Kagama: Perlu Penguatan Aspek Hukum untuk Wujudkan Transisi Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Transisi energi membutuhkan peran dari berbagai pihak agar target yang telah ditetapkan, bisa dicapai. Tanpa adanya kolaborasi, upaya untuk lepas dari energi fosil akan terhambat.

Hal tersebut merupakan kesimpulan dari seminar "Masa Depan Transisi Energi di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Komunitas Kagama Persma dalam rangka rangkaian acara Pra-Munas Keluarga Alumni Gadjah Mada ke-XIV.

Wakil Ketua Umum I PP Kagama Budi Karya Sumadi mengatakan transisi energi menjadi tantangan di Indonesia, karena tidak mudah untuk mencapainya.

Baca juga:

• CSIS: Ada Banyak Tantangan dalam Capai Target Transisi Energi
• Ini Sejumlah Kendala dalam Mengejar Target Transisi Energi di Indonesia

"Jadi ini penting bagi kita untuk menjalankan law enforcement kita bisa mulai sama-sama mewujudkan transisi energi," kata Budi Karya, Minggu (27/10/2024).

Selain Budi Karya, sejumlah narasumber juga dihadirkan dalam seminar tersebut. Masing-masing mewakili perusahaan atau lembaga yang memiliki komitmen terhadap transisi energi.

VP Transisi Energi dan Perubahan Iklim PLN Anindita Satria Surya dalam pemaparannya menuturkan perseroan berkomitmen untuk mewujudkan transisi energi seiring dengan diimplementasikannya interkoneksi jaringan listrik di berbagai pulau yang ada di Indonesia.

"Untuk interkoneksi jaringan kelistrikan di pulau-pulau, nantinya juga akan dipasok oleh listrik yang bersumber dari renewable energy termasuk dari pembangkut yang memanfaatkan gas," kata dia. 

Sementara itu Kepala Badan Standardisasi Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan bahwa dari aspek pendidikan, pemerintah telah memasukkan materi perubahan iklim ke dalam materi sekolah.

Hal ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan kompetensi pendidik serta murid mengenai perubahan iklim.

Mewakili perusahaan energi terbarukan, VP Teknologi dan Engineering PT Pertamina New Renewable Energy (NRE) Nanang Kurniawan menjelaskan bahwa salah satu hal yang dilakukan perusahaan adalah pengembangan bioetanol.

"Dengan mengembangkan bioetanol, ke depan diharapkan juga bisa mengurangi impor BBM. Ini karena Indonesia saat ini sudah menjadi importir minyak," jelas dia.

Baca juga:

• Muhammadiyah Luncurkan Buku Fikih Transisi Energi Berkeadilan, Jadi Panduan Praktis dan Moral
• Bank Pembangunan Asia Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Kerja Sama Transisi Energi

Sementara itu dari sisi perbankan, SVP International Banking & Financial Institutions Divisions PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Rima Cahyani mengungkapkan secara umum ada dua pendekatan dalam pembiayaan transisi energi, yakni sustainability linked instrument serta used of proceed instruments.

"Setiap ada perusahaan yang mengajukan pembiayaan, kami akan melihat dari dua sisi tersebut," jelas Rima.

Adapun Founder & Chairman Biru Peduli Foundation Ahmad Yuniarto mengutarakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan kebijakan, harusnya memahami aspek-aspek yang bisa menyebabkan perubahan iklim.

"Kita perlu governance, leadership, dan komitmen. Di Indonesia saat ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur transisi energi. Kalaupun ada mengenai rencana umum kebijakan energi nasional, itu bukan mengenai transisi energi," kata Ahmad.