Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAUD Punya Peran Krusial, Namun Kurang Diperhatikan

Kompas.com, 19 Oktober 2024, 14:07 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Indonesia tengah mengembangkan model pendidikan anak usia dini (PAUD) Holistik Integratif yang bukan hanya memberikan pembelajaran pada anak, melainkan juga menyediakan layanan gizi dan kesehatan.

Namun, pengembangan PAUD di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan utama adalah akses, dengan hanya 35 persen anak usia 3-6 tahun yang memiliki akses ke layanan tersebut.

Jumlah PAUD dan infrastrukturnya, terutama di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau, masih amat terbatas. Alokasi anggaran negara untuk PAUD juga minim. Nilainya hanya 0,8 persen dari total anggaran pendidikan nasional.

Baca juga: Jika Jadi Gubernur Jakarta, Pramono Anung Janji Naikkan Insentif Guru PAUD Dua Kali Lipat

“Ini jauh di bawah standar internasional yang sebesar 10 persen dan perlu ditingkatkan secara signifikan,” ujar UNICEF Indonesia Country Representative, Maniza Zaman, dalam talkshow Unlocking Potential Tanoto Foundation, dikutip, Sabtu (19/10/2024). 

Selain itu, belum semua PAUD diperkuat oleh guru-guru berkualitas. Tak bisa dipungkiri, masih ada anggapan bahwa untuk menjadi guru PAUD tidak terlalu membutuhkan pengajar dengan kualifikasi yang baik.

"Data menunjukkan, hanya 60 persen guru PAUD yang bergelar sarjana dibanding 90 persen di jenjang pendidikan lain. Perlu adanya pengakuan bahwa guru adalah profesi mulia bahkan untuk PAUD,” tambah Maniza.

Persoalan lainnya, kata dia, adalah pemahaman orang tua dan pengasuh tentang PAUD yang belum sama dan belum semuanya menganggapnya penting.

Apalagi, kebanyakan layanan PAUD dikelola mandiri atau pihak swasta yang memerlukan pos dana tersendiri bagi setiap keluarga, meskipun sudah ada subsidi.

Baca juga: 11 Siswa Binus School Simprug Inisiasi Pembangunan Ulang PAUD di Sumba

“Masalah keuangan di rumah tangga juga harus kita pikirkan. Kita harus benar-benar memperhatikan keterjangkauan untuk semua kalangan,” ungkap Maniza.

UNICEF dorong pengembangan PAUD

Oleh karena itu, ia menegaskan, UNICEF mendorong dukungan dan investasi lebih besar untuk PAUD oleh berbagai pihak.

"Dukungan ini menjadi strategi dalam mengembangkan PAUD yang mencakup berbagai aspek kompleks dan membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan," ujarnya. 

Sejumlah aspek tersebut di antaranya, perlunya layanan berkesinambungan terhadap kesehatan dan kesejahteraan ibu sejak mengandung hingga merawat anak. Pola pengasuhan anak (parenting) oleh orang tua dan pengasuh juga menjadi garda terdepan dalam hal ini.

Baca juga: Ketua TP PKK Pematangsiantar Ingatkan Pentingnya Pendidikan Anak-anak PAUD

Selain itu, perlu adanya koordinasi, sistem pendukung, konektivitas, pendanaan yang tepat, serta kesadaran masyarakat dalam perubahan perilaku dan sosial dalam pengembangan PAUD.

“Koordinasi yang efektif di berbagai tingkat bahkan hingga desa menjadi penting, agar semua berjalan baik. Ini bukan hal yang mudah di dunia. Kita harus bekerja sama dan menggunakan sumber daya secara optimal,” paparnya.

Maniza menegaskan, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, hingga lembaga non-profit dan filantropi harus mengambil langkah konkret untuk menjadikan PAUD sebagai agenda yang penting bagi masa depan bangsa.

Menurutnya, UNICEF dan pemerintah telah memulai langkah ini, baik di tingkat regulasi dan sarana prasarana di lapangan. Misalnya, pemanfaatan teknologi digital dan media sosial dalam menyebarkan praktik baik serta materi edukasi PAUD.

“Dengan populasi Indonesia yang besar, kita bisa gunakan teknologi untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya PAUD dan parenting,” ujarnya.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Riau dan Kalimantan Tengah, Provinsi dengan Masalah Kebun Sawit Masuk Hutan Paling Rumit
Riau dan Kalimantan Tengah, Provinsi dengan Masalah Kebun Sawit Masuk Hutan Paling Rumit
LSM/Figur
366.955 Hektar Hutan Adat Ditetapkan hingga November 2025
366.955 Hektar Hutan Adat Ditetapkan hingga November 2025
Pemerintah
Suhu Arktik Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah, Apa Dampaknya?
Suhu Arktik Pecahkan Rekor Terpanas Sepanjang Sejarah, Apa Dampaknya?
LSM/Figur
Pembelian Produk Ramah Lingkungan Meningkat, tapi Pesan Keberlanjutan Meredup
Pembelian Produk Ramah Lingkungan Meningkat, tapi Pesan Keberlanjutan Meredup
LSM/Figur
Menjaga Napas Terakhir Orangutan Tapanuli dari Ancaman Banjir dan Hilangnya Rimba
Menjaga Napas Terakhir Orangutan Tapanuli dari Ancaman Banjir dan Hilangnya Rimba
LSM/Figur
FWI Soroti Celah Pelanggaran Skema Keterlanjuran Kebun Sawit di Kawasan Hutan
FWI Soroti Celah Pelanggaran Skema Keterlanjuran Kebun Sawit di Kawasan Hutan
LSM/Figur
Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas
Menhut Raja Juli Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan di Daerah, Anggaran dan Personel Terbatas
Pemerintah
Menhut Raja Juli Sebut Tak Pernah Beri Izin Pelepasan Kawasan Hutan Setahun Terakhir
Menhut Raja Juli Sebut Tak Pernah Beri Izin Pelepasan Kawasan Hutan Setahun Terakhir
Pemerintah
Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Krisis Iklim Picu Berbagai Jenis Penyakit, Ancam Kesehatan Global
Pemerintah
Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya
Petani Rumput Laut di Indonesia Belum Ramah Lingkungan, Masih Terhalang Biaya
Pemerintah
Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektar Kebun Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang Jambi
Kemenhut Musnahkan 98,8 Hektar Kebun Sawit Ilegal di TN Berbak Sembilang Jambi
Pemerintah
Indonesia Bisa Contoh India, Ini 4 Strategi Kembangkan EBT
Indonesia Bisa Contoh India, Ini 4 Strategi Kembangkan EBT
LSM/Figur
Waspada Hujan Lebat hingga 22 Desember, BMKG Pantau 3 Siklon Tropis
Waspada Hujan Lebat hingga 22 Desember, BMKG Pantau 3 Siklon Tropis
Pemerintah
Walhi NTB Desak Pemerintah Moratorium IPR di 60 Titik
Walhi NTB Desak Pemerintah Moratorium IPR di 60 Titik
LSM/Figur
Banjir Rob Kian Meluas, Akademisi Unair Peringatkan Dampak Jangka Panjang bagi Pesisir Indonesia
Banjir Rob Kian Meluas, Akademisi Unair Peringatkan Dampak Jangka Panjang bagi Pesisir Indonesia
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau