Presiden Prabowo Didorong Jadikan Transisi Energi Misi Nasional

KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan transisi energi sebagai misi nasional untuk mempercepat peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan.

Langkah ini diharapkan memperkuat ketahanan energi, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memenuhi komitmen pemangkasan emisi gas rumah kaca demi mencegah memburuknya pemanasan global.

Pada KTT Iklim COP28 tahun lalu, Indonesia bersama dengan 200 negara menyepakati peningkatan kapasitas energi terbarukan tiga kali lipat dan melipatgandakan upaya efisiensi energi pada 2030.

Baca juga: Dana Infrastruktur Transisi Energi Terkumpul 215 Miliar Dollar AS Sejak 2014

IESR menilai, Indonesia perlu mengintegrasikan komitmen ini dalam perencanaan energi nasional dan sektoral, serta mengeluarkan kebijakan yang menghasilkan percepatan pembangunan energi terbarukan.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menuturkan, lembaga think tank tersebut akan menyampaikan surat resmi kepada para menteri terkait yang merangkum lima rekomendasi utama untuk mempercepat transisi energi.

Menurutnya, salah satu indikator yang menunjukan komitmen pemerintah terhadap transisi energi adalah naiknya tingkat bauran energi terbarukan pada ketenagalistrikan dan bahan bakar cair, serta menurunnya penggunaan energi fosil.

“Jaminan percepatan transisi energi berkeadilan terletak pada peningkatan target bauran energi terbarukan Indonesia serta strategi untuk merealisasikannya dalam dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP),” kata Fabby dalam Media Briefing Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024: Memo Kebijakan Transisi Energi di Indonesia, Kamis (31/10/2024).

Baca juga: Kagama: Perlu Penguatan Aspek Hukum untuk Wujudkan Transisi Energi

Fabby menuturkan, peningkatan target bauran energi terbarukan ini perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Contohnyaseperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang akan disampaikan kepada Badan Iklim PBB tahun depan.

“Pemerintah perlu menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi, yang selaras dengan pembatasan suhu Bumi 1,5 derajat celsius,” tutur Fabby dikutip dari siaran pers.

Swasembada

Sementara itu, Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo menyoroti topik swasembada energi yang kerap disuarakan oleh Presiden Prabowo.

Baca juga: CSIS: Ada Banyak Tantangan dalam Capai Target Transisi Energi

Menurutnya, swasembada energi dapat tercapai dengan memanfaatkan energi terbarukan terutama surya dan angin yang punya potensi besar, didukung dengan teknologi baterai.

“Pengembangan energi terbarukan berbasis potensi sumber energi terbarukan di masing-masing daerah dapat meningkatkan akses energi yang berkelanjutan, harga energi yang terjangkau, resiliensi dan ketahanan energi nasional, dibandingkan pembangunan sumber daya energi skala besar yang terpusat,” ucap Deon.

IESR mendorong kepemimpinan yang kuat dengan mengedepankan kemitraan dan kolaborasi baik dengan pemangku kepentingan dalam negeri maupun internasional.

IESR menilai kolaborasi antara pemerintah, BUMN dan sektor swasta di dalam negeri perlu diperkuat sesuai tugas dan perannya masing-masing.

Baca juga: Studi: 2024 Jadi Era Transisi Energi yang Sebenarnya, Emisi Segera Capai Puncak