Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Studi Global Ungkap Orang Tak Paham Soal Keadilan Iklim

Kompas.com, 22 Oktober 2024, 20:17 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

Sumber PHYSORG

KOMPAS.com - Studi internasional telah menunjukkan bahwa kebanyakan orang, termasuk mereka yang berada di wilayah paling terdampak oleh perubahan iklim tidak memahami istilah keadilan iklim.

Namun mereka menyadari adanya ketidakadilan sosial, historis, dan ekonomi yang menjadi ciri krisis iklim, meski mereka secara tidak sadar menghubungkan pemahaman tersebut.

Mengutip Phys, Selasa (22/10/2024) dalam studi ini, peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Nottingham, Inggris menyurvei 5627 orang dewasa di 11 negara untuk menilai wawasan mereka mengenai konsep keadilan iklim.

Ke-11 negara yang terlibat dalam survei adalah Australia, Brasil, Jerman, India, Jepang, Belanda, Nigeria, Filipina, Uni Emirat Arab, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.

Baca juga:

Ini adalah studi pertama yang meneliti pemahaman publik tentang perubahan iklim di luar Eropa dan Amerika Utara.

Hasil studi mengungkap dua pertiga orang di negara tersebut belum pernah mendengar tentang keadilan iklim.

Namun, mayoritas orang yang disurvei mendukung keyakinan terkait keadilan iklim, termasuk gagasan bahwa orang yang lebih miskin menderita dampak yang lebih buruk dari perubahan iklim (78 persen setuju).

Sementara itu, orang-orang dari komunitas yang paling terdampak harus memiliki lebih banyak suara dalam keputusan mengenai perubahan iklim (78 persen), dan bahwa kapitalisme serta kolonialisme merupakan elemen dasar dari krisis iklim (70 persen).

Dukungan terhadap keyakinan terkait keadilan iklim ini juga dikaitkan secara positif dengan keterlibatan dalam tindakan iklim dan dukungan untuk kebijakan iklim yang adil.

Apa Itu Keadilan Iklim?

Keadilan iklim sendiri secara luas mencakup pengakuan bahwa dampak perubahan iklim dirasakan secara tidak merata di seluruh masyarakat, kelompok yang paling terdampak sering kali memiliki suara paling sedikit dalam pemilihan dan implementasi respons masyarakat terhadap perubahan iklim.

Lalu yang terakhir adalah proses pembuatan kebijakan terkait perubahan iklim sering kali gagal mengenali kepentingan sah masyarakat yang tidak memiliki suara politik, sehingga berkontribusi pada semakin hilangnya hak pilih kelompok yang terpinggirkan.

Baca juga:

"Memperhitungkan keadilan iklim saat kita menanggapi perubahan iklim adalah kunci untuk mengarahkan masyarakat kita ke solusi yang adil dan setara," ungkap Dr. Charles Ogunbode, Asisten Profesor Psikologi Terapan di Universitas Nottingham, Inggris, yang memimpin studi ini.

Menurutnya, negara-negara yang rentan terhadap iklim, sebagian besar terbatas justru menjadi subjek wacana iklim, bukan peserta aktif.

"Dengan mengungkap dukungan luas terhadap prinsip-prinsip keadilan iklim di seluruh dunia, kami berharap para pendukung iklim akan memanfaatkan penelitian kami untuk lebih menekan para pembuat kebijakan dan pemimpin untuk memberlakukan tanggapan yang adil terhadap krisis iklim," tambahnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Walhi NTB Desak Pemerintah Moratorium IPR di 60 Titik
Walhi NTB Desak Pemerintah Moratorium IPR di 60 Titik
LSM/Figur
Banjir Rob Kian Meluas, Akademisi Unair Peringatkan Dampak Jangka Panjang bagi Pesisir Indonesia
Banjir Rob Kian Meluas, Akademisi Unair Peringatkan Dampak Jangka Panjang bagi Pesisir Indonesia
Pemerintah
Kalimantan dan Sumatera Jadi Pusat Kebakaran Hutan dan Lahan Selama 25 Tahun Terakhir
Kalimantan dan Sumatera Jadi Pusat Kebakaran Hutan dan Lahan Selama 25 Tahun Terakhir
LSM/Figur
Indonesia Perlu Belajar dari India untuk Transisi Energi
Indonesia Perlu Belajar dari India untuk Transisi Energi
LSM/Figur
Respons PT TPL usai Prabowo Minta Perusahaan Diaudit dan Dievaluasi
Respons PT TPL usai Prabowo Minta Perusahaan Diaudit dan Dievaluasi
Swasta
DLH DKI Siapkan 148 Truk Tertutup untuk Angkut Sampah ke RDF Rorotan
DLH DKI Siapkan 148 Truk Tertutup untuk Angkut Sampah ke RDF Rorotan
Pemerintah
Perancis Perketat Strategi Net Zero, Minyak dan Gas Siap Ditinggalkan
Perancis Perketat Strategi Net Zero, Minyak dan Gas Siap Ditinggalkan
Pemerintah
3.000 Gletser Diprediksi Hilang Setiap Tahun pada 2040
3.000 Gletser Diprediksi Hilang Setiap Tahun pada 2040
LSM/Figur
IATA Prediksi Produksi SAF 2025 1,9 Juta Ton, Masih Jauh dari Target
IATA Prediksi Produksi SAF 2025 1,9 Juta Ton, Masih Jauh dari Target
Pemerintah
Dorong Keselamatan Kerja, Intiwi Pamerkan Teknologi Las Berbasis VR Manufacturing Indonesia 2025
Dorong Keselamatan Kerja, Intiwi Pamerkan Teknologi Las Berbasis VR Manufacturing Indonesia 2025
Swasta
Gelondong Bernomor Di Banjir Sumatera
Gelondong Bernomor Di Banjir Sumatera
Pemerintah
Permata Bank dan PT Mitra Natura Raya Dorong Konservasi Alam lewat Tour de Kebun Raya
Permata Bank dan PT Mitra Natura Raya Dorong Konservasi Alam lewat Tour de Kebun Raya
Swasta
Hujan Lebat Desember–Januari, PVMBG Ingatkan Siaga Longsor dan Banjir Saat Nataru
Hujan Lebat Desember–Januari, PVMBG Ingatkan Siaga Longsor dan Banjir Saat Nataru
Pemerintah
89 Persen Masyarakat Indonesia Dukung EBT untuk Listrik Menurut Studi Terbaru
89 Persen Masyarakat Indonesia Dukung EBT untuk Listrik Menurut Studi Terbaru
Pemerintah
Teluk Saleh NTB jadi Habitat Hiu Paus Melahirkan dan Melakukan Pengasuhan
Teluk Saleh NTB jadi Habitat Hiu Paus Melahirkan dan Melakukan Pengasuhan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau