Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudahkan Identifikasi Perikanan Berkelanjutan, Pemerintah Siapkan Sertifikasi "Ecolabel"

Kompas.com, 28 November 2024, 09:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Marine Stewardship Council (MSC) mengembangkan sertifikasi ecolabel perikanan.

Penyusunan sertifikasi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar global sekaligus mendukung ketahanan pangan domestik.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Ridwan Mulyana mengatakan, dengan adanya sertifikasi ecolabel, konsumen produk perikanan dapat dengan mudah mengidentifikasi produk yang berkelanjutan.

Baca juga: Budidaya Ikan Tidak Termasuk Bisnis yang Implementasikan Sustainability?

Selain itu, konsumen bisa terhindar dari membeli produk perikanan dari aktivitas perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan atau Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF).

"Dengan adanya ecolabel, diharapkan produk perikanan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pasar global dan sekaligus mendukung ketahanan pangan domestik," kata Ridwan, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (27/11/2024).

Dia menyampaikan, sertifikasi itu memberikan pengakuan kepada produk perikanan Indonesia yang memenuhi standar keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Lebih lanjut, Ridwan menekankan sertifikasi ecolabel merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Baca juga: Konservasi Lingkungan Berpotensi Tingkatkan 10 Persen Populasi Ikan di Terumbu Karang

Tujuannya untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan nelayan.

"Ini merupakan komitmen KKP yang sejalan dengan program ekonomi biru dan menjaga ketahanan pangan dalam memenuhi permintaan pasar global akan produk perikanan yang ramah lingkungan," imbuhnya.

Ridwan mengaku, pihaknya juga telah melakukan pertemuan koordinasi program perbaikan perikanan atau fisheries improvement program (FIP) nasional di Jakarta.

Pertemuan itu merupakan ajang untuk membahas kemajuan dan tantangan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan serta kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional.

Baca juga: Pakar Kelautan Definisikan Ulang Konsep Penangkapan Ikan Berkelanjutan

Kegiatan ini melibatkan 50 peserta dari berbagai institusi termasuk pemerintah daerah, universitas, lembaga riset, organisasi non-pemerintah, dan lembaga-lembaga penggiat FIP.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif berharap melalui kolaborasi dan koordinasi yang baik antara semua pihak, sektor perikanan Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu juga mendukung ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan protein yang berkualitas.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, KKP berkomitmen senantiasa mengedepankan ekologi untuk menjaga laut tetap sehat yang dapat berkontribusi pada perputaran roda ekonomi.

Baca juga: Akibat Perubahan Iklim, Ikan di Lautan Bisa Menyusut 10 Persen

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
Lebih dari Sekadar Musikal, Jemari Hidupkan Harapan Baru bagi Komunitas Tuli pada Hari Disabilitas Internasional
LSM/Figur
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Material Berkelanjutan Bakal Diterapkan di Hunian Bersubsidi
Pemerintah
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Banjir Sumatera: Alarm Keras Tata Ruang yang Diabaikan
Pemerintah
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Banjir Sumatera, Penyelidikan Hulu DAS Tapanuli Soroti 12 Subyek Hukum
Pemerintah
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Banjir Sumatera, KLH Setop Operasional 3 Perusahaan untuk Sementara
Pemerintah
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
Berkomitmen Sejahterakan Umat, BSI Maslahat Raih 2 Penghargaan Zakat Award 2025
BUMN
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Veronica Tan Bongkar Penyebab Pekerja Migran Masih Rentan TPPO
Pemerintah
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
Mengapa Sumatera Barat Terdampak Siklon Tropis Senyar Meski Jauh? Ini Penjelasan Pakar
LSM/Figur
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Ambisi Indonesia Punya Geopark Terbanyak di Dunia, Bisa Cegah Banjir Terulang
Pemerintah
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Saat Hutan Hilang, SDGs Tak Lagi Relevan
Pemerintah
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
Ekspansi Sawit Picu Banjir Sumatera, Mandatori B50 Perlu Dikaji Ulang
LSM/Figur
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
Pemerintah
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Pemerintah
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Pemerintah
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau