Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Negara Belum Ajukan Rencana Pelestarian Jelang KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Kompas.com - 16/10/2024, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Lebih dari 80 persen negara di dunia belum mengajukan rencana pelestarian alam yang disepakati sebelumnya.

Pada Desember 2022, 188 perwakilan negara menyepakati Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (GBF) Kunming-Montreal pada hari terakhir KTT Keanekaragaman Hayati COP15 di Montreal, Kanada.

Kesepakatan tersebut mencakup target untuk melindungi 30 persen daratan dan lautan, mereformasi subsidi yang merusak lingkungan, dan memangkas penggunaan pestisida.

Baca juga: KLHK: Keanekaragaman Hayati Hadapi Ancaman Kepunahan Serius

Masing-masing negara juga berkomitmen membeberkan rencana pelestarian alam dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP) sebelum KTT Keanekaragaman Hayati COP16 digelar di Cali, Kolombia, pada Oktober ini.

Akan tetapi, dari 188 negara yang menyepakati komitmen tersebut, baru 25 negara yang mengajukan rencana pelestarian alam level nasional yakni NBSAP.

Analisis oleh Carbon Brief dan The Guardian menunjukkan, beberapa ekosistem terpenting di planet ini tidak tercakup dalam NBSAP.

Di samping itu, hanya lima dari 17 negara yang menjadi rumah bagi sekitar 70 persen keanekaragaman hayati dunia yang menghasilkan NBSAP.

Kelima negara tersebut adalah Australia, China, Indonesia, Malaysia, dan Meksiko.

Baca juga: Polusi Tanah Jadi Ancaman Keanekaragaman Hayati

Direktur Global Program Pangan, Tanah, dan Air di World Resources Institute Crystal Davis mengatakan, alam sedang menghadapi krisis yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia.

"Di COP16 inilah saatnya bagi semua negara untuk maju dan mengubah perjanjian global yang penting untuk melindungi dan memulihkan alam menjadi tindakan," kata Davis dilansir The Guardian, Selasa (15/10/2024).

Sekretaris Eksekutif Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati Astrid Schomaker mengatakan, lebih banyak NBSAP akan lebih baik.

"Kami berharap lebih banyak yang akan diumumkan di COP16, termasuk beberapa negara besar seperti India," ujar Schomaker.

Dia meyakini, akan ada lebih banyak NBSAP yang disampaikan negara-negara pada akhir tahun ini.

Baca juga: China Berkomitmen Terapkan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati

"Kami memahami bahwa ketika mereka terlambat, negara-negara harus mendapatkan pendanaan terlebih dahulu. Sangat sering itu karena mereka mencoba melakukan pendekatan seluruh masyarakat. Itu butuh waktu," papar Schomaker.

Pentingnya NBSAP

Kehadiran NBSAP yang efektif dinilai sangat penting bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati global.

NBSAP menguraikan rencana satu negara tentang cara melindungi dan memulihkan alam.

NBSAP juga penting penting untuk memobilisasi aksi secara menyeluruh dan mengamankan pendanaan untuk pemulihan keanekaragaman hayati.

Baca juga: Konservasi Hutan Terpadu dapat Pulihkan Keanekaragaman Hayati hingga Kesejahteraan Warga Lokal

Dilansir situs web WWF, berikut setidaknya lima pentingnya NBSAP yang baik.

Membentuk kebijakan nasional

NBSAP lebih dari sekadar rencana. NBSAP dapat menjadi pondasi konservasi keanekaragaman hayati yang dimasukkan dalam strategi pembangunan nasional.

Apabila sudah masuk strategi pembangunan nasional, maka dapay memastikan bahwa alam diprioritaskan dalam pengambilan keputusan pemerintah di semua sektor.

Melacak komitmen internasional

NBSAP menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk memantau dan melaporkan kemajuan mereka terhadap tujuan keanekaragaman hayati di bawah GBF.

NBSAP menawarkan data dasar yang penting untuk mengevaluasi tindakan pemerintah.

Baca juga: 3 Tujuan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam IBSAP 2025-2045

Membuka sumber daya

Dengan menguraikan strategi yang jelas, NBSAP membantu negara-negara menarik pendanaan dan dukungan teknis.

Hal tersebut memungkinkan mereka untuk melaksanakan proyek-proyek berdampak yang memerangi hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan ketahanan ekosistem.

Memastikan partisipasi inklusif

NBSAP menyediakan platform bagi semua pemangku kepentingan yakni pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam strategi keanekaragaman hayati.

Baca juga: Kapolri Minta Maaf Ajudannya Pukul Jurnalis di Semarang, Janji Telusuri Pelaku

Pendekatan inklusif ini memprioritaskan hak dan suara masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam proses konservasi.

Meningkatkan kesadaran publik

NBSAP memainkan peran penting dalam mendidik publik tentang nilai keanekaragaman hayati.

Ini menekankan mengapa melindungi alam penting bagi masa depan yang berkelanjutan, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam, dan mendorong aksi masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Dokumen IBSAP, Panduan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Mantan Wapres AS Latih 1.050 Orang di Indonesia Tanggap Perubahan Iklim

Mantan Wapres AS Latih 1.050 Orang di Indonesia Tanggap Perubahan Iklim

Pemerintah
Dekarbonisasi Industri, Pemerintah Minta Perusahaan Laporkan Data Emisi ke SIINas

Dekarbonisasi Industri, Pemerintah Minta Perusahaan Laporkan Data Emisi ke SIINas

Pemerintah
8.126 Ton Sampah Pasca-Lebaran Diangkut dari Kepulauan Seribu

8.126 Ton Sampah Pasca-Lebaran Diangkut dari Kepulauan Seribu

Pemerintah
Produsen Elektronik Ini Targetkan Pakai 35 Persen Bahan Daur Ulang pada 2030

Produsen Elektronik Ini Targetkan Pakai 35 Persen Bahan Daur Ulang pada 2030

Swasta
Proyek Energi Hijau Milik AS Terancam, Pendanaan Miliaran Dollar Bakal Dipangkas

Proyek Energi Hijau Milik AS Terancam, Pendanaan Miliaran Dollar Bakal Dipangkas

Pemerintah
BRIN Gandeng Korsel untuk Bangun Rumah Kaca Pintar di Indonesia

BRIN Gandeng Korsel untuk Bangun Rumah Kaca Pintar di Indonesia

Pemerintah
Startup Bikin Mentega Ramah Lingkungan dari Karbon, Seperti Apa?

Startup Bikin Mentega Ramah Lingkungan dari Karbon, Seperti Apa?

Swasta
RI Buka Peluang Lanjutkan Kerja Sama Bangun Fasilitas CCS dengan AS

RI Buka Peluang Lanjutkan Kerja Sama Bangun Fasilitas CCS dengan AS

Pemerintah
Lembaga Keuangan AS Prediksi Kenaikan Suhu Global Capai 3 Derajat Tahun Ini

Lembaga Keuangan AS Prediksi Kenaikan Suhu Global Capai 3 Derajat Tahun Ini

Swasta
Startup Filipina Bikin AGRICONNECT PH, App Berbasis AI untuk Cegah Gagal Panel

Startup Filipina Bikin AGRICONNECT PH, App Berbasis AI untuk Cegah Gagal Panel

Swasta
Sektor Perikanan RI Bakal Kena Imbas Kenaikan Tarif Impor AS

Sektor Perikanan RI Bakal Kena Imbas Kenaikan Tarif Impor AS

Pemerintah
2030, Perusahaan Global Targetkan Elektrifikasi 100 Persen Armada Operasional

2030, Perusahaan Global Targetkan Elektrifikasi 100 Persen Armada Operasional

Pemerintah
Asosiasi Mantan Pemimpin Dunia Desak Kepemimpinan Eropa dalam Aksi Iklim

Asosiasi Mantan Pemimpin Dunia Desak Kepemimpinan Eropa dalam Aksi Iklim

Pemerintah
IATA Bentuk Organisasi Pengawas Avtur Berkelanjutan

IATA Bentuk Organisasi Pengawas Avtur Berkelanjutan

Swasta
AS Naikkan Tarif Impor, Bagaimana Dampaknya ke Industri Hijau?

AS Naikkan Tarif Impor, Bagaimana Dampaknya ke Industri Hijau?

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Penurunan Arus Mudik Lebaran 2025: Analisis Data dan Penyebabnya
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau