Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 5 November 2024, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus diiringi pemenuhan komitmen netral karbon atau net zero emission (NZE).

Hal tersebut disampaikan Vivi menyampaikan, mencapai NZE penting karena kondisi perubahan iklim dan hilangnya  keanekaragaman hayati.

"Kita harus tumbuh setinggi-tingginya, tetapi harus lebih bersih. Inilah yang kemudian membuat kita harus bertransformasi secara ekonomi," ujarnya dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2024, Senin (4/11/2024).

Baca juga: Selain Pemerintah, Keterlibatan Swasta Penting Capai NZE

Dalam Perjanjian Paris 2015, negara-negara menargetkan agar kenaikan suhu Bumi tidak melampaui 1,5 derajat celsius.

Para ilmuwan juga mengingatkan, 1,5 derajat celsius adalah ambang batas yang berisiko melepaskan efek perubahan iklim yang parah pada manusia, alam dan ekosistem.

Di sisi lain, Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi mengingat telah masuk kategori negara berpendapatan menengah selama 30 tahun.

Umumnya, negara yang berada lebih dari 30 tahun pada posisi sama akan terjebak selamanya di kategori tersebut. 

Baca juga: Jaga Ketahanan Energi sambil Capai NZE, Ini Strategi Pertamina

Oleh karena itu, Vivi menyatakan, pemerintah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara maju.

Upaya menjadi negara maju tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga perlu dibarengi dengan pengurangan emisi karbon.

Namun, Vivi mengakui mencapai dua hal tersebut membutuhkan upaya yang sangat besar.

"Pada saat kita bicara hilirisasi sumber daya alam, kita bicara tentang industrialisasi yang harusnya sudah terjadi kemarin-kemarin, di mana kita tidak terlalu diributin kalau kita pakai batu bara, itu sekarang tidak bisa," ucap Vivi, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Energi Ramah Lingkungan Jadi Fondasi RI Capai NZE

Indonesia sendiri menyiapkan dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC) sesuai dengan kondisi saat ini.

Di dalam dokumen itu, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan ditingkatkan hingga 43,2 persen apabila mendapatkan dukungan internasional pada 2030.

"Kalau berbicara mengenai NDC, di mana kita memenuhi komitmen kita dan sekarang terus di enhance, untuk mengakselerasi. Tentunya juga sejalan dengan semangat meng-enhance, mempercepat pencapaian net zero itu yang dilakukan oleh banyak pihak. Tidak hanya negara, tetapi juga berbagai perusahaan-perusahaan besar,” kata Vivi.

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah juga telah menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 93,5 persen pada tahun 2045.

"Kita harus bertransformasi menuju energi bersih, mulai meninggalkan batu bara, kemudian mengembangkan berbagai energi terbarukan. Kalau melihat dari sisi perkembangan teknologi, inovasi yang ada, investasi yang ada, tentunya ini membuka optimisme kita untuk bergerak ke arah yang lebih bersih," ungkapnya.

Baca juga: Mengenal NZE: Pengertian dan Penting Mencapainya

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Wujudkan Bisnis Berkelanjutan, Perusahaan Asia Tenggara Borong Penghargaan ESG 2025
Wujudkan Bisnis Berkelanjutan, Perusahaan Asia Tenggara Borong Penghargaan ESG 2025
BrandzView
Prabowo Bagikan Panel Interaktif Digital ke 288 Ribu Sekolah untuk Pemerataan Pendidikan
Prabowo Bagikan Panel Interaktif Digital ke 288 Ribu Sekolah untuk Pemerataan Pendidikan
Pemerintah
KSP: Teknologi Waste to Energy RI Terlambat 20 Tahun
KSP: Teknologi Waste to Energy RI Terlambat 20 Tahun
Pemerintah
Emisi Metana Terus Meningkat, Tapi PBB Prediksi Penurunan Segera
Emisi Metana Terus Meningkat, Tapi PBB Prediksi Penurunan Segera
Pemerintah
Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim RI Dinilai Belum Peduli Kelompok Paling Rentan
Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim RI Dinilai Belum Peduli Kelompok Paling Rentan
LSM/Figur
Pemerintah Bakal Bangun SPKLU di Desa untuk Perluas Penggunaan EV
Pemerintah Bakal Bangun SPKLU di Desa untuk Perluas Penggunaan EV
Pemerintah
Rencana Buka 600.000 Ha Lahan Sawit Baru, Solusi atau Kemunduran?
Rencana Buka 600.000 Ha Lahan Sawit Baru, Solusi atau Kemunduran?
LSM/Figur
Greenpeace: Komitmen Iklim Anggota G20 Tak Ambisius
Greenpeace: Komitmen Iklim Anggota G20 Tak Ambisius
LSM/Figur
RI-Inggris Teken MoU Kurangi Sampah Plastik dan Polusi Laut
RI-Inggris Teken MoU Kurangi Sampah Plastik dan Polusi Laut
Pemerintah
COP30: 300 Juta Dollar AS Dialokasikan untuk Riset Kesehatan Iklim
COP30: 300 Juta Dollar AS Dialokasikan untuk Riset Kesehatan Iklim
Pemerintah
Startup Indonesia Perkuat Ekosistem Inovasi Berkelanjutan lewat Nusantara Innovation Hub
Startup Indonesia Perkuat Ekosistem Inovasi Berkelanjutan lewat Nusantara Innovation Hub
Swasta
WEF: Transisi Hijau Ciptakan 9,6 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2030
WEF: Transisi Hijau Ciptakan 9,6 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2030
Pemerintah
Celios: Banyak Negara Maju Belum Bayar Utang Ekologis ke Negara Berkembang
Celios: Banyak Negara Maju Belum Bayar Utang Ekologis ke Negara Berkembang
Pemerintah
Skandal Sawit Kalteng: 108 Perusahaan Masuk Kawasan Hutan, Ogah Bangun Kebun Plasma
Skandal Sawit Kalteng: 108 Perusahaan Masuk Kawasan Hutan, Ogah Bangun Kebun Plasma
LSM/Figur
Tantangan Menggeser Paradigma Bisnis Sawit dari Produktivitas ke Keberlanjutan
Tantangan Menggeser Paradigma Bisnis Sawit dari Produktivitas ke Keberlanjutan
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau