Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasar Karbon Tingkatkan Aksi Iklim di Negara Kurang Berkembang

Kompas.com - 10/11/2024, 14:00 WIB
Monika Novena,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Laporan Negara-negara Kurang Berkembang 2024 yang dirilis oleh UNCTAD menyoroti bahwa kelompok 45 negara kurang berkembang (LCD) dapat menggunakan proyek pasar karbon untuk meningkatkan aksi iklim.

Ini dilakukan dengan mengimbangi emisi pembeli pada tingkat yang lebih baik sehingga memungkinkan lebih banyak investasi.

Mengutip laman resmi United Nations, Sabtu (9/11/2024) LCD termasuk dalam daftar negara pertama yang bergabung dengan pasar karbon tetapi mereka menghadapi tantangan dalam mengakses pasar karena ukuran dan kesulitan dalam menarik investasi asing.

Pasar karbon adalah tempat kredit karbon dibeli dan dijual.

Keterbatasan Geografis dan Pendanaan

Menurut UNCTAD, enam negara terbelakang menyumbang lebih dari 75 persen dari semua kredit karbon yang diterbitkan di pasar sukarela dan 80 persen dari kredit karbon yang diterbitkan di bawah Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM).

Baca juga:

Penerbitan kredit karbon itu memungkinkan negara-negara untuk mendanai proyek-proyek pengurangan emisi di negara lain dan mengklaim emisi sebagai bagian dari upaya mereka untuk memenuhi target internasional.

Sayangnya, meski negara-negara terbelakang berpartisipasi, mereka hanya mewakili 1,5 persen dari proyek-proyek CDM global.

Pada tahun 2023, nilai kredit karbon dari negara-negara termiskin mencapai sekitar 403 juta dollar AS, hanya sebagian kecil dari investasi tahunan sebesar 1 triliun dollar AS yang dibutuhkan negara-negara ini untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.

Hal ini mencerminkan perlunya kerangka kerja yang lebih kuat untuk menjadikan pasar karbon sebagai sumber pendanaan yang layak.

Peluang Berlimpah

UNCTAD mencatat bahwa sektor-sektor berbasis lahan seperti kehutanan dan pertanian negara LCD memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan dan dapat menyediakan karbon kredit yang signifikan.

Laporan tersebut memperkirakan bahwa pengurangan emisi dari sektor-sektor ini dapat setara dengan 70 persen dari emisi dari industri penerbangan global pada tahun 2019, atau sekitar 2 persen dari emisi global.

Namun, peluang ini membutuhkan harga karbon yang layak dan proyek yang dapat diakses.

Tarif 100 dollar AS per ton diperlukan untuk membuat proyek tersebut menguntungkan.

Saat ini, LDC hanya memanfaatkan 2 persen dari potensi mitigasi berbasis lahan mereka, dan tanpa harga karbon yang lebih tinggi, hingga 97 persen mungkin belum dimanfaatkan pada tahun 2050.

Baca juga:

Rekomendasi

Laporan UNCTAD menyerukan tindakan yang ditargetkan untuk membantu LDC mendapatkan manfaat lebih penuh dari pasar karbon.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

COP29: Sekjen PBB Desak Dunia Tebus Dosa Perubahan Iklim

COP29: Sekjen PBB Desak Dunia Tebus Dosa Perubahan Iklim

LSM/Figur
Observasi Perubahan Iklim, BMKG Rencana Pasang 12 Menara Pemantau Gas Rumah Kaca

Observasi Perubahan Iklim, BMKG Rencana Pasang 12 Menara Pemantau Gas Rumah Kaca

Pemerintah
Petani Kecil Berperan Penting dalam Industri Kelapa Sawit, Perlu Distribusi Keuntungan yang Merata

Petani Kecil Berperan Penting dalam Industri Kelapa Sawit, Perlu Distribusi Keuntungan yang Merata

LSM/Figur
Peneliti UGM: Gua di JJLS Punya Ornamen Terbaik di Gunungkidul

Peneliti UGM: Gua di JJLS Punya Ornamen Terbaik di Gunungkidul

LSM/Figur
Astra Half Marathon 2024 Ajak Lebih dari 5.000 Pelari Ciptakan Dampak Positif Berkelanjutan

Astra Half Marathon 2024 Ajak Lebih dari 5.000 Pelari Ciptakan Dampak Positif Berkelanjutan

Swasta
Kurangi Efek Rumah Kaca, Peneliti BRIN Tawarkan Semai Kapur Kalsium Oksida ke Atmosfer

Kurangi Efek Rumah Kaca, Peneliti BRIN Tawarkan Semai Kapur Kalsium Oksida ke Atmosfer

LSM/Figur
PLN Komitmen Siapkan Energi Hijau di Indonesia

PLN Komitmen Siapkan Energi Hijau di Indonesia

Pemerintah
Aruki: Agenda Indonesia dalam COP29 Jauh dari Keadilan Iklim

Aruki: Agenda Indonesia dalam COP29 Jauh dari Keadilan Iklim

LSM/Figur
Hari Pertama COP29, Negara-negara Sepakati Aturan Bursa Karbon Internasional

Hari Pertama COP29, Negara-negara Sepakati Aturan Bursa Karbon Internasional

Pemerintah
Hadiri COP29, Delegasi Indonesia Promosikan Nuklir hingga Penangkap Karbon

Hadiri COP29, Delegasi Indonesia Promosikan Nuklir hingga Penangkap Karbon

Pemerintah
Komunitas Vegetarian Minta Prabowo Buat Kebijakan Batasi Konsumsi Daging

Komunitas Vegetarian Minta Prabowo Buat Kebijakan Batasi Konsumsi Daging

Pemerintah
Kualitas Alam Turun, Bagaimana Perusahaan Bisa Turut Menyelamatkannya?

Kualitas Alam Turun, Bagaimana Perusahaan Bisa Turut Menyelamatkannya?

Pemerintah
Uni Eropa Tegas Larang Mobil Beremisi CO2 pada 2035

Uni Eropa Tegas Larang Mobil Beremisi CO2 pada 2035

Pemerintah
IUCN: 38 Persen Pohon di Dunia Terancam Punah

IUCN: 38 Persen Pohon di Dunia Terancam Punah

Pemerintah
Kesenjangan Pendanaan Adaptasi Iklim Bengkak 187 Miliar Dollar AS Per Tahun

Kesenjangan Pendanaan Adaptasi Iklim Bengkak 187 Miliar Dollar AS Per Tahun

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau