Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Negara Belum Ajukan Rencana Pelestarian Jelang KTT Keanekaragaman Hayati COP16

Kompas.com, 16 Oktober 2024, 13:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Lebih dari 80 persen negara di dunia belum mengajukan rencana pelestarian alam yang disepakati sebelumnya.

Pada Desember 2022, 188 perwakilan negara menyepakati Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global (GBF) Kunming-Montreal pada hari terakhir KTT Keanekaragaman Hayati COP15 di Montreal, Kanada.

Kesepakatan tersebut mencakup target untuk melindungi 30 persen daratan dan lautan, mereformasi subsidi yang merusak lingkungan, dan memangkas penggunaan pestisida.

Baca juga: KLHK: Keanekaragaman Hayati Hadapi Ancaman Kepunahan Serius

Masing-masing negara juga berkomitmen membeberkan rencana pelestarian alam dalam Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Nasional (NBSAP) sebelum KTT Keanekaragaman Hayati COP16 digelar di Cali, Kolombia, pada Oktober ini.

Akan tetapi, dari 188 negara yang menyepakati komitmen tersebut, baru 25 negara yang mengajukan rencana pelestarian alam level nasional yakni NBSAP.

Analisis oleh Carbon Brief dan The Guardian menunjukkan, beberapa ekosistem terpenting di planet ini tidak tercakup dalam NBSAP.

Di samping itu, hanya lima dari 17 negara yang menjadi rumah bagi sekitar 70 persen keanekaragaman hayati dunia yang menghasilkan NBSAP.

Kelima negara tersebut adalah Australia, China, Indonesia, Malaysia, dan Meksiko.

Baca juga: Polusi Tanah Jadi Ancaman Keanekaragaman Hayati

Direktur Global Program Pangan, Tanah, dan Air di World Resources Institute Crystal Davis mengatakan, alam sedang menghadapi krisis yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia.

"Di COP16 inilah saatnya bagi semua negara untuk maju dan mengubah perjanjian global yang penting untuk melindungi dan memulihkan alam menjadi tindakan," kata Davis dilansir The Guardian, Selasa (15/10/2024).

Sekretaris Eksekutif Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati Astrid Schomaker mengatakan, lebih banyak NBSAP akan lebih baik.

"Kami berharap lebih banyak yang akan diumumkan di COP16, termasuk beberapa negara besar seperti India," ujar Schomaker.

Dia meyakini, akan ada lebih banyak NBSAP yang disampaikan negara-negara pada akhir tahun ini.

Baca juga: China Berkomitmen Terapkan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati

"Kami memahami bahwa ketika mereka terlambat, negara-negara harus mendapatkan pendanaan terlebih dahulu. Sangat sering itu karena mereka mencoba melakukan pendekatan seluruh masyarakat. Itu butuh waktu," papar Schomaker.

Pentingnya NBSAP

Kehadiran NBSAP yang efektif dinilai sangat penting bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati global.

NBSAP menguraikan rencana satu negara tentang cara melindungi dan memulihkan alam.

NBSAP juga penting penting untuk memobilisasi aksi secara menyeluruh dan mengamankan pendanaan untuk pemulihan keanekaragaman hayati.

Baca juga: Konservasi Hutan Terpadu dapat Pulihkan Keanekaragaman Hayati hingga Kesejahteraan Warga Lokal

Dilansir situs web WWF, berikut setidaknya lima pentingnya NBSAP yang baik.

Membentuk kebijakan nasional

NBSAP lebih dari sekadar rencana. NBSAP dapat menjadi pondasi konservasi keanekaragaman hayati yang dimasukkan dalam strategi pembangunan nasional.

Apabila sudah masuk strategi pembangunan nasional, maka dapay memastikan bahwa alam diprioritaskan dalam pengambilan keputusan pemerintah di semua sektor.

Melacak komitmen internasional

NBSAP menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk memantau dan melaporkan kemajuan mereka terhadap tujuan keanekaragaman hayati di bawah GBF.

NBSAP menawarkan data dasar yang penting untuk mengevaluasi tindakan pemerintah.

Baca juga: 3 Tujuan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dalam IBSAP 2025-2045

Membuka sumber daya

Dengan menguraikan strategi yang jelas, NBSAP membantu negara-negara menarik pendanaan dan dukungan teknis.

Hal tersebut memungkinkan mereka untuk melaksanakan proyek-proyek berdampak yang memerangi hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan ketahanan ekosistem.

Memastikan partisipasi inklusif

NBSAP menyediakan platform bagi semua pemangku kepentingan yakni pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam strategi keanekaragaman hayati.

Pendekatan inklusif ini memprioritaskan hak dan suara masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam proses konservasi.

Meningkatkan kesadaran publik

NBSAP memainkan peran penting dalam mendidik publik tentang nilai keanekaragaman hayati.

Ini menekankan mengapa melindungi alam penting bagi masa depan yang berkelanjutan, menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam, dan mendorong aksi masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Dokumen IBSAP, Panduan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
PT Elnusa Sebut Pangkas 3.079 Ton CO2 dan Kurangi 178.606 Sampah Plastik
PT Elnusa Sebut Pangkas 3.079 Ton CO2 dan Kurangi 178.606 Sampah Plastik
BUMN
Gaya Hidup Ramah Lingkungan Masih Mahal
Gaya Hidup Ramah Lingkungan Masih Mahal
LSM/Figur
65 Persen Karhutla di Lahan Gambut, Ancam Target Iklim RI
65 Persen Karhutla di Lahan Gambut, Ancam Target Iklim RI
LSM/Figur
Pemerintah Bakal Bangun 5 PSEL Juni 2026, Olah 7.000 Ton Limbah Jadi Listrik
Pemerintah Bakal Bangun 5 PSEL Juni 2026, Olah 7.000 Ton Limbah Jadi Listrik
Pemerintah
Hari Bumi, Keraton Yogyakarta Gelar Pelatihan Kelola Sampah untuk Abdi Dalem
Hari Bumi, Keraton Yogyakarta Gelar Pelatihan Kelola Sampah untuk Abdi Dalem
Pemerintah
Bauran Energi Bersih Dunia Melonjak, China dan India di Posisi Teratas
Bauran Energi Bersih Dunia Melonjak, China dan India di Posisi Teratas
Pemerintah
Industri Pengolah Sampah Ini Mampu Hasilkan 26.000 Liter BBM dari Plastik
Industri Pengolah Sampah Ini Mampu Hasilkan 26.000 Liter BBM dari Plastik
Swasta
Ini Kendala RI Jadi Pemimpin Bursa Karbon ASEAN Permenhut 6/2026 Dinilai Bisa Dorong Investasi Hijau dan Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Karbon ASEAN
Ini Kendala RI Jadi Pemimpin Bursa Karbon ASEAN Permenhut 6/2026 Dinilai Bisa Dorong Investasi Hijau dan Perkuat Posisi Indonesia di Pasar Karbon ASEAN
LSM/Figur
Transisi Energi Industri dan Kendaraan Pangkas 40 Persen Polusi Jabodetabek
Transisi Energi Industri dan Kendaraan Pangkas 40 Persen Polusi Jabodetabek
LSM/Figur
Pemimpin Perusahaan Khawatir Kehilangan Pekerjaan akibat Kegagalan Adopsi AI
Pemimpin Perusahaan Khawatir Kehilangan Pekerjaan akibat Kegagalan Adopsi AI
Swasta
Bisnis Global Tetap Fokus pada Isu Iklim, Tapi Ubah Pesan Keberlanjutannya
Bisnis Global Tetap Fokus pada Isu Iklim, Tapi Ubah Pesan Keberlanjutannya
LSM/Figur
Studi: Rumput Berakar Dalam Lebih Efektif Simpan Karbon dan Jaga Kesehatan Tanah
Studi: Rumput Berakar Dalam Lebih Efektif Simpan Karbon dan Jaga Kesehatan Tanah
LSM/Figur
Memasuki Musim Kemarau, Titik Panas Karhutla Naik 3 Kali Lipat
Memasuki Musim Kemarau, Titik Panas Karhutla Naik 3 Kali Lipat
Pemerintah
Hotel di Bali Mulai Beralih ke Energi Surya, Dorong Transisi Energi di Sektor Perhotelan
Hotel di Bali Mulai Beralih ke Energi Surya, Dorong Transisi Energi di Sektor Perhotelan
Swasta
Tularkan Semangat Kartini, Srikandi Movement PLN Berdayakan 40.000 Jiwa di 140 Lokasi
Tularkan Semangat Kartini, Srikandi Movement PLN Berdayakan 40.000 Jiwa di 140 Lokasi
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau