarik pendanaan dan dukungan teknis.

Hal tersebut memungkinkan mereka untuk melaksanakan proyek-proyek berdampak yang memerangi hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan ketahanan ekosistem.

Memastikan partisipasi inklusif

NBSAP menyediakan platform bagi semua pemangku kepentingan yakni pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam strategi keanekaragaman hayati.

Pendekatan inklusif ini memprioritaskan hak dan suara masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam proses konservasi.

Meningkatkan kesadaran publik

NBSAP memainkan peran penting dalam mendidik publik tentang nilai keanekaragaman hayati.

Ini menekankan mengapa melindungi alam penting bagi masa depan yang berkelanjutan, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam, dan mendorong aksi masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Dokumen IBSAP, Panduan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Salurkan Green Financing, BCA Incar Sektor Renewable Energy dan Sawit Berkelanjutan

Salurkan Green Financing, BCA Incar Sektor Renewable Energy dan Sawit Berkelanjutan

Swasta
Risiko Kesehatan dan Iklim Tumpang Tindih di Asia Tenggara

Risiko Kesehatan dan Iklim Tumpang Tindih di Asia Tenggara

Pemerintah
Kementerian LHK Bangun Pusat Plasma Nutfah Nasional, Ini Alasannya

Kementerian LHK Bangun Pusat Plasma Nutfah Nasional, Ini Alasannya

Pemerintah
Studi Sebut 8 dari 10 Orang di Dunia Terdampak Perubahan Iklim

Studi Sebut 8 dari 10 Orang di Dunia Terdampak Perubahan Iklim

Pemerintah
Bakti BCA di Labuan Bajo Jangkau 550 Pasien Mata dan Beri Edukasi ke Siswa Setempat

Bakti BCA di Labuan Bajo Jangkau 550 Pasien Mata dan Beri Edukasi ke Siswa Setempat

Swasta
 Uni Eropa Beri Dana 1 Juta Euro untuk Susun Indeks Pengungsian Akibat Iklim di Indonesia

Uni Eropa Beri Dana 1 Juta Euro untuk Susun Indeks Pengungsian Akibat Iklim di Indonesia

Pemerintah
Mamberamo Foja di Papua Ditetapkan Jadi Taman Nasional

Mamberamo Foja di Papua Ditetapkan Jadi Taman Nasional

Pemerintah
Indeks Risiko Perpindahan akibat Iklim Diluncurkan di Indonesia

Indeks Risiko Perpindahan akibat Iklim Diluncurkan di Indonesia

Pemerintah
Mayoritas Negara Belum Ajukan Rencana Pelestarian Jelang KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Mayoritas Negara Belum Ajukan Rencana Pelestarian Jelang KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Pemerintah
Forward7 dan Sistema.bio Hadirkan Teknologi Biogas Modern bagi Pemilik Peternakan Kecil di Nepal dan Indonesia

Forward7 dan Sistema.bio Hadirkan Teknologi Biogas Modern bagi Pemilik Peternakan Kecil di Nepal dan Indonesia

Swasta
Pemerintah Lakukan Perencanaan Ruang Laut untuk Pengelolaan Lestari

Pemerintah Lakukan Perencanaan Ruang Laut untuk Pengelolaan Lestari

Pemerintah
Pertumbuhan Energi Surya Indonesia Lambat, Pemerintah Perlu Ambisius

Pertumbuhan Energi Surya Indonesia Lambat, Pemerintah Perlu Ambisius

LSM/Figur
Begini Contoh Praktik Baik Masjid Ramah Lingkungan Menurut BRIN

Begini Contoh Praktik Baik Masjid Ramah Lingkungan Menurut BRIN

LSM/Figur
Emisi Gas Rumah Kaca Dunia 420 ppm, Lampaui Batas Kesepakatan

Emisi Gas Rumah Kaca Dunia 420 ppm, Lampaui Batas Kesepakatan

Pemerintah
Industri Nikel Nasional Diminta untuk Sukarela Diaudit Tata Kelolanya

Industri Nikel Nasional Diminta untuk Sukarela Diaudit Tata Kelolanya

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Selamat, Kamu Pembaca Terpilih!
Nikmati gratis akses Kompas.com+ selama 3 hari.

Mengapa bergabung dengan membership Kompas.com+?

  • Baca semua berita tanpa iklan
  • Baca artikel tanpa pindah halaman
  • Akses lebih cepat
  • Akses membership dari berbagai platform
Pilihan Tepat!
Kami siap antarkan berita premium, teraktual tanpa iklan.
Masuk untuk aktivasi
atau
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau