Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 5 November 2024, 15:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus diiringi pemenuhan komitmen netral karbon atau net zero emission (NZE).

Hal tersebut disampaikan Vivi menyampaikan, mencapai NZE penting karena kondisi perubahan iklim dan hilangnya  keanekaragaman hayati.

"Kita harus tumbuh setinggi-tingginya, tetapi harus lebih bersih. Inilah yang kemudian membuat kita harus bertransformasi secara ekonomi," ujarnya dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2024, Senin (4/11/2024).

Baca juga: Selain Pemerintah, Keterlibatan Swasta Penting Capai NZE

Dalam Perjanjian Paris 2015, negara-negara menargetkan agar kenaikan suhu Bumi tidak melampaui 1,5 derajat celsius.

Para ilmuwan juga mengingatkan, 1,5 derajat celsius adalah ambang batas yang berisiko melepaskan efek perubahan iklim yang parah pada manusia, alam dan ekosistem.

Di sisi lain, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengingat telah masuk kategori negara berpendapatan menengah selama 30 tahun.

Umumnya, negara yang berada lebih dari 30 tahun pada posisi sama akan terjebak selamanya di kategori tersebut. 

Baca juga: Jaga Ketahanan Energi sambil Capai NZE, Ini Strategi Pertamina

Oleh karena itu, Vivi menyatakan, pemerintah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju.

Upaya menjadi negara maju tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga perlu dibarengi dengan pengurangan emisi karbon.

Namun, Vivi mengakui mencapai dua hal tersebut membutuhkan upaya yang sangat besar.

"Pada saat kita bicara hilirisasi sumber daya alam, kita bicara tentang industrialisasi yang harusnya sudah terjadi kemarin-kemarin, di mana kita tidak terlalu diributin kalau kita pakai batu bara, itu sekarang tidak bisa," ucap Vivi, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Energi Ramah Lingkungan Jadi Fondasi RI Capai NZE

Indonesia sendiri menyiapkan dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan kondisi saat ini.

Di dalam dokumen itu, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan ditingkatkan hingga 43,2 persen apabila mendapatkan dukungan internasional pada 2030.

"Kalau berbicara mengenai NDC, di mana kita memenuhi komitmen kita dan sekarang terus di enhance, untuk mengakselerasi. Tentunya juga sejalan dengan semangat meng-enhance, mempercepat pencapaian net zero itu yang dilakukan oleh banyak pihak. Tidak hanya negara, tetapi juga berbagai perusahaan-perusahaan besar,” kata Vivi.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah juga telah menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 93,5 persen pada tahun 2045.

"Kita harus bertransformasi menuju energi bersih, mulai meninggalkan batu bara, kemudian mengembangkan berbagai energi terbarukan. Kalau melihat dari sisi perkembangan teknologi, inovasi yang ada, investasi yang ada, tentunya ini membuka optimisme kita untuk bergerak ke arah yang lebih bersih," ungkapnya.

Baca juga: Mengenal NZE: Pengertian dan Penting Mencapainya

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Target PLTS 100 GW Dinilai Bikin RI Lebih Tahan Guncangan Krisis Energi
Target PLTS 100 GW Dinilai Bikin RI Lebih Tahan Guncangan Krisis Energi
LSM/Figur
Pekerja Keamanan Siber Makin Dibutuhkan, Swasta dan Pemerintah Perlu Berinvestasi
Pekerja Keamanan Siber Makin Dibutuhkan, Swasta dan Pemerintah Perlu Berinvestasi
Pemerintah
EV Lebih Efisien dari WFH, Pemerintah Berpotensi Hemat Rp 12 Triliun
EV Lebih Efisien dari WFH, Pemerintah Berpotensi Hemat Rp 12 Triliun
LSM/Figur
BSSN: Serangan Siber Naik 7 Kali Lipat pada 2025 dan Berlanjut di Awal 2026
BSSN: Serangan Siber Naik 7 Kali Lipat pada 2025 dan Berlanjut di Awal 2026
Pemerintah
Indef: Cukai Emisi Kendaraan Berpotensi Hasilkan Rp 40 Triliun Per Tahun
Indef: Cukai Emisi Kendaraan Berpotensi Hasilkan Rp 40 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Program 'Reuse' Global Mandek Akibat Aturan yang Berbeda di Tiap Negara
Program "Reuse" Global Mandek Akibat Aturan yang Berbeda di Tiap Negara
Pemerintah
PLTS hingga EV Diprediksi Bakal Dongkrak Produksi Tembaga di Indonesia
PLTS hingga EV Diprediksi Bakal Dongkrak Produksi Tembaga di Indonesia
BUMN
Banyak CEO Tak Anggap Keamanan Siber sebagai Investasi
Banyak CEO Tak Anggap Keamanan Siber sebagai Investasi
Swasta
Studi Sebut 98 Persen Janji Keberlanjutan Industri Daging dan Susu Hanya Greenwashing
Studi Sebut 98 Persen Janji Keberlanjutan Industri Daging dan Susu Hanya Greenwashing
Pemerintah
BRIN Temukan Subspesies Baru Buah Bisbul Asli Papua
BRIN Temukan Subspesies Baru Buah Bisbul Asli Papua
Pemerintah
Percepat Ubah Sampah Jadi Energi, Pemerintah Tawarkan Berbagai Kemudahan untuk Pengelola
Percepat Ubah Sampah Jadi Energi, Pemerintah Tawarkan Berbagai Kemudahan untuk Pengelola
Pemerintah
Ledakan Populasi Ikan Sapu-Sapu Jadi Alarm Pencemaran Sungai Ciliwung
Ledakan Populasi Ikan Sapu-Sapu Jadi Alarm Pencemaran Sungai Ciliwung
Pemerintah
IDX Carbon Permudah Individu dan Retail Hapus Jejak Karbon
IDX Carbon Permudah Individu dan Retail Hapus Jejak Karbon
Swasta
Pemerintah Lelang Proyek 'WtE' di Medan-Bekasi, untuk Olah 7.000 Ton Per Hari
Pemerintah Lelang Proyek "WtE" di Medan-Bekasi, untuk Olah 7.000 Ton Per Hari
Pemerintah
PT Elnusa Sebut Pangkas 3.079 Ton CO2 dan Kurangi 178.606 Sampah Plastik
PT Elnusa Sebut Pangkas 3.079 Ton CO2 dan Kurangi 178.606 Sampah Plastik
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau